KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Aug 17, 2008

Ini Big Bang-nya Korupsi

TAK ada yang berubah pada diri Suwarna AF. Saat saya membezuknya di LP Cipinang, Jakarta 26 Juli lalu, cara dia bicara masih seperti dulu: keras, tegas dan apa adanya. Ketawanya pun lepas, acapkali membuat pembezuk narapidana lainnya menoleh ke kami. 


Tapi raut muka mantan Gubernur Kaltim itu seketika berubah saat saya menyinggung soal KPC dalam obrolan kami. Kedua alisnya terangkat. Volume suaranya merendah. "Ini konspirasi besar. Ini big bang korupsi, begitu Pak SBY bilang saat saya melaporkan soal divestasi KPC," katanya setengah berbisik kepada saya.

Berbicara soal divestasi saham KPC, memang tak bisa dilepaskan dari sosok lelaki kelahiran 1 Januari 1944 ini. Dialah pejabat pertama di Kaltim yang tak kenal lelah berjuang agar Pemprov dan Pemkab Kutim bisa mendapatkan hak membeli saham divestasi KPC. "Saya bisa di sini juga karena korban konspirasi mereka," tuturnya. Ia menghela nafas panjang.

"Tetapi saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan, karena ini untuk kepentingan rakyat Kaltim. Saya cuma berpesan teruskan perjuangan itu," tandasnya seraya memuji Isran Noor. "Itu bagus, siapa namanya Iswan? Itu lho yang Wakil Bupati Kutim, Isran ya? Divestasi KPC tidak pernah terjadi. Akal-akalan semua itu."

Saya membaca pernyataan sejumlah petinggi Bumi Reources (BR), induk KPC di banyak media. Menurut Presdir BR Ari Saptari Hudaya maupun Direktur Keuangan Edie J Soebari, KPC sudah memenuhi kewajibannya melaksanakan divestasi 51 persen saham KPC. Sebanyak 18,6 persen dijual ke PT Kutai Timur Energi milik Pemkab Kutim dan 32,4 persen saham dijual kepada PT Sitrade Nusa Globus (SNG). Vice President Legal BR, Yanti Sinaga saat saya konfirmasi juga menegaskan hal yang sama. Bahwa urusan divestasi sudah lama beres.

Namun klaim KPC itu dianggap Didi Dermawan tidak berdasar. Sejak awal dia melihat tak ada itikad baik dari KPC untuk menjual sahamnya kepada Pemda Kaltim. Karena tak ada itikad baik itu, Pemprov Kaltim-Pemkab Kutim lalu menggugat melalui arbitrase internasional, ICSID. Jalur arbitrase ditempuh setelah jalur pidana dan perdata di dalam negeri selalu gagal.

"Sebelum ke arbitrase, saya sudah lapor ke mana-mana. Ke kejaksaan, dipanggil saya. Mereka minta data segala macam, tapi lalu hilang. Ke polisi, saya dipanggil juga. Saya lalu presentasi dari A sampai Z. Tapi mereka bilang, wah ini big bang korupsi. Mereka minta data juga. Timtas Tipikor sama. KPK sama juga," ungkapnya.
***

SOAL penghentian tambang, bukan kali ini saja terjadi. Lima tahun lalu, KPC juga pernah direkomendasikan oleh Tim Interdepartemen untuk ditutup. Saat itu tim membuat laporan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Dalam laporan 12 Juni 2003 itu dinyatakan negara dirugikan karena kehilangan potensi dividen akibat tidak dilakukannya divestasi saham. Negara dirugikan US$ 300 juta.

Laporan juga mengungkapkan adanya itikad buruk KPC untuk tidak mendivestasi sahamnya. Bentuk itikad buruknya itu adalah adanya pembagian dividen pada tahun 2003 kepada Rio Tinto dan BP sebagai pemilik KPC. "KPC telah merampungkan forward sales agreement (FSA) sebesar US$ 73 juta tunai yang diterima 30 Juni 2003 dari transaksi tersebut, sebagai penghasilan tahun 2003 dan membagikannya sebagai dividen kepada BP dan Rio Tinto pada bulan Juli 2003," bunyi dokumen tersebut.

Dokumen tersebut menyatakan tambang batubara itu adalah milik bangsa Indonesia. KPC hanya sekadar kontraktor. Batubara yang terkandung di bumi nusantara adalah kekayaan bangsa Indonesia, yang tidak boleh dijaminkan apalagi dijual oleh kontraktor. "Ini bukti pelanggaran berat PT KPC. Selanjutnya, tim merekomendasikan pencabutan KPC sebagai kontraktor. Menghentikan coal operation oleh PT KPC dan melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan coal operations," kata Didi menirukan isi dokumen itu.

"Namun sebulan setelah keluar laporan tim itu, tiba-tiba muncul PT Bumi Resources mengumumkan pembelian 100 persen saham KPC," ujar Didi. Divestasi pun terkendala. Dikatakan, BR yang dimiliki Keluarga Bakrie telah "pasang badan". "BR pasang badan untuk proses divestasi. Jadi BR secara politis dianggap powerful. Padahal divestasi ini untuk kepentingan rakyat Indonesia," tandasnya.
***

LAPORAN Keuangan Konsolidasian KPC 30 September 2005 dan 2004 antara lain menulis: "Sebagai pemenuhan atas kewajiban untuk melakukan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam PKP2B, pada tanggal 25 Pebruari 2004, KPC telah melaksanakan divestasi atas 18,6% dalam KPC kepada PT Kutai Timur Energi."

Laporan keuangan itu disusun dan diteken oleh Presiden Direktur BUMI Arie S Hudaya dan Direktur Keuangan Eddie J Soebari ada 31 Oktober 2005. BR yang tahun 2003 mengakuisisi SHL dan KCL dari BP dan Rio Tinto pada tahun 2003, merasa telah melakukan kewajibannya melakukan divestasi 51 persen saham, dengan menjual ke PT Kutai Timur Energi 18,6% senilai US$ 104 juta. Ada persetujuan Ditjen Geologi dan SDM tanggal 12 Maret 2004. Juga BKPM tanggal 26 Maret 2004 telah mencatat pengalihan 18,6% saham KPC tersebut. Tapi, "Untuk penjualan 18,6% saham dalam KPC diperlukan persetujuan RUPS Perusahaan".

Menurut Didi, sebenarnya tak pernah ada transaksi jual beli 18,6%. Pernyataan di atas jelas tidak benar dan membohongi publik dan Bappepam-LK . Sebab bagaimana mungkin "pengalihan" 18,6% saham itu dilaksanakan 25 Pebruari 2004 dan dicatatkan pada BKPM pada 26 Maret 2004, sedangkan "Untuk penjualan 18,6% saham dalam KPC (masih) diperlukan persetujuan RUPS Perusahaan"?

Kenyataannya tidak pernah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BR yang memberi persetujuan untuk penjualan 18,6% saham dalam KPC itu. Laporan Keuangan Konsolidasian Bumi Resources periode 30 September 2005 itu sendiri masih menyebutkan BR, melalui SHL dan KCL, sebagai pemilik 100% saham dalam KPC.

Apa komentar Mahyudin, Bupati Kutim saat "jual beli" 18,6% saham dilakukan? Seperti diketahui, saat itu dia menjual kembali 13,6 persen sahamnya kepada sebuah perusahaan di bawah BR. Kepada saya, Mahyudin mengatakan bahwa Pemkab untung. Saat membeli 18,6 persen saham KPC senilai US$ 104 juta, sedangkan saat menjual 13,6 persen saham KPC harganya tetap juga US$ 104 juta. "Karena kami tidak punya duit, jadi saya jual saja saham sebesar 13,6 persen, itu hanya main-main saja," katanya dengan tertawa lepas.(habis)

1 comment:

Bali Transports said...

pak achmad bintoro, salam kenal,
mau tanya, apa sih artinya dari "Big Bang-nya Korupsi!"

rgrds,
Ayu