KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Aug 12, 2008

Dua Jam Bupati Menanti Arie

KAMIS, 7 Agutus 2008. Di dalam Kafe Victoria di Senayan Plaza, Jakarta udara sejuk menjalar ke seluruh ruang dari tingkap-tingkap berkisi. Arie Saptari Hudaya, Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal (KPC), mengambil tempat duduk di tengah. Tubuhnya yang tinggi tampak menonjol di antara sekitar lima lelaki paruh baya yang mengisi sebagian dari enam kursi dan dua kursi lain yang disusun berhadapan.

ACHMAD BINTORO

Sesekali terdengar derai tawa di antara obrolan mereka. Arie lahap menikmati santap siang itu. Ia juga terlihat santai. Berkemeja lengan panjang warna abu-abu muda, tanpa dasi, dipadu celana kain warna gelap dan sepatu hitam, lulusan Teknik Mesin ITB yang lahir di Jakarta 30 Mei 1959 silam ini tampak lebih muda.

Luasan kafe ini tidak terlalu besar. Namun interiornya apik dan berkelas. Makanannya juga lezat. Di sini tersedia tidak kurang dari enam puluh menu makanan berat dan ringan serta 100 lebih jenis minuman internasional. Mulai makanan lokal semacam sop buntut, hingga aneka masakan Chinese, Eropa, Jepang seperti udang goreng alias Tempura dan Teriyaki.

Tentu saja, sesuai nama kafe ini, Victoria menyajikan pula menu khas yang mudah dijumpai di resto dan kafe-kafe di Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Victoria adalah nama sebuah tempat di wilayah selatan Australia. Malah 80 persen dari daftar menu di kafe ini tersedia di hampir seluruh kota besar di negeri Kanguru itu. Sebutlah meat atau chicken pie yang banyak disukai bule di sana atau selada dengan variannya, hingga hidangan utama seperti Australian sirloin steak.

Pendek kata, Victoria adalah kafe dengan hidangan hotel mewah. Jadi, tidak heran kalau bos dari perusahaan tambang batubara terbesar di dunia yang juga Presdir Bumi Resources (BR -- induk KPC, menikmati santap siangnya di kafe ini.
*****

SAAT yang sama, di seberang lautan, jauh dari tempat Arie sedang santap siang. Di ruang rapat di gedung DPRD Kutai Timur, Bupati Kutim Awang Farouk dan Wakil Bupati Isran Noor sebentar melirik jam. Sebentar kemudian mata keduanya menyisir ruang. Ruangan rapat sudah penuh oleh para undangan. Di ruang ini akan dibahas soal surat penghentian tambang KPC di areal IUPHHK Porodisa Trading di Bengalon. Surat itu diteken Isran Noor 11 Juli lalu.

Namun orang yang ditunggu belum kunjung tiba. Kursi yang disediakan untuk Presdir KPC Ari Hudaya masih kosong. Tidak tampak pula yang mewakilinya. Dua jam sudah menunggu.Turut pula menunggu adalah unsur Muspida Kutim, sejumlah Asisten Setkab dan para kepala dinas di lingkungan Pemkab Kutim. Awang menganggap rencana pertemuan itu amat penting, karena itu dia korbankan acaranya yang lain.

Lalu dimana dan sedang apa bos KPC? GM External Affairs and Sustainable Development KPC, Harri "Sony" Miarsono saat saya hubungi memberikan informasi mengenai keberadaan bosnya di Jakarta, namun tidak untuk dipublikasikan.

Tapi saat yang sama, teman saya menyaksikan Arie sedang santap siang di kafe Victoria Jakarta itu. "Nih ada di sini, lagi santap siang, tidak jauh dari meja saya," katanya.

Sebagai eksekutif sebuah perusahaan dari kelompok usaha papan atas di Jakarta, dia mengaku sering bertemu Ari Hudaya. Karena itu ia meyakini apa yang dilihatnya. "Haqul yakin, wong saya sering bertemu masak saya salah lihat orang, gak lah," tegasnya. Saat itu sumber saya tengah bersama temannya duduk di kursi yang tidak jauh dari kelompok meja Arie, hanya 1,5 meter.

Namun Sony kemudian menyampaikan klarifikasi bahwa bosnya saat yang sama sedang berada di kantornya di Jakarta. "Itu fitnah, tak benar. Pak Arie siang itu sedang di kantornya, lagi sibuk, bukan sedang santap siang di Senayan," ungkap Sony ketika saya konfirmasi tentang keberadaan Arie yang dilihat teman saya.
***

KETIDAKHADIRAN Ari Hudaya membuat gondok para petinggi di Kutim. Bupati emoh kalau kehadiran Arie diwakilkan ke Sony lagi. "Saya sudah sering bertemu Pak Sony, tapi tetap tidak ada solusi. Jadi kalau nanti ada pertemuan lagi saya mau yang hadir itu pimpinan langsung, Pak Ari Hudaya, biar bisa ngambil keputusan," tandas Awang.

Sebagai penguasa tertinggi di wilayah yang memiliki potensi batubara berkualitas prima terbesar di dunia, bisa dipahami Awang memiliki keinginan seperti itu. Masalah perluasan tambang KPC di areal IUPHHK bukan persoalan baru, namun belum kunjung menemukan solusi. Terlebih lagi sejak KPC ganti juragan dari Rio Tinto/BP ke BR milik Bakrie Group lima tahun lalu, belum sekali pun Pemkab Kutim bertemu formal dengan Ari.

"Kita juga ingin lihat yang mana sih orangnya (Arie). Masak iya perusahaan sudah beroperasi bertahun-tahun di daerah kita tapi tak pernah ada pertemuan formal dengan pemda," tambahnya tanpa bermaksud menyindir "kesombongan" KPC.

Sikap KPC yang demikian ini sudah lama jadi bahan rasan-rasan pejabat di daerah. Kepala Dinas Pertambangan Kaltim Yakub menilai, penghentian kegiatan tambang KPC di area HPH Porodisa oleh Wabup Kutim Isran oor di Bengalon boleh jadi sekaligus buntut dari akumulasi rasa kecewa selama ini terhadap KPC. Pemegang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama ini dianggap mereka lebih memandang pemerintah pusat ketimbang pemda.

Pernyataan-pernyataan KPC yang dilontarkan juru bicaranya, Sony makin menguatkan kesan itu. Sony sempat mengatakan, yang bisa menghentikan tambang KPC hanya Departemen ESDM. Ini pula yang melandasi masih adanya hilir mudik alat berat pascakeluarnya surat penghentian yang diteken Isran Noor. KPC baru menghentikan kegiatannya setelah SPORC Dephut menutup jalur darat ke tambang, disusul Polda Kaltim dan Polri, Jumat (8/8) sore pekan lalu dengan memasang police line.

"Memang ada kecenderungan perusahaan-perusahaan pemegang PKP2B itu arogan. Barangkali karena merasa sudah dapat ijin dari pemerintah pusat, mereka lalu cuek-cuek saja kepada pejabat daerah. Dan apa yang dialami KPC tidak bisa dilepaskan dari sikap KPC selama ini, apalagi soal divestasi saham KPC yang hingga kini belum juga tuntas" kata Yakub dikuatkan Ir Frediansyah, Kabid Pertambangan Umum.

Menurut Yakub, semestinya perusahaan pemegang PKP2B tidak patut bersikap arogan terhadap pemda. Dalam perijinan dan pelaksanaan eksploitasi memang mereka tidak mendapat masalah. Tapi suatu saat ketika terjadi demo oleh masyarakat setempat, maka yang pertama turun tangan tentu pejabat di daerah. Jadi, hormati pula keputusan pemda.(bersambung)

No comments: