KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Dec 22, 2007

Salip Menyalip Menuju Bandara Baru


oleh achmad bintoro

TELEPON di kantor, Rabu sore, 1 Mei 2005, berdering hampir tiada henti. Kesibukan pun jadi bertambah. Belum usai menjawab panggilan yang satu, sudah menunggu panggilan di saluran lain. "Pak, bagaimana hasil pilkada Kukar?" kata seseorang di seberang telepon. "Syaukani atau Sofyan Alex yang unggul?" sambung suara lain yang mengaku bekerja di Balaikota Samarinda.

Seorang sahabat yang bekerja di Bappeda Samarinda juga dengan antusias menanyakan hal yang sama. "Benarkah Syaukani yang menang?" tanya sarjana Teknik Industri lulusan Universitas Islam Indonesia (UII)Yogyakarta itu seolah ingin memastikan.

Telepon masuk kebanyakan memang menanyakan hasil pilkada Kukar.
Yang menarik, mereka mengaku berasal dari Samarinda dan beberapa di antaranya adalah pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda. Kami tak pernah menduga bahwa pejabat di kota ini memiliki perhatian dan kepedulian yang begitu tinggi terhadap pilkada di Kutai Kartanegara (Kukar).

Awalnya saya mencoba memaklumi, barangkali itu lebih karena Kukar merupakan kabupaten pertama yang menggelar pilkada di Indonesia.
Tapi apa iya cuma karena soal kepedulian? Sahabat itu akhirnya buka mulut. Dia mengakui, terpilihnya kembali Syaukani HR menjadi Bupati Kukar telah menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi Pemkot Samarinda. Lho kok? M

Mereka khawatir Syaukani HR bakal kembali ngotot merealisasikan rencana awal membangun bandara baru -- pengganti peran Bandara Temindung Samarinda -- di Loa Kulu, Kukar.
Karena itu mereka berharap Aji Sofyan Alex yang memenangi pertarungan itu. Aji Sofyan Alex adalah pensiunan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim di Samarinda. Ia masih kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara.

Tetapi hasil perhitungan final yang diumumkan KPUD Kukar di Hotel Singgasana, Tenggarong, 15 Juni 2005, menetapkan pasangan Syaukani HR-Syamsuri Aspar sebagai pemenang pilkada. Syaukani mengantongi 59,96 persen suara.


Seperti diketahui, rencana Pemkab Kukar untuk membangun bandara baru di Loa Kulu itu sempat terbengkelai saat Syaukani HR harus mempersiapkan diri bertarung dalam Pilkada Kukar. Saat itu ia juga harus meninggalkan kursi jabatannya sebagai orang nomor satu di kabupaten terkaya itu karena digantikan oleh pejabat Awang Dharma Bakti. Namun Awang akhirnya tersingkir juga karena digoyang oleh aksi
unjukrasa yang hampir tiada henti oleh pendukung Syaukani HR.

Kekhawatiran itu ternyata beralasan. Belum lagi hasil resmi pilkada diumumkan, Syaukani HR sudah koar-koar ke publik bahwa ia akan kembali meneruskan rencana membangun bandara baru di Loa Kulu. Sebuah megaproyek yang nyaris berhasil diwujudkan oleh Syaukani dan hampir membuat Samarinda -- yang sudah merintisnya pembangunan bandara di Sei Siring yang sudah dirintis sekitar tujuh tahun lalu -- gigit jari. Proyek itu sempat "terbengkelai" karena Syaukani harus lengser sementara waktu dari kursi Bupati.


Sang bupati terpilih itu menyatakan Bandara Loa Kulu akan menjadi salah satu satu prioritas program kerja 365 harinya ke depan. Sebab saat itu belum ada keputusan tertulis dari Menhub tentang lokasi mana yang akan dipilih, Sei Siring atau Loa Kulu. Pemkab Kukar juga merasa masih mendapat dukungan tertulis Gubernur Kaltim Suwarna AF yang pernah memberikan rekomendasi untuk Loa Kulu. Meski belakangan gubernur terlihat lebih condong memihak Samarinda, namun sejauh ini rekomendasi itu toh belum dicabutnya.

Itulah yang membuat pejabat Pemkot Samarinda khawatir. Terlebih setelah mereka melihat langkah-langkah Syaukani HR yang oleh publik dianggap sebagai figur yang hampir selalu menang di segala "pertempuran".

Namun Walikota Samarinda Achmad Amins mengaku sedikit pun tidak risau terhadap perkembangan politik di Kukar. Ia tetap optimis Menhub akan memilih Sei Siring sebagai bandara baru, pengganti Bandara Temindung Samarinda. Ia bersama jajarannya didukung legislatif dan pemprov kompak dan gigig saat itu terus berjuang agar bandara itu dibangun di Sei Siring. Salip menyalip pun terjadi. Hingga setahun sebelumnya, Kukar memang terlihat di atas angin.

Tetapi angin mulai bertiup ke Samarinda. Pemkot Samarinda merasa yakin pusat akan memilih Sei Siring. Hasil lobi-lobi intensif yang dilakukan Walikota dan DPRD Samarinda ke Departemen Perhubungan makin menguatkan keyakinan mereka bahwa pusat memilih Sei Siring. Menariknya, lobi-lobi intensif itu dilakukan justru ketika Syaukani HR sedang tidak bisa fokus mengurus proyek bandara itu karena ia lengser dari jabatannnya sebagai Bupati Kukar.

Di sinilah kejelian Samarinda dan Pemprov. Entah disengaja atau tidak mereka seperti kompak untuk mematikan langkah Kukar dengan berupaya untuk terlebih dulu mendapat legalitas dari pusat. Agaknya, siapa yang berhasil lebih dulu bisa mendatangkan Menhub untuk peletakan batu pertama, itulah yang barangkali mendapat legitimasi dari pusat untuk membangun bandara baru. Dulu Kukar juga mengklaim Menhub akan segera melakukan peletakan batu pertama di Loa Kulu, tetapi tidak jadi.

Perubahan gerbong politik di Kukar memang memberikan peluang baru bagi Samarinda. Dimulai ketika Bupati Kukar Syaukani HR harus lengser dari jabatannya karena masa tugas berakhir, menyusul SK penunjukan Pejabat Bupati Sementara oleh Gubernur Suwarna AF. Masa 'kosong' di Kukar membuahkan kesempatan baru di Samarinda yang dimulai pada Januari 2005 lalu saat Amins bolak-balik ke Jakarta menghadap Menhub, yang memberi persetujuan pembangunan bandara baru di Sei Siring.

Bulan Februari 2005, Menhub Hatta Radjasa menyatakan kesiapannya menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Bandara Sei Siring. Namun batal. Bulan berikutnya, Suwarna AF menerbitkan surat penegasan bahwa bandara baru pengganti Temindung, ditempatkan di Sei Siring. Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda bahu membahu mengupayakan dana pembangunan bandara ini.

Pemprov Kaltim mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Menko Ekuin, Aburizal Bakrie untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim sebesar Rp 14,4 miliar, termasuk pembangunan Bandara Sungai Siring sebesar Rp 400 miliar. "Usulan tersebut telah disampaikan Gubernur Kaltim Suwarna AF, bersamaan dengan usulan pembangunan infrastruktur kabupaten dan kota lainnya di Kaltim," ujar Kepala Bappeda Kaltim Sulaiman Gafur saat itu.

Pemkot Samarinda pun telah menyatakan keyakinannya bahwa bandara akan dibangun pada lokasi Sei Siring, karena lahannya sudah dibebaskan dan dimatangkan oleh Pemprov Kaltim dengan menghabiskan dana sebesar Rp 8 miliar. Dua pekan kemudian, Suwarna AF menyatakan bahwa peletakan batu pertama akan segera dilakukan di Sei Siring. Tidak tanggung-tanggung. Yang meletakkan konon Wapres Jusuf Kalla. Jika itu benar- benar terjadi, maka perebutan bandara antar kedua daerah bertetangga itu mungkin akan berakhir.

Kini, saat tulisan ini diposting, ambisi Kukar untuk membangun bandara baru agaknya sudah terkubur dalam-dalam, seiring dengan melemahnya posisi Syaukani HR. Bupati yang dikenal royal dan tak pernah mempersulit warganya, dari kelas mana pun mereka datang, itu akhirnya meringkuk di tahanan Polda DKI Jakarta. Ia menjadi tahanan KPK karena empat kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 120 miliar. Satu di antaranya adalah kasus pembebasan lahan bandara dan penunjukkan langsung terhadap sebuah perusahaan konsultan. Perusahaan itu dimilik oleh Vonny, sekarang Bupati Minahasa Utara, yang kini juga turut meringkuk di tahanan.

***
LAHAN seluas 300 hektar (ha) di Kelurahan Sei Siring, sekitar 35 kilo meter timur Samarinda, itu kini tidak terurus. Sejak diratakan dengan puluhan alat berat dan dikerjakan secara lembur empat tahun lalu, hamparan yang sedianya akan dijadikan bandar udara (bandara) baru itu dibiarkan kosong. Tak terlihat satu pun kegiatan laiknya sebuah proyek besar. Bertahun-tahun lamanya masyarakat menunggu kapan bandara yang akan mengganti bandara lama, Temindung, direalisasikan.

Tapi tiba-tiba terbetik kabar bahwa pemerintah tidak jadi meneruskan rencananya membangun bandara baru di Sei Siring. Pemerintah tidak memiliki dana cukup besar - Rp 800 milyar sampai Rp 1,2 trilyun - untuk membangun bandara itu. Sebagai gantinya, Wali Kota Samarinda Achmad Amins menerima tawaran Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR untuk membangun bandara baru, di luar Sei Siring. Kebetulan kabupaten dengan APBD terbesar di Indonesia itu berniat membangun bandara di kotanya. Kebetulan pula jarak Samarinda-Tenggarong tidak terlalu jauh, hanya 35 kilometer.

beragam tanggapan muncul dari masyarakat. Ada yang pro. Ada pula yang kontra. Kalangan yang pro atas rencana itu umumnya melihat atas dasar efisiensi dan efektivitas. Jarak Samarinda dan tenggarong sangat dekat, sehingga tidak perlu harus membangun bandara sendiri-sendiri. Sedang yang kontra, di antaranya para eks pemilik lahan di Sei Siring, mengatakan, pemerintah tidak bersikap konsisten atas rencana yang telah dibuat.

Menurut Yayan Aliansyah, mantan anggota Komisi A DPRD Samarinda, dulu, warga mau lahannya dibebaskan dengan harapan mendapat manfaat dari keberadaan bandara itu. Sekarang kalau ternyata pembangunan bandara di Sei Siring ditunda, maka warga tidak akan mendapat manfaat apa pun. Jika begitu untuk apa waktu itu mereka bersedia melepaskan lahannya dengan harga murah.

Begitulah problem yang muncul. Satu sisi pemkot ingin segera mewujudkan impiannya mempunyai sebuah bandara yang layak sesuai perkembangan kota. Pada sisi lain ketiadaan dana dan investor jadi penghalang. Padahal adanya bandara yang representatif sangat ditunggu untuk menunjang Samarinda sebagai kota jasa.
***

KALAU saja Bandara Temindung Samarinda ini merupakan bandara yang mampu memfasilitasi penerbangan secara langsung ke luar Kaltim. Atau kalau saja rencana membangun bandara baru di Sei Siring jadi terwujudkan, tentu kesan "isolasi" yang selama ini melekat erat pada ibu kota Provinsi Kaltim ini bisa terhapuskan.

Samarinda barangkali termasuk sedikit ibu kota provinsi di Indonesia yang hingga kini belum bisa dijangkau secara langsung oleh penerbangan dari luar Kaltim. Tidak heran kalau banyak kalangan, terutama usahawan, menjuluki kota yang terbelah oleh Sungai Mahakam ini sebagai ibu kota provinsi terpencil. Untuk mencapai kota berpenduduk 509.330 jiwa ini, lebih dulu harus singgah Balikpapan. Dari kota minyak ini perjalanan dilanjutkan dengan pesawat kecil, sejenis Cassa 212 berpenumpang 25 orang.

Tetapi, selama ini orang lebih memilih jalan darat. "Bukan apa-apa. Kami hanya merasa kurang nyaman saja naik pesawat sekecil itu," kata Ketua Kadinda Kaltim Popo Parulian. Setiap kali ia harus bepergian untuk suatu urusan bisnis di luar Kaltim, ia lebih memilih diantar sopirnya ke Balikpapan, untuk selanjutnya dengan pesawat menuju kota yang ia tuju.

Bandara yang ada, dengan panjang landasan pacu cuma 900 X 24 meter, belum memungkinkan didarati pesawat bermesin jet. Bandara ini hanya mampu menampung pesawat (reguler) kecil seperti Cassa 212 atau Cessna. Kalaupun dipaksakan, paling banter hanya sejenis Dash Seven. Itulah kenapa bagi sebagian orang, Samarinda dianggap cuma kota kecil. Sebuah kota di pinggiran sungai yang tak mudah dicapai dalam satu jangkauan.

Dalam suatu kesempatan menerima rombongan anggota DPR RI, Waris Husain, mantan Wali Kota Samarinda yang kini anggota DPRD Kaltim, bahkan menyebut bandara ini seperti bandara perintis. Hal itu ia katakan saat dilihatnya sejumlah anggota dewan itu kecapekan melakukan perjalanan darat selama 2,5 jam - dari Balikpapan ke Samarinda - dengan kondisi jalan yang meliuk-liuk menembus Tahura Bukit Soeharto.

Bandara Temindung yang terletak di padatnya pemukiman penduduk ini, awalnya dibangun secara patungan oleh Pemda Kaltim dan Pelita Air Service (Pertamina). Saat diresmikan oleh Dirjen Perhubungan Udara (Kardono, ketika itu) tanggal 24 Juli 1974, jenis pesawat yang bisa mendarat hanyalah Sky Van dan Cessna.

Saya sendiri pernah punya pengalaman menggelikan terkait dengan bandara Temindung ini. Saat itu di dalam pesawat. "Dari Samarinda? Saya sering dengar itu. Apa masih jauh dari Balikpapan?" tanya seorang kawan baru dalam perjalanan satu pesawat jenis Boeing 737 dari Bandara Mutiara Palu menuju Jakarta, via Bandara Sepinggan Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Kawan baru itu seorang pengusaha kayu eboni (hitam) yang mengaku pernah singgah beberapa kali di Balikpapan. Ia senang dengan suasana kota minyak itu, yang dia katakan bersih, rapi dan relatif aman. Dia pernah menginap semalam karena tertinggal pesawat terusan ke jakarta. Dia menikmati lesehan di pinggir pantai Klandasan, depan Kodam VI/Tanjungpura. Dia susuri jalan sepanjang pantai dari bandara hingga Pelabuhan Laut Semayang, melewati sejumlah hotel berbintang, pusat perbelanjaan, dan kawasan rumah dinas Pertamina. Sempat belok sebentar menyambangi teman lama di kompleks Balikpapan Baru. Selama ini ia mengira bahwa itulah ibukota Provinsi Kaltim.

Ia terlihat agak kaget saat saya katakan bahwa Balikpapan hanyalah kota kedua di Kaltim. Sedangkan ibukotanya adalah Samarinda. Kawan baru itu lantas berkomentar lagi,"Wah kalau demikian, pastilah Samarinda lebih bagus ya." Saya hanya tersenyum mendengar kesimpulan itu.

Pertanyaan senada seperti terlontar di atas, tidak dilontarkan oleh satu dua orang. Banyak orang yang baru kali pertama menginjakkan kakinya di Balikpapan beranggapan bahwa Balikpapan adalah ibukota Provinsi Kaltim. Terlebih diketahui sejumlah kantor penting seperti Kodam VI/TPR, Kejati Kaltim (sudah sekitar empat tahun lalu pindah ke Samarinda), Bea Cukai Kaltim, Polda Kaltim, dan Divisi Regional VI/Telkom Kalimantan berkantor di sana.

Popo Parulian, mantan Ketua Kadin Kaltim mengatakan, kesan ini muncul selain karena perkembangan Samarinda yang relatif lebih lamban juga karena kecilnya Bandara Temindung Samarinda. Jika saja bandara yang diresmikan Dirjen Perhubungan Udara Kardono 21 Juli 1974 itu merupakan bandara yang mampu memfasilitasi penerbangan langsung keluar Kaltim, tentulah kesan "isolasi" yang selama ini melekat erat pada ibukota dari sebuah provinsi dengan angka PDRB Rp 164,7 triliun (tahun 1996) ini akan bisa terhapuskan.

Jadinya, Samarinda termasuk sedikit ibukota provinsi di Indonesia yang hingga kini belum bisa dijangkau secara langsung oleh penerbangan dari luar Kaltim. Tidak heran kalau banyak kalangan, terutama usahawan, menjuluki kota yang terbelah oleh Sungai Mahakam ini sebagai ibu kota provinsi terpencil.

Untuk mencapai kota berpenduduk 559.330 jiwa ini, lebih dulu harus singgah Bandara Sepinggan Balikpapan. Dari kota minyak ini perjalanan bisa dilanjutkan dengan jalan darat yang berkelok-kelok selama 2-3 jam atau dengan pesawat kecil sejenis Cassa 212 berpenumpang 24 orang atau Dash Seven berpenumpang 36 orang yang dioperatori Kalstar.

Bandara yang ada, dengan panjang run away 900 X 24 meter, belum memungkinkan didarati pesawat bermesin jet. Kini setelah 29 tahun, kondisinya tidak jauh berbeda. Meski sudah pernah direhabilitasi, tapi perubahan itu tidak secepat mobilitas masyarakatnya. Rehabilitasi mendasar hanya mengubah landasan pacu dari steel plat menjadi kontruksi penetrasi dan kemudian beraspal. Padahal kebutuhan akan bandara besar sangat ditunggu. Tapi mau dikembangkan juga tidak mungkin karena berada di tengah padatnya pemukiman penduduk.

2 comments:

Faisal said...

Good coverage! Jarang saya menemukan tulisan dengan coverage isu tentang Banadara samarinda selengkap ini. Sekedar masukan, saya kira saat ini penduduk samarinda sudah berkisar 600-700 ribu jiwa.

achmadbintoro said...

Pak Faisal benar. Sy terlewat untuk up date he he he. Btw, sukses untuk Pak Faisal dan seluruh crew Humas Pemkot Smd.