KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Aug 20, 2007

DAU dan Stigma Negatip Itu




PREDIKAT kaya itu kini akhirnya memakan korban. Karena dianggap sebagai daerah kaya, Dana Alokasi Umum (DAU) Kaltim pada 2008 dipangkas hingga 75 persen. Perjuangan panjang yang selama ini dilakukan, agar Kaltim mendapatkan DAU lebih besar atau minimal sama dengan yang diterima tahun ini, tidak direspon oleh pusat. Ini artinya, Kaltim hanya menerima sekitar Rp 725 miliar saja.

Jumlah ini kurang lebih setara dengan kebutuhan alokasi dasar. Atau jangan-jangan malah untuk membayar gaji pegawai pemda saja tidak cukup? Tahun 2007, Kaltim mendapatkan DAU Rp 2,9 triliun.
Kepala Dispenda Kaltim Abd Rachim Asmaran tersentak mendengar kabar yang dilontarkan Presiden SBY di depan Sidang Paripurna DPD RI itu, Kamis (23/8) lalu.

Sebelumnya, ketika menyimak Pidato Kenegaraan Presiden SBY di depan Sidang DPR/MPR RI 16 Agustus 2007, ia sudah menangkap sinyal "belum aman" ini. Presiden menegaskan tidak ada daerah yang tidak menerima DAU, sehingga Kaltim dipastikan tetap akan mendapatkan DAU. Namun saat itu masih belum ada kejelasan berapa besar yang akan diperoleh Kaltim.



"Saya lalu memprediksi, kalau pun bakal dipangkas, sekitar 50 persen saja sesuai kebutuhan alokasi dasar. Tapi ternyata, melalui pidato kedua Presiden kemarin, yang dipangkas jauh lebih besar, mencapai 75 persen, apa-apaan ini," tambahnya.


Kenapa Kaltim dipangkas sebesar itu? Presiden mengemukakan alasan yang sederhana sekali, yakni karena Kaltim daerah kaya. Ini merujuk pada penerapan UU No 33/2004, di mana daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih besar dari kebutuhan fiskal akan mengalami penurunan atau bahkan tidak mendapatkan DAU lagi.
Benarkah Kaltim kaya? Kalau pertanyaan ini saya lontarkan kepada para pejabat eksekutif dan legislatif Kaltim, tentu mereka akan membantahnya.

"Dari sudut mana minilai kaya? Kenyataan infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas publik lainnya masih sangat minim. Warga miskin masih banyak. Kaltim masih membutuhkan lebih banyak lagi dana untuk membangun," demikian selalu mereka menjawab.


Tapi coba kita lemparkan pertanyaan yang sama kepada pejabat pusat, maka kita akan mendapat jawaban yang sebaliknya dan seragam: Ya, Kaltim memang kaya! Peta kapasitas fiskal provinsi yang dikeluarkan Departemen Keuangan menyebutkan, hanya dua provinsi saja di Indonesia yang memiliki indeks kapasitas fiskal sangat tinggi. Yakni DKI Jakarta (11, 7261) dan Kaltim (3,2818).


Dulu, kita biasanya akan seneng-seneng saja mendapat cap begini. Tanpa kita sadari, kita sering membusungkan dada tiap menginjakkan kaki di Jakarta, berbangga diri sebagai pejabat eksekutif dan legislatif yang datang dari daerah kaya. Kita bangga menyaksikan pandangan kagum petugas resepsionis yang menyambut kita di hotel-hotel berbintang atau senyum manis pramuniaga yang antusias melayani kita belanja di SOGO.
Kita diam-diam juga bangga saat pejabat-pejabat dari departemen-departemen di Jakarta berdiri menyambut dan memuji kita dengan ucapan,

"Ini bos kita dari Kaltim." Kita juga tidak merasa rikuh, ketika mereka datang menyambut dengan jabat tangan erat dan peluk hangat sambil terus memuji: "Ini dia kawan kita dari Kutai Kartanegara, kabupaten terkaya di Indonesia."


Ya, bagaimana Kaltim tidak disebut kaya kalau kenyataannya memang mampu mengalokasikan dana Rp 16,6 miliar hanya untuk membangun kolam renang dan lapangan tenis eksklusif bagi anggota DPRD Kaltim.
Bagaimana tidak disebut kaya kalau tunjangan perumahan anggota dewan mencapai Rp 15 juta per bulan atau Rp 180 juta per tahun.

Seorang teman, eksekutip perusahaan papan atas, tahun lalu menyewa sebuah rumah di kawasan elit di kompleks Voorvo, Samarinda senilai Rp 55 juta setahun. Rumahnya besar, terdiri enam kamar, garasinya sanggup tampung empat mobil, asri dengan pancuran dan taman indah di depan maupun belakang rumah. Terus terang saya tidak bisa membayangkan, akan semewah apa lagi kalau ia menyewa rumah dengan dana Rp 180 juta per tahun.


Bagaimana pula Kukar misalnya, tidak disebut kaya dan benar-benar kabupaten terkaya di Indonesia, kalau kenyataannya para pejabat Muspidanya mendapat jatah "uang perangsang" ratusan juta hingga miliaran rupiah dari upah pungut migas. Juga, bagaimana tidak disebut kaya kalau sejak otonomi daerah, tiap kabupaten di Kaltim jor-joran membangun kantor bupati semegah mungkin. Tetapi sekarang kita menuntut DAU lebih besar atau sama dengan tahun 2007.


Menkeu Sri Mulyani sendiri mengaku heran atas perilaku para kepala daerah kaya yang seperti ini. Surplus anggaran tapi meminta penambagan DAU dan sibuk mencari utangan baru. "Ada beberapa daerah yang lucu. Mereka itu surplus, tapi setiap ketemu saya mereka minta uang. Saya bingung, uangnya itu dipakai untuk apa," cetus Sri Mulyani, Kamis (23/8).


Untuk apa saja uang triliunan rupiah yang tujuh tahun terakhir diterima Kaltim. Setiap tahun, Kaltim mendapatkan dana perimbangan hingga sekitar Rp 15 triliun, berarti sudah sekitar Rp 105 triliun dana otonomi daerah yang dilemparkan ke Kaltim. Lalu mewujud dalam apa saja dana sebanyak itu?
Jadi, jangan selalu salahkan pusat kalau Kaltim dicap sebagai daerah kaya yang dengan cap itu pula pusat memangkas DAU Kaltim. Bahwa infrastruktur Kaltim masih minim, masih perlu lebih banyak lagi uang untuk membenahinya dan melengkapi fasilitas publik, termasuk untuk mengurangi kemiskinan, memang iya. Tapi kalau memang betul itu yang dibutuhkan, kenapa yang dibangun justru proyek-proyek yang sifatnya sekunder dan tersier. Wajar saja kalau pejabat pusat yang tiap tahun memolototi pengeluaran di APBD Kaltim lalu berkesimpulan bahwa Kaltim memang kaya.

Pengamat ekonomi Unmul Aji Sofyan Effendi, Jumat (24/8) mengatakan, adanya pemangkasan DAU ini, terlepas dari kontroversi UU No 33/2004, mestinya menjadi bahan renungan eksekutif dan legislatif di Kaltim.

"Kita harus ubah perilaku kita yang barangkali selama ini terkesan jor- joran, tidak memiliki perencanaan yang baik sehingga terkesan bingung dalam menggunakan uang APBD. Stigma negatip itu harus kita hilangkan," ungkapnya.


Adanya stigma negatip ini juga diakui Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Emir Moeis. Selama ini Kaltim dianggap sebagai daerah kaya dan paling royal, namun menyimpan banyak koruptor. Pembangunan yang ada juga terkesan tidak menyentuh hajat hidup rakyat banyak. Stigma ini hendaknya bisa dihapus oleh siapa pun yang kelak menjadi Gubernur Kaltim yang baru.(*)












































































































































































































































































































































































































































































































































































No comments: