KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 27, 2007

Perjuangan DAU untuk Siapa?

Oleh Achmad Bintoro

PERTANYAAN itu dilontarkan Hendra, mahasiswa Unmul, dalam diskusi bertajuk "Alternatif Perjuangan dari Penghapusan DAU Kaltim" di Guest House Unmul Samarinda, Kamis (26/7). Diskusi yang digagas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim itu menghadirkan empat pembicara yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nusyamsa Hadis, Aji Sofyan Effendi dari Fekon Unmul, Sekretaris Bappeda Kaltim Anwar Djaprie, dan saya sendiri.


Hendra mengaku bukan penikmat DAU. Bapaknya nelayan di Tarakan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Dalam pemahamannya, DAU lebih banyak dinikmati Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lebih banyak untuk kesejahteraan pegawai. Karena itu menurutnya masyarakat Kaltim tidak usah repot mendukung perjuangan DAU. Biarlah ini jadi masa lalu, jadi kenangan, paling tidak Kaltim sudah pernah mendapat DAU.

"Perjuangan DAU ini sebenarnya untuk siapa? Lebih untuk membayar gaji dan kesejahteraan pegawai kan? Jadi, sudahlah, stop, tidak usah lagi kita perjuangkan," tandas Hendra. Ia seperti membuka wacana dikotomi. Aji pun langsung menimpali, memangnya PNS bukan bagian dari warga masyarakat.

Tidak cuma oleh Hendra. Pertanyaan senada dilontarkan oleh banyak warga masyarakat lain sejak perjuangan Kaltim untuk tetap mendapatkan DAU pada 2008 mencuat dalam pemberitaan media massa. Terlebih ketika para eksekutif dan legislatif Kaltim ramai-ramai bertolak ke Jakarta. Tidakkah itu malah menghamburkan uang? Kritisi semacam itu kian sering terdengar dalam berbagai kesempatan obrolan di warung kopi, diskusi kecil kalangan mahasiswa, ormas dan aktivis LSM.

"Kesannya memang menghamburkan uang. Bayangkan, rombongan Kaltim yang berjumlah 100 orang itu gagal mengkomunikasikan kepada Menkeu. Menginap di Hotel Niko, berharap bisa mendebat langsung Menkeu Sri Mulyani. Ternyata Menkeu cuma 15 menit terus meninggalkan mereka," sindir HR Daeng Naja, staf pengajar Fakon Unmul, dalam diskusi kemarin. Pernyataan Daeng yang juga notaris ini mengacu pada keberangkatan rombongan Kaltim ke Jakarta, medio Juli lalu.

Lain lagi pendapat Abdul Rohim. Pengurus KNPI Kaltim ini mempertanyakan, apakah DAU dan peningkatan kesejahteraan rakyat berbanding lurus. Sama sekali tidak ada jaminan apabila DAU diperoleh, lantas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi janganlah membangun persepsi bahwa kalau tidak mendapatkan DAU maka kesejahteraan masyarakat akan terancam. Toh, faktanya, dengan DAU yang sudah tujuh tahu kita terima, masih banyak penduduk yang hidup miskin. Masih banyak layanan publik yang terabaikan, dan infrastruktur masih sangat minim.

Juga Hendri dari BEM Unmul, yang mempertanyakan kenapa kita baru sekarang berteriak keras dan menyebut diri masih miskin ketika pusat akan menerapkan penghitungan DAU secara murni. Itu artinya DAU Kaltim terancam.

Apa yang diungkapkan Hendra, Abdul Rohim, Hendri, juga Nurdin Hamsyah dan sejumlah pendapat lain yang mengemuka pada diskusi, boleh dikata cerminan suara masyarakat Kaltim lebih luas. Suara masyarakat yang skeptis.


Namun memang ini tidak lantas jadi pembenaran bahwa Kaltim tidak perlu mendapatkan DAU. Kaltim tetap harus memperjuangkannya, kata Daeng. Hanya saja, Kaltim hendaknya tidak cuma pandai menuntut dari sisi penerimaan saja. Aji Sofyan dan Nusyamsa sependapat. Saya katakan, momen ini mestinya sekaligus bisa menjadi bahan introspeksi dan evaluasi diri, agar ke depan Kaltim bisa membuat perencanaan yang matang, bagaimana membelanjakan uang dengan benar untuk kesejahteraan rakyat.
***
KENYATAAN bahwa kapasitas fiskal Kaltim memang lebih tinggi dibanding kebutuhan fiskal. Itu artinya Kaltim dianggap mampu sehingga oleh pusat dikelompokkan sebagai daerah yang tidak perlu lagi mendapat DAU mulai TA 2008. Peta kapasitas fiskal yang diterbitkan Depkeu menyebut, hanya dua dari 30 provinsi yang terkaver, yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi. Yakni DKI Jakarta dengan indeks 11,7261 dan Kaltim (3,2818).

Tiga daerah lain, Riau, Bali, dan Bangka Belitung dikategori tinggi. Sedang provinsi lain di luar empat provinsi itu, memiliki indeks bervariasi di rentang sedang hingga rendah. Mendengar vonis demikian, pejabat Kaltim biasanya merespon, Kaltim memang kaya, tapi infrastruktur kan masih minim, masih banyak penduduk miskin. Dengan kata lain, Kaltim masih perlu uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya.

Tetapi, kalau memang masih perlu uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenapa yang dibangun selama tujuh tahun terakhir setelah otonomi daerah justru proyek-proyek yang sifatnya sekunder bahkan tersier, bukan primer. Kalau saya menjadi orang pusat, barangkali saya juga akan beranggapan Kaltim memang kaya, bahkan kelebihan duit. Kenapa? Karena saya melihat alokasi-alokasi dana yang tertuang dalam APBD memang banyak digunakan untuk pembangunan proyek-proyek sekunder malah tersier.

Saya melihat misalnya, ada alokasi dana Rp 16,6 miliar di APBD Kaltim 2007 hanya untuk membangun lapangan tenis dan kolam renang di Kompleks DPRD Kaltim di kawasan Karang Paci, Samarinda. Biasanya, kita baru berpikir membangun lapangan tenis, kolam renang, atau jalan-jalan ke mancanegara dan hal sekunder lainnya ketika semua kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi.

Atau barangkali pejabat Kaltim memang benar-benar bingung untuk menghabiskan uang APBD yang besar itu sehingga muncul alokasi dana semacam itu. APBD Provinsi Kaltim tahun 2007 sebesar Rp 4,2 triliun, belum termasuk APBD Perubahan. Memangnya ada berapa dari 45 orang anggota dewan itu yang hobi main tenis dan renang?

Kalau pun semua memiliki hobi itu, bukankah fasilitas tenis dan renang sudah bertebaran di mana-mana di kota ini? Mereka bisa main di mana saja. Terlebih di Samarinda juga sedang dibangun Stadion Utama di Palaran -- tempat pembukaan dan penutupan PON XVII-2008 -- yang di dalamnya juga dibangun lapangan tenis berstandar internasional. Apakah fasilitas yang bertebar dan mudah dijangkau itu masih kurang?

Sebenarnya, masyarakat tidak melarang dana APBD digunakan untuk membangun lapangan tenis, kolam renang, atau kantor bupati yang megah sekalipun. Sepanjang kebutuhan dasar rakyat sudah benar-benar terpenuhi. Paling tidak berjalan seiring.

Tapi kalau hingga kini sekedar untuk ke Sangatta saja jalan-jalan masih berdebu dan berkubang, terlebih ke Talisayan atau ke perbatasan di wilayah Utara dan Poros Tengah, juga layanan publik yang masih banyak terabaikan, wajar kalau publik dan pusat bertanya-tanya diapakan saja uang puluhan triliun rupiah sejak otonomi daerah.

Jika rata-rata per tahun Kaltim mendapat dana perimbangan Rp 15 triliun, seperti dikatakan Sekretaris Bappeda Anwar Djaprie, maka sudah sekitar Rp 90 triliun uang yang mengucur ke Kaltim selama tujuh tahun terakhir otonomi daerah. Adakah itu mewujud pada pembenahan infrastruktur dan layanan publik secara mendasar?

Sayang sekali, Anwar Djaprie yang mewakili Kepala Bappeda Kaltim Sulaiman Gafur sama sekali tidak merespon pertanyaan-pertanyaan itu. Ia juga tak menjawab ketika dikatakan kelemahan mendasar Kaltim adalah di bidang perencanaan, sehingga acapkali kebingungan memanfaatkan (menghabiskan) uang APBD.

Sedang Aji Sofyan tidak menampik main set berpikir orang pusat yang demikian itu terkait dengan DAU Kaltim yang akan dihapuskan. "Sudah begitu, mereka (pusat) juga melihat banyaknya pejabat Kaltim yang kini jadi tersangka. Wah, daripada dikorupsi mendingan uang DAU tidak usah dikasih lagi ke Kaltim, kasihkan saja ke daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan, yang kapasitas fiskalnya rendah," kata Aji.

"Tetapi itu main set berpikir yang keliru. Ini bukan soal kita dapat atau tidak dapat DAU yang nilainya tahun lalu Rp 2,9 triliun. Kita menuntut ini karena apa yang diberlakukan oleh pusat lewat UU No 33/2004 merupakan cerminan pencitraan konsep ketidakadilan. Dan kita tahu, rasa keadilan itu tidak bisa dibeli dengan hanya Rp 2,9 triliun," tambah Aji yang tampak demikian getol memperjuangkan DAU Kaltim.

Ia lantas menyodorkan data-data bagaimana dan betapa selama puluhan tahun telah menghisap kekayaan sumberdaya alam Kaltim. Kaltim memberikan kontribusi sangat besar kepada pusat, tapi pusat sedikit sekali memberi perhatian kepada Kaltim.

Berapa persen dari PDRB Kaltim yang Rp 164,7 triliun (2006) itu yang dinikmati masyarakat Kaltim? Sangat kecil! Derajat penghisapan pusat mencapai 89% tahun 1996, dan naik menjadi 90% tahun 2000. Yang dinikmati masyarakat setempat hanya 10%. Nasib Kaltim bahkan lebih jelek dibanding Riau, yang sama-sama sebagai daerah kaya sumberdaya alam yang dihisap pusat, meski hanya 76%.

Wow!!!! Dalam hati saya berkata, tega sekali ya pemerintah pusat... keterlaluan kalau DAU pun akhirnya dihisap juga. Diganti dengan DAK (Dana Alokasi Khusus)? Lho, memangnya sepadan? DAK kan cuma beberapa puluh miliar saja, paling banter Rp 200 miliar. Bandingkan dengan DAU yang mencapai Rp 2,9 triliun. Lagi pula DAK tidak bisa diotak-atik, karena sifatnya yang khusus dan merupakan proyek pusat.

Beberapa hari lalu, saya membaca berita di Harian Berita Sore, 24 Juli 2007. Dikabarkan bahwa Depkeu tidak bergeming dan tetap maju dengan rencana menerapkan penghitungan DAU secara murni. "Ini amanat UU sehingga kita tetap akan melaksanakannya," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo. Dia menjelaskan, selama ini ada kesalahpahaman bahwa gaji PNS harus ditanggung DAU, padahal tidak seperti itu.

"Kalau kapasitas fiskalnya sudah mampu, kan bisa digunakan untuk membayar gaji PNS," ujarnya.

Menurutnya, penghapusan prinsip "hold harmless" akan memberikan keluasaan anggaran bagi daerah miskin untuk melakukan pembangunan. Keputusan itu didukung oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menganggap tujuan penghapusan prinsip "hold harmless" dalam penghitungan DAU adlah untuk mengurangi disparitas kapasitas fiskal antarwilayah.

"Nah, kalau kita tetap pertahankan hold harmless yang merupakan hasil kesepakatan politik di dewan, maka upaya kiya untuk kurangi kesenjangan itu tidak akan berhasil. Itu sebabnya kita sepenuhnya mendukung amanat UU 33/2004 yang tujuan aslinya mengurangi ketimpangan antarwilayah," kata Deputi Bappenas.

Menyimak pernyataan pejabat pusat itu, berarti tanggung jawab penggajian diserahkan pada daerah. Lho, kalau begitu kan sama saja dengan sistem pemerintahan Negara Federal. Hal lain yang mengganjal saya, bukankah dalam UU sebelumnya dinyatakan bahwa gaji dan tunjangan PNSD dibebankan kepada APBD yang bersumber dari alokasi dasar DAU? (lihat pasal 134 UU No 32/2004).

Juga pasal 129 UU No 32/2004 yang menyebutkan (1) pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional. (2) Manajemen PNS (sebagamana ayat 1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan...dst.

Menurut HR Daeng Naja, bila UU No 33/20045 bertentangan UUD 45 berlaku asas: hukum yang lebih tinggi diutamakan daripada hukum yang lebih rendah. Dan bila UU 33/2004 bertentangan dengan UU 32/2004, berlaku asas: hukum yang lebih dahulu dibentuk diutamakan daripada hukum yang baru. "Artinya, ketentuan UU No 33/2004 sepanjang mengenai formula DAU bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945 dan ketentuan UU No 32/2004.

Ah, gimana sih pemerintah pusat ini? Silakan saja bikin aturan, tapi yang adil, masuk akal, dan jangan bertentangan begitu dong...malu ah!

1 comment:

Anonymous said...

menarik juga ya diskusi DAU kemarin.tapi saya berpikir bahwa,kenapa kita harus meributkan DAU yg nominalnya tdk besar&habis hanya untuk belanja pegawai saja,mengapa kita tidak fokus pada dana perimbangan yg punya nilai lebih besar dari DAU,yang meributkan DAU selama inikan hanya elit yg takut kehilangan wilayah korupsi.Akhirnya saya berpikir bahwa DAU telah menjadi komoditas politik untuk pilgub 2008 jika melihat komentar yg ada di koran,baik komentar dari politisi maupun akademisi yg ramai-ramai berbicara otonomi khusus untuk kalatim juka DAU dihapus,inikan hal yg tidak akan pernah dipenuhi oleh pusat.pada akhirnya mereka akan berkata jika saya menjadi gubenur saya akan perjuangkan hal itu.