KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jul 10, 2007

Ketika Aparat Berdalih Amankan Walet


EMPAT orang tewas dan empat lainnya mengalami luka bacok dan tembak, termasuk seorang anggota Kodim 0902 Berau, menyusul baku tembak antara anggota kodim yang menjaga goa sarang walet dengan kawanan perampok di goa sarang burung walet Aput 7. Goa ini berada di kawasan goa Aling Bapampang, Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau.

ACHMAD BINTORO

Demikian kabar terakhir yang mengemuka dari pedalaman Kaltim, dampak dari konflik menahun soal liur walet (Collocalia). Walaupun dibantah oleh Komandan Kodim (Dandim) 0902/Berau, Letkol Amin E Mas'ud tetapi banyak yang menduga bahwa kejadian itu merupakan aksi balas dendam atas konflik serupa yang mengakibatkan tewasnya dua orang warga yang terkena tembakan petugas Kodim, 25 Nopember 2000 silam.

Tetapi, bermotifkan balas dendam atau bukan, fakta ini telah memperpanjang daftar korban jiwa terkait masalah walet. Kasus ini juga semakin memperkuat dugaan terhadap keterlibatan aparat keamanan dalam sengketa gua-gua walet di Kaltim.

Sebenarnya, cerita mengenai keberpihakan aparat terhadap pengusaha pemegang ijin pengelolaan gua sarang walet (lazim disebut paktar) sudah lama terdengar. Tetapi aparat selalu berdalih bahwa apa yang dilakukannya adalah pengamanan.

"Kami ke sana (menjaga goa) karena diminta bantuan oleh pemilik goa. Nah, apakah tega kami menolak permintaan tolong dari orang-orang yang merasa terancam oleh perampok. Kami ini tentara rakyat," kata Amin Mas'ud.

Alasan serupa sebelumnya juga pernah dikemukakan Kol Art Rudi Landung B, mantan Danrem 091/ASN ketika mengirimkan sejumlah pasukan ke sebuah desa terpencil di Long Apari, Kutai Barat, yang dikenal memiliki potensi walet cukup besar. Keberadaan dua pleton anggota TNI tersebut ketika itu dibawah kendali operasi (BKO) Polda Kaltim.

Saat itu, pertengahan Pebruari 1998, situasi Long Apari, daerah yang berbatasan dengan wilayah Kalteng, dilaporkan memanas. Laporan intelijen menyebut bukan tidak mungkin akan terjadi pertikaian massal antarwarga menyusul aksi penjarahan dan perampokan di goa-goa sarang walet milik warga setempat yang diduga dilakukan oleh masyarakat Kalteng.

"Pengiriman ini memang atas permintaan warga untuk mencegah pertikaian di sana. Mereka akan berada di daerah itu bersama-sama dengan polisi. Bila dirasa aman, barulah mereka akan kita tarik kembali," kata Rudi

Tetapi, gambaran tentang panasnya situasi, sama sekali tidak terlihat ketika Pembaruan tiba di Long Apari, dua minggu setelah pengiriman pasukan. Saat itu pasukan belum ditarik, bahkan hingga beberapa bulan masih di sana.

Situasi di desa di hulu Sungai Mahakam itu - sekitar 810 kilometer dari Samarinda - cukup tenang. Tidak ada sedikit pun ketegangan tampak di raut muka warga. Sejumlah guru, aparat desa, kecamatan, dan warga, yang saya tanya, menegaskan situasi di daerah mereka aman. Toko dan warung buka seperti biasa. Setiap warga juga tampak masih dengan ramah menyambut kedatangan setiap pendatang. Begitu pula dengan warga lain, seperti biasa masih pergi ke ladang, dan anak-anak berangkat ke sekolah.

Justru kehadiran banyaknya anggota pasukan TNI dan Brimob Polda Kaltim itu yang membuat suasana di desa kecil ini menjadi terasa tegang. Beberapa orang guru SMP wasta di desa itu mengatakan, sebenarnya tidak ada lagi warga yang memiliki goa-goa walet. Ratusan goa itu sudah diambil alih pemda dan kemudian hak pengelolaannya diberikan kepada paktar.

Jadi, sangat aneh kalau pejabat di Samarinda mengatakan goa-goa itu milik warga dan dirampok oleh warga Kalteng. Sehingga tak ada alasan bagi masyarakat meminta aparat keamanan datang. Mereka curiga bahwa kabar bohong ini sengaja ditiupkan oleh paktar, agar mereka memiliki dalih mendatangkan aparat keamanan, untuk menjaga gua-gua mereka yang saat itu sedang musim panen.

Saya menyaksikan, secara berkelompok, petugas keamanan itu pergi ke goa melakukan penjagaan. Mengingat penjagaan itu biasanya dilakukan dalam waktu cukup lama(satu-dua minggu), maka bekal makanan dan minuman yang mereka bawa pun cukup banyak. Sementara aparat yang tinggal di kampung, biasanya melakukan patroli di wilayah sungai dengan menggunakan longboat atau perahu ces. Mereka mencegat dan memeriksa semua motoris dan penumpang longboat yang meninggalkan Long Apari.

Ini sempat saya alamai saat akan kembali ke Samarinda. Baru 15 menit meninggalkan Long Apari atau sebelum tiba di daerah jeram berbahaya, bunyi letusan tembakan seketika mengagetkan kami yang ketika itu kami belum tahu ada razia semacam ini. Kepada motoris, kami katakan terus saja sebab kami mengira itu adalah suara tembakan pemburu babi hutan.

Tapi dua menit kemudian bunyi yang sama terdengar lagi malah diiringi oleh raungan mesin longboat di belakang yang rupanya mengejar kami. Motoris katakan, kita harus menepi, sebab akan ada pemeriksaan oleh petugas Brimob. Karena tak ada jalan lain, apa lagi melihat muka garang para petugas yang memerintahkan kami menepi sambil menodongkan senjata laras panjangnya, maka longboat yang kami carter itu pun berhenti.

"Kami akan periksa barang-barang!" seru seorang petugas. Tanpa menunggu persetujuan kami, petugas itu langsung melompat ke longboat kami diiringi seorang petugas sipil (belakangan baru saya tahu bahwa ia adalah karyawan sebuah perusahaan paktar di Long Apari). Sedang dua petugas brimob lain berdiri di tepi sungai, sambil tetap mengarahkan senjatanya pada kami.

Sekitar 10 menit mereka membongkar-bongkar barang-barang di longboat. Setelah yakin tidak ada barang yang mereka cari, aparat keamanan itu pun kembali ke longboatnya sendiri dengan tanpa mengucap kata maaf sebab telah mengganggu perjalanan kami. Mereka hanya mengatakan,"Terimakasih, Pak. Silakan jalan terus."

Ternyata, razia semacam itu rutin dilakukan petugas brimob, sejak mereka diperbantukan tugas di Long Apari. Mereka selalu mencegat dan memeriksa siapa saja yang meninggalkan Long Apari (milir), untuk mencari kemungkinan orang yang membawa lembaran liur walet.

Bila ketahuan ada yang membawanya, mereka bisa dituduh telah melakukan pencurian atau menjadi penadah barang curian. Sebab, dalam pemahaman mereka, seluruh gua sarang walet di Long Apari sudah dikelola oleh paktar. Artinya, kalau ada yang memiliki liur walet itu, berarti mereka mengambilnya (mencuri, menjarah, atau merampok) dari gua-gua yang dikuasai oleh paktar.

"Sebenarnya kami bosan, tiap meninggalkan Long Apari selalu dicegat dan diperiksa. Ya, tapi kami bisa apa. Mereka galak-galak dan bisa-bisa kami ditembak nanti," kata Philipus Gah, motoris longboat bermesin dua yang berhasil membawa kami melewati riam-riam deras dan berbahaya di hulu Mahakam ini.

Yang lebih disesalkan Philipus adalah kenapa aparat demikian berpihak kepada paktar, sampai-sampai melakukan razia di sungai. Padahal Long Apari adalah daerah merdeka, siapa pun boleh pulang- pergi.

Razia ini disebut-sebut atas permintaan paktar yang selama ini merasa dirugikan akibat perampokan gua-gua mereka oleh warga. Tetapi bagi warga, aksi itu bukanlah perampokan. Mereka hanya mengambil hak mereka di goa-goa yang sebenarnya dulu adalah milik mereka. Kebijakan pemerintahlah yang membuat mereka kehilangan gua-gua bernilai ekonomis tinggi itu.

Sebelum kasus ini mencuat, dilaporkan sudah lebih dari 13 orang tewas di sekitar goa-goa walet. Mereka ini ada penjaga goa sarang walet, ada pemetik, ada keluarga paktar, ada pula warga setempat yang mengklaim sebagai yang berhak atas kepemilikan goa-goa itu, yang tidak semua berhasil ditemukan mayatnya.

Termasuk pula korban seorang petugas Den POM VI/Samarinda, yang tahun lalu sempat dilaporkan hilang, tetapi belakangan ditemukan tewas mengenaskan di belantara hutan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur.

Istri korban yang tidak terima atas nasib suaminya, lantas menggugat Komandan Den POM VI/Samarinda. Dari sinilah kemudian terungkap kisah itu ke permukaan, bahwa keberadaan korban di belantara hutan tersebut diduga adalah atas perintah komandannya untuk menjaga gua sarang walet milik seorang paktar yang ketika itu sedang musim panen.

Masih terkait dengan sengketa gua sarang walet, seorang pria pedalaman di hulu Sungai Belayan, Pulung Ayau (46), juga terpaksa harus menerima nasib buruk. Lima tahun lalu, selama dua bulan, 12 Juni - 11 Agustus 1995, terpaksa merasakan getirnya kehidupan bui hanya karena kepergok oleh petugas menjual 1,7 kg liur walet pada paktar lain.

Singkat cerita, ia pun dituduh mencuri, meski sarang itu ia petik dari sebuah goa di Tabang "milik" keluarganya. Itulah goa yang sejak puluhan tahun lalu ditemukan, dirawat dan dikelola oleh leluhurnya. Goa itu ditemukan pertama kali oleh kakek Ayau, Pulung Bit sekitar tahun 60-an, yang kemudian terwariskan kepada Ayau melalui ayahnya.

Tapi memang sudah sejak tujuh tahun lalu, goa itu tidak lagi menjadi milik keluarganya. Bukan dijual. Melainkan dikuasai paksa oleh Pemkab Kutai. Dengan mengggunakan Perda Nomor 8 Tahun 1978, yang mulai diterapkan tahun 1993, Bupati Kutai menyatakan seluruh goa di wilayahnya harus dilaporkan dan menjadi milik daerah, yang pengelolaannya diserahkan kepada pengusaha dengan sistem lelang.

Dengan aturan ini, masyarakat penemu gua sebenarnya masih memungkinkan untuk tetap bisa mengelola gua-gua tersebut, sepanjang mampu mengikuti aturan yang berlaku yakni turut dalam tender. Tetapi warga pedalaman mana yang mampu mengikuti tender tersebut. Jangankan menyediakan uang panjar puluhan juta rupiah sebagai syarat agar bisa mengikuti tender, sedang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja pas-pasan.

Kenyataan inilah yang sulit diterima Ayau. Sehingga tidak jarang ia kemudian secara sembunyi-sembunyi melakukan pemetikan sarang walet pada goa "bekas" milik keluarganya, dan menjualnya kepada paktar lain yang mau menghargai lebih tinggi.

Namun barangkali, Nasib Ayau tidak akan seburuk demikian, kalau saja ketika itu ia bersedia menjual sarang yang dipetiknya langsung kepada pemegang paktar yang mendapatkan hak pengelolaan atas goa tersebut.

Tetapi seperti yang ia tuturkan kepada saya, sebenarnya ia bukan tak mau menjual kepada paktar bersangkutan, sebagaimana yang selama ini berlaku. Masalahnya, acapkali harga yang diajukan paktar kepada mereka amat rendah, setidaknya jauh lebih rendah ketimbang harga yang berlaku di pasaran setempat atau yang ditawarkan pengumpul.

Satu kilogram sarang walet hitam misalnya, hanya dihargai Rp 300-400 ribu per Kg oleh paktar yang menguasai guanya. Padahal di pasaran, pengumpul, harganya kini mencapai Rp 1,2-1,5 juta.

Apa yang dialami Ayau hanyalah sebuah contoh peristiwa dari sekian banyak kasus yang melibatkan warga pedalaman di Kaltim, yang merasa dirugikan oleh sistem pengelolaan sarang burung yang berlaku sekarang ini.

Tuntutan demi tuntutan, gugatan demi gugatan yang acap diiringi gemuruh protes masyarakat mengenai sarang walet datang silih berganti. Pertengahan April 2001 lalu misalnya, ketegangan dilaporkan kembali terjadi di sekitar gua Suaran dan Desa Birang, Kabupaten Berau.

Menurut Kasub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Berau Ir Gustina, bentrokan massal nyaris saja terjadi antara aparat keamanan yang ditugaskan menjaga sejumlah gua milik paktar dengan masyarakat setempat yang merasa berhak atas gua-gua itu. Beruntung bahwa sekitar 250 warga kelompok Idrus Madun tidak jadi melancarkan serangannya setelah pemda setempat berjanji akan meninjau kembali keputusannya soal hak pengelolaan gua walet yang kini dikuasai CV Alam Indah dan PT Walesta.

KALAU diamati lebih cermat, kerap, belum lagi tuntas gugatan dari kelompok masyarakat yang satu sudah muncul gugatan yang sama dari kelompok warga lain.

Dan hanya karena soal yang satu itu, sampai-sampai tidak ada satu pun bupati di provinsi terbesar kedua di Indonesia ini yang tidak pernah tidak merasakan digugat oleh warganya. Baik melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Tetapi dalam banyak kasus, masyarakat bawahlah yang umumnya selalu dalam pihak yang terkalahkan. Kalaupun kadang aparat hukum dalam putusannya akhirnya berpihak pada kebenaran, tidak kemudian warga bisa segera menikmati kemenangannya.

Kasus yang menimpa keluarga Idris Mardun adalah salah satu contoh. Kendati dinyatakan menang atas gugatannya terhadap Bupati Berau melalui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dan Peninjauan Kembali MA Nomor 25 PK/TUN/1995 tanggal 9 Nopember 1998 dan Nomor 27 PK/TUN/1995 tanggal 27 Nopember 1998, toh ia masih belum dapat menguasai gua-gua miliknya di Desa Birang (A), Kabupaten Berau.

Hingga akhirnya Idris Mardun meninggal dunia tahun 2000, gua itu masih dikuasai oleh CV Alam Indah. Yang aneh dalam kasus ini adalah kenapa gua yang ketika itu masih menjadi obyek sengketa antara Idris Mardun dan Bupati Berau kemudian dikeluarkan izin pengelolaannya kepada pihak lain, CV Alam Indah.

Entah dengan pertimbangan apa sehingga Dirjen PHPA Dephutbun H Harsono (kini Sekjen Dephut menggantikan Soeripto) mengeluarkan SK Nomor 159/Kpts/DJ-VI/1998 tanggal 12 Oktober 1998 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Burung Walet Pada Goa-Goa di Birang A, Berau kepada CV Alam Indah.

Soal semacam ini pula yang membuat warga yang berdiam di ulu Sungai Mahakam, Long Apari, Kutai Barat (900 Km dari Samarinda), berulangkali menggelar unjukrasa. Mereka menuntut dihapuskannya sistem monopoli pengelolaan sarang walet kepada pengusaha melalui sistem lelang.

Mereka juga mengecam keberpihakan aparat terhadap paktar dengan dalih melakukan pengamanan, termasuk pegecaman pada aksi swepping aparat terhadap penduduk dan pendatang yang meninggalkan kampung Long Apari. Aksi itu dilakukan oleh aparat Brimob bersama karyawan dari perusahaan paktar, dengan menghentikan secara paksa longboat dan memeriksa barang-barang penumpang untuk menyita liur walet.

KETIKA Pemda akan mulai memberlakukan sistem monopoli dalam pengelolaan goa sarang burung ini, di mana Pemda menunjuk pengusaha sebagai paktar melalui tender, masyarakat pedalaman sebenarnya sudah menyatakan ketidaksetujuannya sejak awal. Mereka ingin goa-goa itu dikelola saja oleh mereka melalui Koperasi Unit Desa (KUD), yang berarti memberikan kesempatan dan memberdayakan sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pedalaman.

Pemda agaknya memiliki pertimbangan sendiri, sehingga protes warga itu pun tak sempat mendapat tanggapan. Dan hal itu berjalan sudah lebih dari 15 tahun ini, meski secara efektif baru dilaksanakan sekitar 5 tahun lalu.

Di Kutai misalnya, sistem ini mulai diberlakukan tahun 1978 setelah disahkannya peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1978 oleh DPRD, yang kemudian diperbarui dengan Perda Nomor 2 Tahun 1993. Di Berau sudah berjalan efektif sejak tahun 1991 lalu, melalui Perda No 17/1983.

Pemkab Kutai dengan senjatanya berupa Perda Nomor 8 Tahun 1978 merasa berhak "memiliki" goa sarang burung tersebut. Ini antara lain tersirat dalam pasal 2 yang berbunyi, "goa-goa sarang burung yang terdaftar dan goa-goa sarang burung yang baru diketemukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai adalah menjadi hak milik Pemerintah Daerah."

Dengan Perda itu pula Pemda merasa lebih memiliki suatu pegangan hukum yang kuat dalam upayanya menguasai aset ekonomi tersebut dari tangan masyarakat. Maka kemudian diaturlah suatu proyek pelelangan atas ratusan goa sarang walet yang tersebar di bumi Kutai yang luasnya mencapai 1,5 kali luas provinsi Jawa Barat itu. Para pengusaha pun ramai-ramai memperebutkan goa-goa itu.

Sebaliknya, masyarakat yang sejak zaman nenek moyangnya merasa telah menemukan, memelihara, dan memanfaatkan sarang-sarang goa tersebut merasa jauh lebih berhak, dan mengklaim diri sebagai pemilik goa-goa itu.

Tentu saja dasar kepemilikannya tidaklah berdasar Perda, melainkan berdasarkan hak-hak adat. Yakni siapa yang menemukan dan memanfaatkan sarang-sarang goa itu secara lestari, maka dialah yang secara de facto menjadi pemilik goa tersebut. Hak kepemilikan ini bisa dibatalkan melalui musyarawarah adat, apabila si penemu tidak bisa mengelolanya secara baik sehingga mengancam kelestarian burung walet.

Ketidaksetujuan ini akhirnya menimbulkan pertentangan dan sengketa. Lebih-lebih begitu melihat pelaksanaan pengambilan sarang burung oleh para paktar yang dinilainya tak lagi mengindahkan prinsip kelestarian, maka masyarakat pun makin bertambah gusar.

Pertentangan itu pada akhirnya berkembang terus. Dari yang mulai perselisihan kecil sampai ke aksi unjukrasa dan perebutan goa secara fisik, bahkan pula dengan mengajukan gugatan terhadap para bupati kepala daerah.

Sepanjang kasus itu berjalan, masing-masing pihak, baik Pemda maupun masyarakat penemu goa sarang burung, agaknya saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri. Mereka saling menyatakan bahwa dialah yang merasa paling berhak atas pengelolaan goa-goa itu.

Dulu, masyarakat memang belum mengetahui tingginya nilai ekonomi sarang burung itu. Pemanfaatan mereka terhadap sarang itu hanyalah sebatas untuk keperluan keluarga, terutama jika ada anggota keluarga yang sakit. Sarang itu diyakini oleh mereka bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Mereka belum tahu bahwa 1 kilogram sarang putih yang dihasilkan oleh burung walet jenis fuciphoga bisa laku sekitar Rp 12-15 juta di kota-kota besar. Mereka juga tak pernah menyangka kalau soal ini akan menjadi suatu polemik berkepanjangan yang bahkan sampai harus menggugat kepala daerahnya sendiri.

Yang mereka tahu ketika itu, bahwa sarang burung itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan ramuan jamu atau obat-obatan untuk keluarganya. Sebagian dari sarang burung itu juga mereka jual kepada para tengkulak yang secara rutin datang ke desa-desa mereka. Biasanya hasil sarang walet yang dipetik itu mereka tukar dengan makanan bahan pokok atau barang-barang elektronik.

Tapi setelah pemberlakuan sistem lelang oleh Pemda, baik di Kutai, Pasir, Bulungan maupun Berau, masyarakat kini kehilangan hak-haknya.

Kendati Pemda telah mengantisipasi menurunnya pendapatan masyarakat ini dengan cara mewajibkan kepada para pemegang facthar untuk mempekerjakan mereka sebagai pemetik, tapi kenyataannya cara demikian kerap tidak ditaati. Para pengusaha sarang burung walet rupanya lebih suka mengambil tenaga kerja dari kota (antara lain mempekerjakan para pemanjat tebing), ketimbang dari masyarakat setempat.

"Kalau kami mengambil pemanjat tebing atau pekerja dari luar, itu sebenarnya karena alasan teknis saja. Mereka lebih profesional, dan tidak cerewet," kata seorang paktar memberikan alasan.

Sayangnya, Pemda selama ini hampir tidak pernah melakukan pemantauan ke lapangan. Begitu tender selesai, surat keputusan Bupati tentang penunjukkan dikeluarkan, dan uang diterima, sepertinya selesai sudah tugas aparat Pemda.

Mereka tidak peduli dan tidak mau tahu apa yang terjadi di lapangan, yang penting target pendapatan asli daerah (PAD) tercapai. Kendati masyarakat di sekitar gua jadi tersingkir. Barangkali Pemda juga tetap tak akan peduli, kendati sarang-sarang walet gua itu akhirnya punah dalam waktu yang relatif cepat, akibat sistem pemetikan yang tidak mengindahkan prinsip kelestarian.

PENDAPATAN asli daerah (PAD) Kabupaten Berau tiba-tiba turun drastis. Bagai terjun bebas ke dalam jurang, perolehan PAD itu menyusut tajam dari Rp 7,5 miliar pada tahun 1997 menjadi tinggal Rp 750 ribu tahun 1998.

Penyebabnya ialah Instruksi Mendagri No 9 Tahun 1998 tanggal 23 Mei 1998, yang melarang pemda menarik pajak dan retribusi atas produk-produk ekspor. Maka, sedikitnya, 8 perda tentang pajak dan 14 jenis pungutan retribusi di Berau terpaksa dicabut termasuk di antaranya tentang sarang walet dan telur penyu yang kontribusinya mendominasi PAD Berau, sekitar Rp 5,8 miliar (1997).

Sudah barang tentu Bupati Berau Masdjuni sangat sewot. Sama sewotnya ketika kemudian ia didesak supaya segera menghapus sistem lelang dalam pengelolaan sarang burung walet. Sistem yang sudah puluhan tahun diterapkan oleh pemda ini, oleh banyak pihak dinilai mengancam kelestarian satwa tersebut.

Memang walet tidak termasuk kelompok binatang dilindungi dan juga tidak termasuk dalam daftar Apendix II Cites (Convention on International Trade of Endangered Species in Fauna and Flora). Tetapi karena nilai ekonomisnya yang tinggi, maka sistem panennya peerlu diatur sedemikian rupa dengan mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan.

Bagaimana caranya? Ada yang mengusulkan dengan mengubah pola lelang menjadi pola bagi hasil. Namun agaknya usul itu belum juga direspon oleh Pemkab Berau. Bahkan usulan itu dinilainya mengada- ada. Bagaimana mungkin sistem lelang, yang merupakan perwujudan dari Perda No 17 Tahun 1983, bisa dikatakan bertentangan dengan prinsip kelestarian. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa pembuat Perda, yakni Bupati dan DPRD Berau tidak concern terhadap lingkungan.

Menurut Masdjuni,apa yang dilakukan Pemda selama ini bukanlah asal lelang. Dan itu memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Perda No 17/1983. "Dalam Perda itu secara panjang lebar diuraikan bagaimana cara pengelolaan dan pemetikannya, agar sarang walet yang memiliki nilai ekonomi tinggi itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sekaligus menjaga kelestariannya," katANYA.

Bagi kabupaten seperti Berau, yang jumlah telur penyunya semakin menipis -- terlihat dari hasil lelang yang makin mengecil dari tahun ke tahun, harapannya kini lebih banyak bertumpu pada hasil lelang ratusan goa sarang walet. Di daerah ini tidak kurang dari 990 gua sarang walet.

Terbukti, PAD Berau, sebelum dikeuarkannya Inmendagri Nomor 9 Tahun 1998, dari sektor ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebagai gambaran bisa disebutkan, pada tahun 1995/96 hasil pajak sarang walet mencapai Rp 2,1 miliar dan Rp 3,5 miliar tahun 1997/98. Sedangkan pada tahun yang sama hasil lelang telur penyu hanya sebesar Rp 477 juta. Padahal di bawah tahun 1992/93 lalu, telur penyu masih mendominasi struktur PAD, kendati nilainya hanya Rp 202 juta.

Hal serupa juga terjadi di Kutai. Hasilnya memang lumayan. Untuk tahun 1996 saja, dari hasil lelang goa-goa yang ditemukan dan dilaporkan, Pemda Kutai mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp 2,939 miliar.

Itu pun belum termasuk pendapatan yang diperoleh dari hasil pajaknya, sebesar 7,5 persen dari total hasil pemetikan yang diperoleh setiap goa. Jumlah pendapatan sebesar Rp 2,9 miliar tadi merupakan hasil pelelangan atas 28 paktar yang memenangkan ratusan goa yang tersebar di 15 kecamatan di Kutai. Sebenarnya masih ada ratusan goa lain yang mungkin saja belum dilaporkan oleh masyarakat kepada Pemda.

"Dengan sistem lelang inilah Pemda mendapatkan sumber pendapatan yang lumayan besar. Dan ini akan terus kita gali dengan cara mencari goa-goa baru yang mungkin ada yang belum dilaporkan oleh masyarakat," katanya.

Karena itu hingga kini pemkab-pemkab di Kaltim masih tampak ngotot mempertahankan sistem lelang ini. Mereka khawatir jika sistem ini dihapus akan bisa menurunkan PAD. Sementara sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA), seperti pernah dituangkan dalam SK No 25/1997, mereka belum yakin apakah dengan sistem itu akan menjamin kestabilan pendapatan Pemda?

Pemda Berau misalnya, barangkali sebagi pihak yang paling merasa keberatan atas usulan ini. Terlebih jika dikatakan bahwa sistem lelang yang kini diterapkan Pemda dinilai mengancam kelestarian.

Bagaimana sebenarnya posisi masyarakat dan Pemda setelah diberlakukannya Perda tentang pengelolaan goa sarang burung walet? Bagaimana pula dampak dari sistem monopoli itu terhadap kelestarian walet? Dan bagaimana pengaruhnya bagi Indonesia dalam perdagangan internasional, di mana Indonesia merupakan satu di antara sekitar 300 negara anggota Cites sesuai Keppres 43/1978?

Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sarang walet sekarang ini. Faktor pertama adalah pemerintah yang berkepentingan dalam perolehan pendapatan asli daerah (PAD), kedua masyarakat yang memanfaatkan sarang burung itu sebagai salah satu sumber penting penghasilan mereka. Dan yang terakhir soal kelestarian satwa itu sendiri.

Memang berbeda sebelum sistem ini diberlakukan, di mana hasil yang diperoleh Pemda belumlah optimal. Karena masyarakat pemilik atau penemu goa memetik dan menjualnya langsung kepada para tengkulak yang selalu hadir ke desa-desa mereka pada musim panen. Mereka membawa uang dan barang-barang keperluan masyarakat pedalaman untuk kemudian ditukarkannya dengan beberapa kilogram sarang walet.

Masyarakat merasa beruntung. Mereka dapat sejumlah uang, mereka dapat bahan-bahan makanan, pakaian dan barang-barang elektronik yang tak mungkin didapatkan di desa mereka yang terisolir. Lebih-lebih bagi para tengkulak, keuntungannya juga cukup besar. Betapa tidak. Para tengkulak itu tinggal datang ke desa-desa di pedalaman, melakukan transaksi, membeli dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih mahal di kota, tanpa serupiah pun dikenakan pajak.

Menurut keterangan, harga 1 kilogram (kg) sarang walet hitam saat ini mencapai Rp 1,2 juta dan sekitar Rp 12 juta untuk sarang walet putih. Itu baru harga lokal. Tentunya akan jauh lebih besar lagi di pasaran Jawa atau pasaran ekspor. Harga ekspor saat ini antara US$ 800 - 3000. Sungguh suatu harga yang menggiurkan siapa pun juga, yang pada akhirnya bisa mendorong orang untuk memetik sebanyak-banyaknya.

Kini, dengan sistem lelang, para pemegang paktar selain harus menang tender terlebih dahulu juga terkena pajak. "Tetapi harus diingat, sistem ini mengancam kelestarian burung walet," kata Dr Ir Dewi Prawira Dilaga dari Laboratorium Ornitologi LIPI Bogor.

Sebagai pengusaha, pemegang paktar tentunya tak mau rugi. Bahkan harus berupaya mendapatkan kuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu dengan masa pengelolaan yang sangat singkat ini, hanya satu tahun, para paktar tentunya akan melakukan pemetikan sarang sesering mungkin.

Kendati dalam Perda telah disebutkan bahwa pemetikan hanya boleh dilakukan tiga kali dalam setahun, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa paktar akan mentaati aturan tersebut. Terlebih selama ini tidak pernah ada pengawasan di lapangan, sehingga pula Pemda tidak pernah mempunyai data pasti perkembangan produksi setiap goa.

Keterangan yang diperoleh dari para pemetik menyebutkan, setiap paktar umumnya melakukan pemetikan lebih dari tiga kali. Karena dikejar oleh waktu dan dorongan ingin memetik keuntungan yang sebesar mungkin, pengusaha biasanya memetik sampai tujuh kali dalam setahun.

"Tingkat pemetikan yang sesering itu, jelas tak memberikan kesempatan anak burung terbang lebih dulu. Bila itu yang terjadi, maka dalam waktu yang tak lama lagi populasi burung walet akan menyusut dan bahkan punah," jelasnya.

Oleh karena itu apabila burung walet ini punah, maka semuanya akan merasa dirugikan. Bukan saja Pemda yang bakal mengalami kerugian dengan hilang atau berkurangnya PAD. Melainkan juga pengusaha, yang tidak mendapatkan jaminan usaha secara berkelanjutan. Terlebih bagi masyarakat, merekalah yang pertama merasakan dampak dari punahnya populasi satwa ini. Karena sejak puluhan tahun lamanya, mereka menjadikan sarang walet itu sebagai sandaran utama penghasilan mereka.

Sehingga mestinya tidak ada pilihan lain bagi Pemda untuk melestarikannya kecuali dengan harus menghapus sistem lelang yang selama ini diterapkan dalam mengelola sarang walet goa.

"Memang, saat ini Pemda memperoleh pendapatan yang cukup tinggi. Tetapi apa baiknya kalau pendapatan yang tinggi itu hanya bisa kita nikmati hanya beberapa tahun, karena populasi yang terus menurun akibat over eksploitasi?" ujar Yono bertanya.

Tetapi benarkah bahwa sistem lelang ini telah mengancam kelestarian burung walet? Apa indikasinya? Kedua pakar tersebut sepakat bahwa data produksi bisa dijadikan suatu indikasi untuk menandai terancamnya walet tersebut. Jika data produksi setiap goa yang dikelola menunjukkan penurunan, maka jelas bahwa populasi burung walet memang mengalami penyusutan.

Namun sejauh ini cukup sulit untuk memastikan berapa besar data produksi masing-masing goa. Di Berau saja misalnya, Pemda ternyata tidak memiliki data produksi tersebut, meski telah bertahun-tahun melaksanakan pelelangan. Ini pulalah yang membuat Indonesia sendiri sampai kini tidak pernah punya data akurat mengenai berapa jumlah produksi dan ekspor sarang walet. Kenapa? Karena sistem lelang yang diterapkan oleh masing-masing Pemda dalam mengelola sarang walet goa (terutama di daerah Kalimantan dan Sumatera) memang tidak mendorong Pemda untuk melakukan pengawasan secara ketat.

Sehingga ketika kepada Pemda ditanyakan berapa besar produksi sarang walet pada tahun 1996 misalnya, tidak bakal bisa dijawab. Inilah yang terjadi ketika Pembaruan menanyakannya kepada Kabag Perekonomian Kabupaten Berau.

Satu-satunya data yang disodorkan Pemda Berau hanyalah perkembangan nilai lelang dari tahun ke tahun. Tapi jelas sekali bahwa nilai lelang tidak bisa menggambarkan jumlah produksi, karena ketika nilai lelang diputuskan pemetikan belum dilakukan. Data produksi ini menjadi penting sekali dalam kaitannya dengan dugaan bahwa populasi burung walet terancam kelestariannya.

"Itulah memang kelemahan sistem lelang, sarang burung yang diambil oleh para fachtar jadi tidak bisa dimonitor," katanya.

Masdjuni sendiri Menyanggah, dengan mengatakan, kalau salah satu indikasi terancam punah itu adalah produksi yang menurun, tapi kenapa nilai lelang pada satu goa tertentu justru naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada satu goa di wilayahnya, goa Tenur di Desa Birang A (Gn Tabur) dicontohkan, tahun lalu ketika pertama kali dilelang hanya ditawar Rp 45 juta. Tetapi kini ternyata naik menjadi Rp 950 juta.

"Limit yang kecil hanya Rp 45 juta, jangan-jangan karena Pemda waktu dan pada pada beberapa tahun sebelumnya tidak mempunyai data produksi," ujar Yono mengomentari alasan bupati.

Agaknya, bagi Pemda Berau yang penting adalah bisa memiliki PAD yang pasti. Soal apakah paktar itu nantinya bakal untung atau rugi, itu bukan urusannya. Begitu pula soal apakah pengusaha akan melakukan pemetikan secara besar-besaran atau tidak, bukanlah urusan Pemda.

Bahkan kalau perlu bagaimana caranya agar PAD dari sarang walet itu bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Caranya, selain dengan terus mencari goa-goa baru yang potensial, juga dengan menaikkan limit penawaran nilai lelang pada setiap goa yang ada.

"Tetapi sadarkah kita bahwa semakin tinggi limit yang kita tawarkan pada pengusaha dalam setiap pelelangan, para pengusaha tentunya juga akan melakukan pemetikan secara berlebihan yang pada akhirnya mengancam kelestarian burung walet?" kata Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, Ir Ade M Rachmat.

Masa pemetikan yang hanya tiga kali setahun, seperti diatur dalam Perda 17/1983, bukan tak mungkin dilanggar menjadi enam sampai tujuh kali. Jika sesering itu, pemetikan yang mestinya ba- ru boleh dilakukan setelah anak burung dalam sangkar bisa terbang tentunya bakal diabaikan.

Jadi secara logika saja sudah bisa diketahui, bahwa dengan sistem lelang ini tidak bakal ada pengusaha yang peduli dengan cara pemetikan semacam itu. Toh mereka sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk memenangkan lelang dan biaya operasional. Lagi pula selama ini aparat Pemda sendiri tidak pernah melakukan pengawasan langsung di lapangan pada setiap kali pemetikan. Sehi- ngga kalaupun pengusaha melakukan pelanggaran juga tidak bakal ada yang tahu.

Itu pulalah, kata Ir Sutedja dari Ditjen PHPA, yang mendasari terbitnya SK Dirjen No 25/1997. Ia mengkhawatirkan apabila walet ini tidak dikelola sesuai prinsip konservasi, maka nasibnya bisa akan sama seperti harimau Jawa dan Bali yang telah punah.

"Ini mencegah populasi tidak punah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. SK ini juga tak mengambil peran daerah. Pemerintah pusat tak dapat apa-apa, karena IHH dinol per- senkan. Jadi tak ada alasan untuk keberatan," kata Sutedja.

Yang pasti, ratusan negara di dunia yang tergabung dalam Cites kini sedang mengarahkan sorotannya pada Indonesia yang diketahui sebagai salah satu negara penghasil sarang walet. Cites adalah suatu lembaga internasional yang beranggotakan sekitar 300 negara yang peduli dan memantau kelestarian dan perdagangan produk-produk dari alam (wildlife).

Dalam suatu workshop Cites di Surabaya tahun 1996 lalu, me- reka telah mengeluarkan suatu rekomendasi yang intinya menekankan pada negara produsen untuk membuat suatu sistem manajemen pengelolaan sarang walet secara lestari. Bahkan Italia sempat membuat surat usulan kepada Cites, agar walet dimasukkan dalam apendix II. Beruntung bahwa ini tidak langsung disetujui oleh Cites.

Indonesia jelas akan mengalami kesulitan apabila produk sarang walet jadi dimasukkan ke dalam daftar apendix II. Dengan masuk dalam daftar appendix II ini, kendati perdagangan interna- sional masih diperbolehkan, tapi tidak boleh mengganggu populasi alam. Itu berarti akan ada kuota produksi, pengawasan, laporan berkala dan kajian dari Cites, yang pada akhirnya hanya akan me- nyulitkan posisi Indonesia dalam menjualnya hasil sarangnya.

Menurut Direktur Rehabilitasi Sarang Walet Indonesia, HA Fatih Marzuki kepada Pembaruan, hasil konservasi sarang walet be- rupa sarang walet rumahan masih terbatas di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur. Hampir semua kabupaten di Jawa Timur, kecuali Su- rabaya dan Magetan, telah berhasil menangkarkan sarang walet de- ngan jumlah mencapai 1.200 rumah walet.

Berapa sebenarnya produksi sarang walet Indonesia, ternyata tidak pernah ada data yang jelas. Sama tak jelasnya ketika kita mencoba menanyakan data produksi ini kepada Pemda yang melaksana- kan sistem lelang.

Satu-satunya data produksi sarang walet Indonesia justru diketahui dari hasil impor Hongkong, yang mencapai 160 ton (1993) dan meningkat menjadi 187 ton tahun 1994. Dengan jumlah sebesar itu Indonesia menguasai 80 persen produksi dunia.

Sedangkan menurut data resmi, secara umum tren ekspor Indo- nesia mengalami penurunan. Jika pada tahun 1981-1987 ekspor kita mencapai 60-80 ton/tahun. Kini, tahun 1994-1996 turun menjadi se- kitar 40 ton

"Anehnya, meskipun sebagian besar produksi dunia berasal dari Indonesia tapi harga pasar sarang walet justru dikuasai oleh Hongkong," ungkap Yono.

Padahal Hongkong (dan Singapura) bukan sebagai negara produ- sen. Namun karena kepandaian negara tersebut dalam mengkondisi- kan pasar, sehingga menjadi sentra pasar sarang walet dunia, maka harga pasar pun mereka kuasai.

Meski bukan sebagai produsen, kedua negara tersebut selama ini ternyata secara rutin melakukan ekspor sarang walet olahan secara besar-besaran ke hampir seluruh negara maju di dunia, terutama ke Amerika, Eropa dan Jepang. Ratusan ton sarang walet yang diekspor itu mereka peroleh dengan mengimpor sarang walet mentah dari beberapa negara produsen, seperti Indonesia dan sebagian wilayah Malaysia.

Tahun-tahun sebelumnya, mereka mengimpor sarang walet itu dari negara-negara lain seperti India, Laos, Vietnam dan Cina. Tapi sarang walet di kawasan tersebut kini sudah habis, akibat tingkat pemetikan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keles- tarian.

Negara Cina misalnya yang sejak ratusan tahun lalu dikenal sebagai produsen sarang walet, kini (tahun 1991) hanya menghasil- kan tak lebih dari 15 keping. Padahal tahun 1292 hasilnya sangat tinggi. Namun hasil yang tinggi itu terus menurun, hingga tahun 1984 hanya 300 gram/goa.

Begitu pula dengan negara bagian Serawak (Malaysia), tahun 1980 jumlah burung waletnya masih 1,7 juta ekor, kini (tahun 1995) susut menjadi hanya 0,2 juta ekor.

Penurunan produksi ini juga terlihat pada sebuah goa terbe- sar di Sabah, goa Gumantong. Pada tahun 1924 produksinya mencapai 12.000 kg (sarang hitam) dan 2.500 kg (putih), tapi tahun 1985 lalu menurun tajam menjadi hanya 2.500 kg (hitam) dan 400 kg (putih).

Beberapa orang pemetik sarang walet goa di Berau yang saya temui juga mengatakan adanya penurunan produksi di goa- goa yang dikelolanya. Goa Butalaq di Desa Suaran, Kecamatan Sambaliung misalnya, menurut Bahrun, tahun 1992 produksinya mencapai 400 kg dalam tiga kali petik. Tapi tahun 1996 lalu ting- gal 170 kg.

BURUNG walet sebenarnya merupakan binatang liar yang tidak dilindungi undang-undang. Tetapi kenapa harus dilestarikan? Itu tak lain karena burung walet merupakan burung penghasil sarang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Burung itu juga sekaligus mempunyai fungsi biologi di alam, yakni sebagai pengendali serangan hama pertanian dan tanaman industri.

Menurut Dr Ir Yono C Rahardjo MSc dari Balai Penelitian Ternak (BPT) Bogor, tingginya harga sarang walet ini dikarenakan adanya semacam mitos bahwa sarang walet mampu menyembuhkan berbagai penyakit.

Di antaranya dikatakan, sarang walet ini bisa memperkuat kejantanan, membangun kembali tenaga dalam, membuat awet muda dan menambah kecantikan serta berfungsi sebagai obat "AZT". Tetapi dari beberapa mitos khasiat tersebut, baru yang terakhir disebut yang sudah bisa dibuktikan secara medis, sebagai obat "AZT" yang membantu pembelahan sel. Pembelahan sel ini diperlukan untuk memperkuat zat daya tahan pada tubuh.

3 comments:

Rintco Idriz Thalib said...

Wara-wiri anak hutan gua....!!

agus sofyan said...

Inilah bukti perlakuan yg semena2 terhadap rakyat kecil..semoga artikel ini dilihat dan dibaca oleh pemimpin2 kita yg punya hati nurani..saya salah satu ahli waris idris madun brtimaksih pada penulis

PAK RUDI said...

Assalamualaikum wr.wb mohon maaf kepada teman teman jika postingan saya mengganggu anda namun apa yang saya tulis ini adalah kisah nyata dari saya dan kini saya sangat berterimah kasih banyak kepada Mbah Rawa Gumpala atas bantuan pesugihan putihnya tampa tumbal yang sebesar 15m kini kehidupa saya bersama keluarga sudah sangat jauh lebih baik dari sebelumnya,,saya sekaran bisa menjalanka usaha saya lagi seperti dahulu dan mudah mudahan usaha saya ini bisa sukses kembali dan bermanfaat juga bagi orang lain,,ini semua berkat bantuan Mbah Rawa Gumpala dan ucapa beliau tidak bisa diragukan lagi,bagi teman teman yang ingin dibantuh seperti saya dengan pesugihan putih bisa anda hubungi di no 085 316 106 111 jangan anda ragu untuk menghubuni beliau karna saya sudah membuktikannya sendiri,karna Mbah tidak sama seperti dukun yang lain yang menghabiskan uang saja dan tidak ada bukti sedankan kalau beliau semuanya terbukti nyata dan sangat dipercay,,ini unkapan kisah nyata dari saya pak Rudi di semarang.Untuk lebih lenkapnya silahkan buka blok Mbah di šŸ£PESUGIHAN PUTIH TANPA TUMBALšŸ£