KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Jun 27, 2007

Predikat Kaya Itu Kini Merugikan


TAK selamanya julukan kaya membanggakan. Gara-gara anggapan itu, Pemerintah Pusat bakal menghapus DAU daerah kaya, terutama DKI Jakarta dan Kaltim yang memiliki kapasitas fiskal lebih besar. Pejabat dan wakil rakyat meradang. Rame-rame mereka bersuara di Jakarta. Disebut "miskin" pun rela, asal DAU Kaltim yang totalnya Rp 2,9 triliun itu tidak dihapuskan.

SAYA mungkin orang Kaltim yang udik. Tetapi, gedung-gedung yang berderet megah dan jangkung menjulang ke langit itu memang memukau saya. Dari dalam bus yang membawa kami keluar dari Gedung DPR RI Senayan, usai menyampaikan penolakan atas rencana penghapusan Dana Alokasi Umum (DAU), menuju Hotel Red Top di Pacenongan, Jakarta, pertengahan bulan lalu, mata saya nyaris tak berkedip menyaksikan pemandangan itu.

Saya tidak menemukan kemegahan yang sama di kota-kota di Kaltim, sebuah provinsi "kaya" dengan PDRB Rp 164,7 triliun (2006). Sebuah provinsi yang disejajarkan dengan DKI Jakarta secara finansial sehingga dinilai mampu mengeluarkan obligasi daerah. Di Samarinda, gedung tinggi bisa dihitung jari. Ada Gedung BPD Kaltim di Jalan Sudirman, Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, dan Swiss Belhotel Borneo di Jalan Mulawarman. Hotel berlantai delapan itu merupakan gedung tertinggi saat ini.



Di depan gedung dan bangunan, trotoar mengawal sepanjang jalan. Di sini, mata terasa menjadi lebih sejuk saat tertumbuk pohon-pohon rindang di sepanjang trotoar. Para pejalan kaki leluasa, tanpa gerah, mengayunkan langkah demi langkah menyusuri trotoar itu. Kondisi trotoar yang rindang seperti itu juga nyaris tidak pernah saya temui di Samarinda. Itu pula barangkali yang membuat warga Samarinda malas berjalan kaki di atas trotoar.

Kondisi jalannya apalagi. Mulus berhotmix, lebar dan nyaris tak berlubang. Begitu mulusnya, sampai HR Daeng Naja, pengamat hukum bisnis dari Samarinda, yang duduk tak jauh dari saya, sedikit pun tak terganggu menjalankan hobinya: membaca. Sebuah majalah yang mengupas eksploitasi kekayaan sumber daya alam Riau, habis dilahapnya.

Majalah itu dibagikan gratis ketika berlangsung rapat dengar pendapat Panggar DPR RI dengan sekitar 200 orang perwakilan dari lima daerah yang selama ini dikenal "kaya". Rombongan dari Kaltim, Riau, Papua, Sumsel, dan Jakarta. Tapi 95 persen datang dari Kaltim. Mereka menolak rencana pemerintah pusat yang menerapkan formula baru dalam penghitungan DAU yang akan membuat daerah-daerah itu, terutama Kaltim dan DKI Jakarta, bakal kehilangan DAU mulai TA 2008. Hadirnya majalah khusus itu sedikit menutupi kekurangan informasi tentang Riau yang datang dengan kekuatan ala kadarnya, hanya empat orang.

Sambil menikmati merdunya suara Saskia dan Serge lewat lagu kenangan Don't Tell Me Stories dari sebuah kaset yang diputar oleh sopir bus, pikiran saya sesekali merambah Kaltim. Ah, kalau saja perjalanan Samarinda-Balikpapan juga bisa senyaman ini. Kalau saja jalan-jalan di ibukota provinsi ini tidak selalu keriting dan sempit. Kalau saja jalan Trans Kaltim di Poros Selatan, Tengah dan Utara juga merupakan hotmix, bukannya "hotdog" yang menjadi becek kalau hujan dan berdebu kala panas.

Tidak harus dengan melihat pemandangan yang sama. Bisa berkendara di atas permukaan jalan yang mulus, lebar dan tanpa perlu banyak tikungan ular saja sudah cukup. Hal itu sudah bisa membuat saya akan merasa lebih nyaman, aman, dan terhindar dari mabok darat. Entah kapan akan bisa terwujud.
***

TAK lama setelah otonomi daerah berjalan, sempat santer kabar akan dibangun high way Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sengata.Tetapi rencana tinggal rencana. Hingga otda mencapai tahun keenam, Kaltim belum juga memiliki cukup banyak uang untuk membangun infrastruktur sekelas itu. Rencana pembangunan senilai Rp 9 triliun itu pun terbengkelai. Pernah ditawarkan kepada investor, tetapi investor mundur.

Kaltim ternyata bahkan masih kalah mampu dibanding Makassar, tetangga di seberang selat, yang kini malah sudah membangun jalan tol Seksi IV. Tetapi, Makassar yang infrastrukturnya sudah lebih maju itu tetap dianggap belum sekaya Kaltim. Sehingga oleh pemerintah pusat tidak termasuk kelompok daerah yang akan dikurangi DAU-nya. Malah kemungkinan akan mendapat tambahan. Dari mana tambahan dana itu? Ya, dari hasil pengurangan dan penghapusan DAU daerah-daerah "kaya" termasuk Kaltim. Begitulah cara pusat merumuskan pemerataan dan "keadilan".

Orang acapkali menganggap Kaltim sebagai daerah kaya. "Dari Kaltim? Saya punya tetangga, suaminya kerja di perusahaan minyak di Balikpapan. Enak ya pak tinggal di daerah kaya," kata seorang sopir taksi yang mencegat saya setiba di Bandara Soekarno Hatta. Dengan bangga bercampur kagum, sopir itu menceritakan sukses tetangganya.

Ia beranggapan penduduk Kaltim umumnya makmur. Terlebih sebagian besar penumpang Kaltim yang pernah ia antar selama bertahun-tahun ini, selalu menginap di hotel-hotel bintang. Happy P Erawan dari Yayasan Mental Aritmatika (Mentari) yang membuka cabang di Kaltim juga tidak menolak persepsi sebagian orang Jakarta terhadap warga Kaltim itu. Ia mengaku sering melihat orang-orang Kaltim berbelanja di SOGO Jakarta. "Ini kan cerminan bahwa mereka adalah orang-orang berduit atau malah kelebihan duit," katanya.

Anggapan itu pula yang tertanam di pemikiran pejabat pemerintah pusat. Siapa yang tidak kenal Syaukani HR misalnya, Bupati Kutai Kartanegara. Inilah kabupaten "paling kaya" di Indonesia, dengan total APBD 2006 mencapai Rp 4,2 triliun. Tetapi daerah ini pula yang memiliki paling banyak penduduk miskin, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka terakhir 112.560 jiwa.

Kaltim kaya tapi kok banyak penduduk miskin, begitu stigma yang melekat. Sementara proyek- proyek mercu suar justru dibangun di mana-mana. Kantor Bupati berdiri megah. Pulau Kumala dibangun dengan dana ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Ada stigma bahwa dana bagi hasil perimbangan keuangan itu telah bocor, dikorupsi. Stigma-stigma itu antara lain barangkali yang mendasari DAU Kaltim dihapuskan.

Aji Sofyan Effendi, pengamat ekonomi Unmul yang juga turut merumuskan DAU pada saat awal otonomi daerah berjalan, membenarkan bahwa stigma-stigma itu turut dijadikan dalih bagi pusat untuk menghapus DAU Kaltim.

"Tetapi pusat mestinya proporsional. Soal proyek mercu suar misalnya. Kenapa DKI Jakarta saat membangun proyek Ancol yang menelan dana puluhan triliun rupiah tidak pernah dipersoalkan. Orang diam-diam saja. Tetapi begitu Pulau Kumala dibangun dengan dana yang cuma triliunan saja, orang sontak ribut," kata Aji Sofyan.

Ibarat terdakwa, Kaltim sudah terhukum. Aji menyebut Kaltim telah dihakimi secara tidak fair oleh kebijakan pemerintah pusat yang tidak realistis. Kalau dibilang kaya, harus dilihat kaya dari sudut mana. Kaya secara SDA dengan kaya secara ekonomi sangat berbeda. Toh, kenyataaan tak sampai 10 persen dana dari hasil eksploitasi SDA di Kaltim itu yang kembali ke Kaltim. PDRB Rp 164,7 triliun itu lebih banyak dinikmati pusat, dan lebih banyak berputar di Jakarta.

Karena itu DKI Jakarta cuek-cuek saja akan kehilangan DAU sebesar Rp 773 miliar. Jumlah itu tak terlalu berarti dibanding PAD DKI yang mencapai Rp 8 triliun dan dengan APBD yang Rp 20 triliun. Sedang Kaltim, apa yang telah dimiliki? "APBD kita lebih besar kan baru beberapa tahun dinikmati. Jumlah itu pun belum cukup untuk mengejar ketertinggalan Kaltim. Kenapa tertinggal? Ya, karena selama puluhan tahun Kaltim jadi perahan pusat. Tapi kini kok malah DAU segala mau dihapuskan," Karo Humas Pemprov Jauhar Effendi dengan gusar. Jarinya menujuk kepala, tanda ketidakmengertiannya terhadap jalan pikiran pemerintah pusat.

Yang pasti, karena tak mau kehilangan DAU, Kaltim rela disebut "tidak kaya" alias miskin. Bisa jadi ini pertanda baik. Kerelaan pula untuk tidak bolak-balik dan weekend ke Jakarta. Juga kesadaran untuk tidak lagi menunjukkan diri kepada orang Jakarta sebagai pejabat dan orang "kaya" dari Kaltim. Semoga.(***)

No comments: