KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Apr 16, 2007

Sekolah Internasional Balikpapan

Pendidikan Kaltim memerlukan dana besar untuk membenahi diri agar dapat melompat dan berlari kencang. Dengan mensinergikan dana Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan Pusat, Kaltim sebenarnya bisa melakukan lompatan itu untuk mengejar ketertinggalan selama ini. Ini saatnya untuk memulai, sebelum Kaltim benar-benar kehabisan energi.

ACHMAD BINTORO

DI Balikpapan ada sebuah sekolah internasional. Sekolah ini cukup menonjol. Berdiri permanen di atas lapang luas dengan pemandangan asri di sekeliling dan biru laut di selatan. Semua sarana, laboratorium hingga  prasarana lain tersedia lengkap, termasuk sarana yang diperlukan anak untuk bermacam kegiatan ekstrakurikuler.

Muridnya kebanyakan anak para ekspatriat yang bekerja di sejumlah industri dan tambang di Kaltim. Ada sebagian anak Kaltim. Sekolah ini memiliki jenjang pendidikan prasekolah, dasar hingga menengah. Dipimpin hanya oleh seorang kepala sekolah. Menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Bahasa Indonesia diajarkan sebagai bahasa pilihan, sama dengan bahasa- bahasa asing lainnya.

Yang menarik adalah gurunya. Seorang guru yang semula mengajar di jenjang setingkat SMU, bisa saja dimutasi ke jenjang SMP. Begitu pula guru SD, lumrah dipindah mengajar TK atau sebaliknya. Mereka tidak merasa mengajar di TK menjadi turun gengsi. Mengajar di SMA juga tidak lantas lebih tinggi ketimbang jenjang di bawahnya.

Semua sama, karena gaji dan tunjangan yang diperoleh guru TK sampai SMU di sekolah internasional itu sama. Sehingga mutasi bukan hal yang sulit dilakukan. Berbeda dengan di sekolah kebanyakan di Kaltim dan Tanah Air ini. Mutasi semacam itu  menjadi sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan renumerasi. Seorang guru SMU dipastikan akan merasa jatuh gengsi jika dipindah ke SMP. Sebaliknya, guru SMP akan merasa lebih terhormat mengajar di SMU apalagi bila menjadi dosen perguruan tinggi.

Tapi, maaf, apa yang saya sebutkan itu  hanya sebatas mimpi! Semua mengenai sekolah internasional Balikpapan hanya ada di angan-angan. Saya membayangkan, kalau saja sekolah-sekolah di Kaltim memiliki gedung dan sarana belajar yang selengkap itu, manajemen pengelolaan yang baik dan diasuh pula oleh para guru yang qualified, wow pastilah mutu pendidikan Kaltim tidak kalah dengan daerah lain yang sudah lebih dulu maju. Bukan hal yang mustahil kita akan menyamai bahkan lebih baik dari Jawa.

Sekarang saja, dengan keterbatasan dan kepedulian yang masih kurang dari pemda, tidak sedikit siswa dan sekolah-sekolah di Kaltim yang meraih prestasi tinggi. Siapa mengira bahwa SMK 4 (Perhotelan) Balikpapan mampu menduduki peringkat tiga terbaik nasional. Jakarta sendiri yang diketahui memiliki segalanya, ternyata hanya di peringkat 10. SMK 1 (Otomotif) Balikpapan, juga mampu menjadi nomor empat terbaik nasional.

Tetapi melihat ruwet dan kompleksnya permasalahan pendidikan di Kaltim, saya tahu bukan hal yang mudah untuk mewujudkan kualitas pendidikan dengan standar yang lebih. Bisa mencapai standar yang minimal saja sudah bagus.
***

SAYA agak ternganga ketika Kepala Diknas Kaltim Syafruddin Pernyata, Kabid Dikmenjur Harimurti Wisnu Sanyoto dan Kasubid Kurikulum Musyahrim membeberkan seabrek permasalahan yang harus dibenahi jika Kaltim benar-benar ingin tinggal landas dari ketertinggalannya selama ini.

Pertama, kita harus merehabilitasi ribuan ruang kelas dan gedung SD yang rusak. Ada sekitar 2.589 ruang kelas yang rusak ringan, dan 1.460 ruang rusak berat. Itu baru di tingkat SD. Tapi bangunan SD bagus juga belum menjamin hasil lebih baik kalau kondisi infrastruktur jalan ke desa itu rusak parah.

Harus pula menyediakan sarana pendidikan yang memadai. Mulai dari alat peraga untuk SD hingga laboratorium. Terlebih bagi SMK. Di Kaltim kini tercatat 119 SMK. Dari jumlah itu hanya tujuh saja yang telah berstandar nasional. Ratusan lainnya sangat menyedihkan: tidak memiliki prasarana gedung yang memadai dan tidak memiliki alat praktek. Kualitas macam apa yang bisa diharapkan dari siswa SMK Otomotif misalnya, kalau di sekolahnya tidak tersedia alat praktek berupa mesin mobil. Kualitas lulusan macam apa pula kalau siswa SMK Las tidak memiliki alat praktek las.

Belum lagi bicara soal guru. Sekitar 17.000 (70%) guru SD di Kaltim ternyata berpendikan di bawah Strata Satu. Kalau kemampuan Pemprov Kaltim dalam menyekolahkan mereka hanya 1.000 orang per tahun, berarti perlu waktu 17 tahun untuk menjadikan mereka sarjana, sesuai kualifikasi minimal yang dituntut UU Guru dan Dosen. Dan saya yakin, kita semua tidak akan sabar menunggu selama itu untuk melihat kemajuan pendidikan Kaltim.

Itu baru masalah tingkat pendidikan. Belum lagi soal penyebaran, mutu dan relevansi, pola rekrutmen, penyediaan calon guru, sertifikasi, dan tingkat kesejahteraannya. Artinya, diperlukan dana amat besar untuk membenahi itu semua. Sebab untuk mengejar ketertinggalan, Kaltim tidak cukup hanya dengan berjalan. Kalau hanya pada tataran jalan, maka daerah lain seperti Jawa sudah lebih maju lagi yang akan seterusnya ketinggalan terus.

Kaltim harus berlari kencang dan melakukan lompatan besar. Dan ini saatnya untuk memulai lompatan. Selagi kaya, selagi sumberdaya alam Kaltim masih berlimpah -- yang dengan sendirinya kucuran bagi hasil SDA masih akan besar -- Kaltim harus berani mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan.

"Saya sependapat anggaran pendidikan perlu diperbesar. Sebab banyak yang harus kita perbuat. Saya tidak bicara prosentasi dana, melainkan pada apa yang akan kami buat. Ya, mulai dari membangun dan merehabilitasi prasarana sekolah, menyediakan sarana pendidikan, bahan ajar, sampai pada perbaikan kualitas guru hingga peningkatan kesejahteraannya. Kami memiliki peta itu semua, sehingga bukan hal yang sulit bagi kami untuk melakukan sepanjang dananya ada," kata Syafruddin.

Namun disadari, hal itu sulit ditanggung sendiri oleh Pemprov Kaltim. Perlu ada sinergi dengan pemda Tingkat II lain. Seluruh pemkab/pemkot di Kaltim bersama Pemprov dan bantuan dana pusat secara bersinergi harus menanggung dana untuk tercapainya satu tujuan: lompatan pendidikan. Misalnya kalau Pemprov sudah menyediakan dana untuk menguliahkan para guru ke jenjang S1, mestinya pemkab dan pemkot setempat membantu biaya kos mereka dan sebagainya.

Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Bagaimana caranya agar mahasiswa-mahasiswa pintar mau kuliah pendidikan untuk kemudian mengabdikan dirinya jadi guru.
***

BERBICARA kesejahteraan guru, saya jadi teringat seseorang bernama Japarin (32). Dia terpaksa meninggalkan pekerjaan yang sebenarnya diidamkannya sejak kecil karena kesejahteraan guru rendah. Tapi Japarin mungkin tidak akan pernah bisa berlibur ke Singapura, memiliki mobil kijang baru dan bekerja di ruang ber-AC seperti sekarang ini kalau saja masih bertahan menjadi guru. Tujuh tahun lulusan Program Studi Matematika FKIP Unmul ini mengabdikan diri di sejumlah SMP-SMU swasta di Samarinda, tapi tidak satu pun barang berharga dimiliki.

"Ya, apa sih yang bisa kita buat dengan honor mengajar yang cuma Rp 2.000 per jam waktu itu. Boro- boro pergi berlibur dan beli mobil, buat baiki sepeda motor saja tidak bisa. Pokoknya ngenes lah," jelas pria bertubuh tambun itu.

Padahal dia sudah bekerja seharian. Berangkat pagi pulang sore. Dengan alokasi mengajar sekitar 20 jam per minggu, Japarin membawa pulang ke rumah hanya Rp 160.000 per bulan. Kalaupun ditambah uang transpor totalnya tidak pernah genap Rp 200.000. Karena itu, malam hari ia terpaksa mencari tambahan, keliling dari rumah ke rumah memberi les privat pelajaran Matematika, Fisika, dan Biologi. Sebelum tidur, ia masih harus mengoreksi ujian murid-muridnya dan menyiapkan bahan untuk esok hari dengan membuat Satuan Pelajaran.

Pokoknya, jauh sebelum UU Guru dan Dosen menyatakan guru harus bekerja 24 jam sehari, Japarin sudah melakukannya.Toh hasil pengabdian pagi hingga larut malam itu masih belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sebulan bersama istri dan seorang anaknya. Merasa tak ada perbaikan kesejahteraan, Japarin akhirnya memutuskan hengkang dari dunia yang sebenarnya sangat ia senangi. Ia banting stir ke bidang asuransi.

Bagaimana dengan guru negeri? Memang relatif lebih baik penghasilannya ketimbang guru swasta tapi tetap saja belum cukup. Sebagai pegawai negeri sipil, mereka hanya menerima tambahan tunjangan fungsional yang besarannya ditentukan berdasar golongan. Golongan III mendapat Rp 206.300 dan IV Rp 262.500.

Berbeda dengan dosen yang tunjangannya relatif lebih besar dan berdasar golongan dan kepangkatan. Golongan IVA pangkat Lektor Kepala menerima Rp 625.000 di luar gaji PNS. Wajar kalau kemudian seorang dosen tidak mau dimutasi menjadi guru. Wajar kalau guru SMU ogah pindah menjadi guru SMP. Mudah-mudahan dengan komitmen semua para pengambil keputusan di level provinsi dan semua Dati II, dunia pendidikan Kaltim di era otda ini bisa mendapat perhatian lebih besar.[]

No comments: