KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Mar 26, 2007

Pilkada dan Pengorbanan Seorang Guru

"KASIHAN, tidak seharusnya dia mati dalam situasi dan kondisi seperti itu," ungkap seorang teman dengan wajah murung sesaat setelah membaca berita di Tribun edisi Jumat (17/12) pekan lalu tentang kematian Ainun (42). Ainun adalah guru SD 001 di Muara Wis, sebuah desa kecil di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pinggiran Sungai Mahakam, sekitar 150 kilometer dari Samarinda.

ACHMAD BINTORO

Sedetik kemudian matanya berubah memerah. Ini tidak seperti biasanya. Saya tahu betul teman saya yang satu ini bukanlah tipe orang yang cengeng. Saya tak pernah melihatnya menjadi seduka itu hanya karena berita yang dibacanya, kendati pun itu berita mengenai korban kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Saya juga tak pernah melihatnya dalam keadaan seperti itu selama enam tahun berkawan dengannya, kecuali sekali, saat ibunya menuju alam baqa. Raut mukanya persis sama seperti yang saya lihat ketika ia sedang berduka, empat tahun silam.

Saya kemudian bertanya, kenalkah dengan korban. Ia cuma menggelengkan kepalanya perlahan. Kenal dengan anaknya barangkali? Seperti diketahui, Ainun tewas bersama Suriansyah, anaknya yang masih kuliah di Unikarta Tenggarong. Lagi-lagi ia menggeleng. Lho, lantas?

"Bukan. Bukan itu. Bukan kematian yang merisaukan saya," jawabnya setelah terlebih dulu menghela nafas dalam-dalam dan melihat saya terus menanti jawaban. Mati adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti akan mati. Tetapi mati dalam kondisi dan situasi atau atas alasan apa, itulah yang kudu direnungkan.

Ibu guru yang telah belasan tahun mengabdikan diri mendidik anak-anak di sebuah sekolah sederhana yang cukup jauh dari kota itu ternyata tewas tertabrak truk dalam perjalanan dari rumahnya di Muara Wis menuju Tenggarong. Tragisnya, Suriansyah, anak kesayangannya yang diharapkannya kelak bisa menjadi penerus cita-cita keluarga, turut tewas dalam musibah itu.

Musibah semacam itu memang bisa menimpa siapa pun. Seorang suami yang tengah dalam perjalanan mencari nafkah bagi anak dan istrinya, bisa saja tewas kecelakaan. Seorang guru yang tengah mengajar di depan murid-muridnya, juga bisa saja meninggal mendadak. Kematian bisa datang kapan saja dan dalam keadaaan tidak terduga sekali pun.

Tetapi, sambung teman saya, haruskah seorang guru seperti Ainun berkorban (nyawanya dan nyawa seorang anaknya) sedemikian besar hanya untuk terlibat dalam aksi massa penolakan Awang Dhaarma Bhakti sebagai penjabat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) -- menggantikan Syaukani HR yang saat itu sudah habis masa jabatannya dan tidak boleh diperpanjang karena akan mengikuti pilkada lagi -- yang mekanisme penggantiannya sudah jelas dan berlaku jamak untuk seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali?

Jangan-jangan ia sendiri tidak sempat memperoleh informasi yang berimbang mengenai masalah yang akan diperjuangkannya dalam aksi massa itu. Dan jika benar seperti itu, oh, alangkah lebih tragisnya! Yang pasti, meski sama-sama berbentuk aksi massa, aksi guru di Tenggarong pekan lalu tidaklah dapat disamakan dengan aksi ribuan guru di Kampar, Riau, beberapa bulan lalu yang berhasil menjatuhkan Bupati Jefri Noer.

Di Kampar, aksi para guru terlecut secara emosional akibat peristiwa yang mereka anggap pelecehan terhadap seorang rekan mereka. Hal itu sangat menyinggung harga diri dan korps mereka sebagai guru. Sehingga bisa dimengerti kalau aksi solidaritas itu dengan mudah tersulut dan menjalar cepat di antara mereka. Barangkali malah tak pernah terbayangkan oleh siapa pun bahwa aksi tersebut ternyata mampu menjatuhkan seorang bupati.

Di Kota Raja tersebut, Ainun sedianya akan bergabung dengan rekan-rekan sesama guru dalam aksi unjukrasa untuk menolak Penjabat Bupati Kukar Awang Darma Bhakti yang telah mendapat SK Mendagri. Entahlah, apakah memang Ainun merasa tersinggung -- sebagaimana ketersinggungan yang dirasakan para guru di Kampar -- dengan sikap Gubernur Suwarna AF dan Mendagri M Ma'ruf sehingga ia merasa perlu meninggalkan murid-muridnya dan bertolak jauh ke Tenggarong untuk turut berdemo.


Sejauh ini belum sempat dikonfirmasi. Ainun sudah keburu tiada.Yang sudah terkonfirmasi barulah terhadap DPRD Kukar. Lembaga perwakilan rakyat ini mengaku telah dilecehkan karena tanpa ada konsultasi sebelumnya mengenai nama penjabat yang akan ditunjuk.

"Lho, jika masalahnya cuma sebatas konsultasi dengan dewan lantas apa kaitannya dengan para guru? Kenapa para guru harus repot-repot berunjukrasa segala. Kasihan itu anak didik yang terpaksa libur. Apa guru juga berada dalam pihak yang dirugikan, tidak kan?" tanya teman saya.

Saya terdiam. Saya sendiri tidak tahu. Yang saya tahu, aksi serupa, sebelumnya juga sudah dilakukan oleh kelompok massa lain. Hari ini, aksi massa konon akan kembali digelar di Tenggarong. Kali ini direncanakan oleh kelompok ulama, tentu berikut para ummatnya. Targetnya: Mendagri mau meninjau ulang kebijakannya atas kasus tersebut.

Itu artinya Kukar meminta pengecualian. Tapi persoalannya, andaikan Mendagri mengabulkan tuntutan mereka, apa nanti tidak akan menimbulkan diskriminasi terhadap daerah lain. Sekedar diketahui, pada tahun 2005 akan ada kepala daerah (bupati, walikota maupun gubernur) yang akan dipilih secara langsung lewat proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mulai dilaksanakan Juni 2005.

Dan telah pula ditegaskan oleh Mendagri bahwa para kepala daerah tidak boleh ditunjuk sebagai penjabat atau karetaker apabila yang bersangkutan mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah dalam pilkada tersebut. Ini untuk menghindari konflik kepentingan dan agar roda pemerintahan bisa berjalan terus.
***

AKSI massa yang melibatkan guru memang terjadi tidak hanya di Tenggarong. Belakangan ini, para guru juga dilibatkan dalam aksi dukung mendukung bakal calon walikota tertentu di Samarinda. Meski sudah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk silaturahmi dan halal bihalal, toh niat ashttp://www2.blogger.com/img/gl.italic.gif insert italic tagsli itu kelihatan juga ketika kemudian dukungan dinyatakan secara verbal.

Dari sekian banyak bidang pekerjaan dan instansi di pegawai negeri sipil (PNS), guru ternyata satu- satunya yang diminati dan mudah dilibatkan dalam aksi-aksi tersebut. Kenapa? Mungkin jumlah guru yang cukup besar dan terbesar di lingkungan PNS. Apalagi guru juga memiliki kedekatan emosional dengan para muridnya, termasuk murid yang sudah memiliki hak pilih. Mungkin karena sifat guru yang terkenal santun dan loyal. Mungkin pula karena guru secara sadar memiliki harapan adanya perubahan kesejahteraan yang lebih baik jika calonnya terpilih.

Setidaknya karena kemungkinan-kemungkinan itulah, komunitas guru menjadi diperhitungkan oleh para kandidat kepala daerah. Bahkan presiden pun menunjukkan ketertarikannya. Tidak heran kalau hampir semua cawapres dalam masa kampanye dulu memberikan iming-iming peningkatan kesejahteraan pada mereka.

Susilo Bambang Yudhoyono misalnya menjanjikan kenaikan gaji guru sampai Rp 2 juta. Gus Dur juga pernah menjanjikan kenaikan tunjangan fungsional 300 persen. Mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Malik Fajar juga mengakui besarnya pengaruh guru ini. Selain karena perannya yang strategis, juga karena jumlahnya yang besar.

Tapi justru karena besarnya pengaruh itu, menurut Malik, siapa pun mestinya tidak boleh asal janji untuk menaikkan gaji guru tanpa terlebih dahulu melihat berapa kemampuan pemerintah. Apalagi jika sekedar menjadikannya sebagai komoditi politik, untuk kepentingan sesaat. Kasihan, guru sudah terlalu banyak berkorban.

Kadiknas Kaltim Syafruddin Pernyata juga menyesalkan adanya pelibatan para guru itu dalam forum yang tidak semestinya itu. Teman saya bilang, cukuplah sudah seorang Ainun yang berkorban. Jangan lagi ada Ainun-Ainun lainnya. Cukuplah sudah pengorbanan besar yang telah guru berikan selama ini dengan memberikan seluruh waktu dan hidup mereka untuk mendidik anak- anak kita. Jadi, jangan lagi ada pengorban lain yang tidak perlu.[]
.

No comments: