KATA layaknya DNA. Ia JEJAK yang mampu menembus batas ruang dan waktu


Dec 23, 2007

Redup di Tengah Kemilau Emas


MISRAH, 28 tahun, akhirnya harus meninggalkan kampungnya, Dusun Gah Taha, Desa Kelian Dalam - lebih dikenal dengan sebutan Sungai Babi atau Kampung Emas - Long Iram, Kabupaten Kutai Barat (570 Km barat Samarinda), setelah dia meyakini tak ada lagi emas yang bisa didulang dari kubangan-kubangan lumpur dan tanah di sepanjang bantaran bagian ilir Sungai Kelian.

Sejak terjadi musibah longsor di lubang milik Nawir di Dusun Bilit 27 Juli 1999 silam, Misrah merasa emas yang bisa didulang dari hari ke hari makin sedikit. Pada musibah itu, 32 rekannya terkubur hidup-hidup. Dalam keyakinan sukunya, emas-emas yang terkandung dalam aliran lumpur sungai (aluvial) itu, dalam kurun waktu seribu hari, akan habis tersedot oleh arwah mereka yang menjadi korban sebagai bekal menuju nirwana.

Wanita yang bergelut dalam kegiatan pendulangan sejak umur delapan tahun ini meyakini tradisi turun temurun itu. Dan ternyata benar, menurutnya, belum lagi genap hitungan seribu hari, bijih-bijih emas itu sudah sulit didapat. Ratusan pompa dikerahkan untuk mengaduk-aduk tanah di bantaran itu. Tanah disedot makin lebar dan dalam. Air sungai menjadi makin keruh. Tapi bijih-bijih emas yang diharapkan tak kunjung ditemukan.

Dec 22, 2007

Salip Menyalip Menuju Bandara Baru


oleh achmad bintoro

TELEPON di kantor, Rabu sore, 1 Mei 2005, berdering hampir tiada henti. Kesibukan pun jadi bertambah. Belum usai menjawab panggilan yang satu, sudah menunggu panggilan di saluran lain. "Pak, bagaimana hasil pilkada Kukar?" kata seseorang di seberang telepon. "Syaukani atau Sofyan Alex yang unggul?" sambung suara lain yang mengaku bekerja di Balaikota Samarinda.

Seorang sahabat yang bekerja di Bappeda Samarinda juga dengan antusias menanyakan hal yang sama. "Benarkah Syaukani yang menang?" tanya sarjana Teknik Industri lulusan Universitas Islam Indonesia (UII)Yogyakarta itu seolah ingin memastikan.

Telepon masuk kebanyakan memang menanyakan hasil pilkada Kukar.
Yang menarik, mereka mengaku berasal dari Samarinda dan beberapa di antaranya adalah pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda. Kami tak pernah menduga bahwa pejabat di kota ini memiliki perhatian dan kepedulian yang begitu tinggi terhadap pilkada di Kutai Kartanegara (Kukar).

Awalnya saya mencoba memaklumi, barangkali itu lebih karena Kukar merupakan kabupaten pertama yang menggelar pilkada di Indonesia.
Tapi apa iya cuma karena soal kepedulian? Sahabat itu akhirnya buka mulut. Dia mengakui, terpilihnya kembali Syaukani HR menjadi Bupati Kukar telah menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi Pemkot Samarinda. Lho kok? M

Mereka khawatir Syaukani HR bakal kembali ngotot merealisasikan rencana awal membangun bandara baru -- pengganti peran Bandara Temindung Samarinda -- di Loa Kulu, Kukar.
Karena itu mereka berharap Aji Sofyan Alex yang memenangi pertarungan itu. Aji Sofyan Alex adalah pensiunan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim di Samarinda. Ia masih kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara.

Tetapi hasil perhitungan final yang diumumkan KPUD Kukar di Hotel Singgasana, Tenggarong, 15 Juni 2005, menetapkan pasangan Syaukani HR-Syamsuri Aspar sebagai pemenang pilkada. Syaukani mengantongi 59,96 persen suara.


Seperti diketahui, rencana Pemkab Kukar untuk membangun bandara baru di Loa Kulu itu sempat terbengkelai saat Syaukani HR harus mempersiapkan diri bertarung dalam Pilkada Kukar. Saat itu ia juga harus meninggalkan kursi jabatannya sebagai orang nomor satu di kabupaten terkaya itu karena digantikan oleh pejabat Awang Dharma Bakti. Namun Awang akhirnya tersingkir juga karena digoyang oleh aksi
unjukrasa yang hampir tiada henti oleh pendukung Syaukani HR.

Kekhawatiran itu ternyata beralasan. Belum lagi hasil resmi pilkada diumumkan, Syaukani HR sudah koar-koar ke publik bahwa ia akan kembali meneruskan rencana membangun bandara baru di Loa Kulu. Sebuah megaproyek yang nyaris berhasil diwujudkan oleh Syaukani dan hampir membuat Samarinda -- yang sudah merintisnya pembangunan bandara di Sei Siring yang sudah dirintis sekitar tujuh tahun lalu -- gigit jari. Proyek itu sempat "terbengkelai" karena Syaukani harus lengser sementara waktu dari kursi Bupati.


Sang bupati terpilih itu menyatakan Bandara Loa Kulu akan menjadi salah satu satu prioritas program kerja 365 harinya ke depan. Sebab saat itu belum ada keputusan tertulis dari Menhub tentang lokasi mana yang akan dipilih, Sei Siring atau Loa Kulu. Pemkab Kukar juga merasa masih mendapat dukungan tertulis Gubernur Kaltim Suwarna AF yang pernah memberikan rekomendasi untuk Loa Kulu. Meski belakangan gubernur terlihat lebih condong memihak Samarinda, namun sejauh ini rekomendasi itu toh belum dicabutnya.

Itulah yang membuat pejabat Pemkot Samarinda khawatir. Terlebih setelah mereka melihat langkah-langkah Syaukani HR yang oleh publik dianggap sebagai figur yang hampir selalu menang di segala "pertempuran".

Namun Walikota Samarinda Achmad Amins mengaku sedikit pun tidak risau terhadap perkembangan politik di Kukar. Ia tetap optimis Menhub akan memilih Sei Siring sebagai bandara baru, pengganti Bandara Temindung Samarinda. Ia bersama jajarannya didukung legislatif dan pemprov kompak dan gigig saat itu terus berjuang agar bandara itu dibangun di Sei Siring. Salip menyalip pun terjadi. Hingga setahun sebelumnya, Kukar memang terlihat di atas angin.

Tetapi angin mulai bertiup ke Samarinda. Pemkot Samarinda merasa yakin pusat akan memilih Sei Siring. Hasil lobi-lobi intensif yang dilakukan Walikota dan DPRD Samarinda ke Departemen Perhubungan makin menguatkan keyakinan mereka bahwa pusat memilih Sei Siring. Menariknya, lobi-lobi intensif itu dilakukan justru ketika Syaukani HR sedang tidak bisa fokus mengurus proyek bandara itu karena ia lengser dari jabatannnya sebagai Bupati Kukar.

Di sinilah kejelian Samarinda dan Pemprov. Entah disengaja atau tidak mereka seperti kompak untuk mematikan langkah Kukar dengan berupaya untuk terlebih dulu mendapat legalitas dari pusat. Agaknya, siapa yang berhasil lebih dulu bisa mendatangkan Menhub untuk peletakan batu pertama, itulah yang barangkali mendapat legitimasi dari pusat untuk membangun bandara baru. Dulu Kukar juga mengklaim Menhub akan segera melakukan peletakan batu pertama di Loa Kulu, tetapi tidak jadi.

Perubahan gerbong politik di Kukar memang memberikan peluang baru bagi Samarinda. Dimulai ketika Bupati Kukar Syaukani HR harus lengser dari jabatannya karena masa tugas berakhir, menyusul SK penunjukan Pejabat Bupati Sementara oleh Gubernur Suwarna AF. Masa 'kosong' di Kukar membuahkan kesempatan baru di Samarinda yang dimulai pada Januari 2005 lalu saat Amins bolak-balik ke Jakarta menghadap Menhub, yang memberi persetujuan pembangunan bandara baru di Sei Siring.

Bulan Februari 2005, Menhub Hatta Radjasa menyatakan kesiapannya menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Bandara Sei Siring. Namun batal. Bulan berikutnya, Suwarna AF menerbitkan surat penegasan bahwa bandara baru pengganti Temindung, ditempatkan di Sei Siring. Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda bahu membahu mengupayakan dana pembangunan bandara ini.

Pemprov Kaltim mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Menko Ekuin, Aburizal Bakrie untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim sebesar Rp 14,4 miliar, termasuk pembangunan Bandara Sungai Siring sebesar Rp 400 miliar. "Usulan tersebut telah disampaikan Gubernur Kaltim Suwarna AF, bersamaan dengan usulan pembangunan infrastruktur kabupaten dan kota lainnya di Kaltim," ujar Kepala Bappeda Kaltim Sulaiman Gafur saat itu.

Pemkot Samarinda pun telah menyatakan keyakinannya bahwa bandara akan dibangun pada lokasi Sei Siring, karena lahannya sudah dibebaskan dan dimatangkan oleh Pemprov Kaltim dengan menghabiskan dana sebesar Rp 8 miliar. Dua pekan kemudian, Suwarna AF menyatakan bahwa peletakan batu pertama akan segera dilakukan di Sei Siring. Tidak tanggung-tanggung. Yang meletakkan konon Wapres Jusuf Kalla. Jika itu benar- benar terjadi, maka perebutan bandara antar kedua daerah bertetangga itu mungkin akan berakhir.

Kini, saat tulisan ini diposting, ambisi Kukar untuk membangun bandara baru agaknya sudah terkubur dalam-dalam, seiring dengan melemahnya posisi Syaukani HR. Bupati yang dikenal royal dan tak pernah mempersulit warganya, dari kelas mana pun mereka datang, itu akhirnya meringkuk di tahanan Polda DKI Jakarta. Ia menjadi tahanan KPK karena empat kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 120 miliar. Satu di antaranya adalah kasus pembebasan lahan bandara dan penunjukkan langsung terhadap sebuah perusahaan konsultan. Perusahaan itu dimilik oleh Vonny, sekarang Bupati Minahasa Utara, yang kini juga turut meringkuk di tahanan.

***
LAHAN seluas 300 hektar (ha) di Kelurahan Sei Siring, sekitar 35 kilo meter timur Samarinda, itu kini tidak terurus. Sejak diratakan dengan puluhan alat berat dan dikerjakan secara lembur empat tahun lalu, hamparan yang sedianya akan dijadikan bandar udara (bandara) baru itu dibiarkan kosong. Tak terlihat satu pun kegiatan laiknya sebuah proyek besar. Bertahun-tahun lamanya masyarakat menunggu kapan bandara yang akan mengganti bandara lama, Temindung, direalisasikan.

Tapi tiba-tiba terbetik kabar bahwa pemerintah tidak jadi meneruskan rencananya membangun bandara baru di Sei Siring. Pemerintah tidak memiliki dana cukup besar - Rp 800 milyar sampai Rp 1,2 trilyun - untuk membangun bandara itu. Sebagai gantinya, Wali Kota Samarinda Achmad Amins menerima tawaran Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR untuk membangun bandara baru, di luar Sei Siring. Kebetulan kabupaten dengan APBD terbesar di Indonesia itu berniat membangun bandara di kotanya. Kebetulan pula jarak Samarinda-Tenggarong tidak terlalu jauh, hanya 35 kilometer.

beragam tanggapan muncul dari masyarakat. Ada yang pro. Ada pula yang kontra. Kalangan yang pro atas rencana itu umumnya melihat atas dasar efisiensi dan efektivitas. Jarak Samarinda dan tenggarong sangat dekat, sehingga tidak perlu harus membangun bandara sendiri-sendiri. Sedang yang kontra, di antaranya para eks pemilik lahan di Sei Siring, mengatakan, pemerintah tidak bersikap konsisten atas rencana yang telah dibuat.

Menurut Yayan Aliansyah, mantan anggota Komisi A DPRD Samarinda, dulu, warga mau lahannya dibebaskan dengan harapan mendapat manfaat dari keberadaan bandara itu. Sekarang kalau ternyata pembangunan bandara di Sei Siring ditunda, maka warga tidak akan mendapat manfaat apa pun. Jika begitu untuk apa waktu itu mereka bersedia melepaskan lahannya dengan harga murah.

Begitulah problem yang muncul. Satu sisi pemkot ingin segera mewujudkan impiannya mempunyai sebuah bandara yang layak sesuai perkembangan kota. Pada sisi lain ketiadaan dana dan investor jadi penghalang. Padahal adanya bandara yang representatif sangat ditunggu untuk menunjang Samarinda sebagai kota jasa.
***

KALAU saja Bandara Temindung Samarinda ini merupakan bandara yang mampu memfasilitasi penerbangan secara langsung ke luar Kaltim. Atau kalau saja rencana membangun bandara baru di Sei Siring jadi terwujudkan, tentu kesan "isolasi" yang selama ini melekat erat pada ibu kota Provinsi Kaltim ini bisa terhapuskan.

Samarinda barangkali termasuk sedikit ibu kota provinsi di Indonesia yang hingga kini belum bisa dijangkau secara langsung oleh penerbangan dari luar Kaltim. Tidak heran kalau banyak kalangan, terutama usahawan, menjuluki kota yang terbelah oleh Sungai Mahakam ini sebagai ibu kota provinsi terpencil. Untuk mencapai kota berpenduduk 509.330 jiwa ini, lebih dulu harus singgah Balikpapan. Dari kota minyak ini perjalanan dilanjutkan dengan pesawat kecil, sejenis Cassa 212 berpenumpang 25 orang.

Tetapi, selama ini orang lebih memilih jalan darat. "Bukan apa-apa. Kami hanya merasa kurang nyaman saja naik pesawat sekecil itu," kata Ketua Kadinda Kaltim Popo Parulian. Setiap kali ia harus bepergian untuk suatu urusan bisnis di luar Kaltim, ia lebih memilih diantar sopirnya ke Balikpapan, untuk selanjutnya dengan pesawat menuju kota yang ia tuju.

Bandara yang ada, dengan panjang landasan pacu cuma 900 X 24 meter, belum memungkinkan didarati pesawat bermesin jet. Bandara ini hanya mampu menampung pesawat (reguler) kecil seperti Cassa 212 atau Cessna. Kalaupun dipaksakan, paling banter hanya sejenis Dash Seven. Itulah kenapa bagi sebagian orang, Samarinda dianggap cuma kota kecil. Sebuah kota di pinggiran sungai yang tak mudah dicapai dalam satu jangkauan.

Dalam suatu kesempatan menerima rombongan anggota DPR RI, Waris Husain, mantan Wali Kota Samarinda yang kini anggota DPRD Kaltim, bahkan menyebut bandara ini seperti bandara perintis. Hal itu ia katakan saat dilihatnya sejumlah anggota dewan itu kecapekan melakukan perjalanan darat selama 2,5 jam - dari Balikpapan ke Samarinda - dengan kondisi jalan yang meliuk-liuk menembus Tahura Bukit Soeharto.

Bandara Temindung yang terletak di padatnya pemukiman penduduk ini, awalnya dibangun secara patungan oleh Pemda Kaltim dan Pelita Air Service (Pertamina). Saat diresmikan oleh Dirjen Perhubungan Udara (Kardono, ketika itu) tanggal 24 Juli 1974, jenis pesawat yang bisa mendarat hanyalah Sky Van dan Cessna.

Saya sendiri pernah punya pengalaman menggelikan terkait dengan bandara Temindung ini. Saat itu di dalam pesawat. "Dari Samarinda? Saya sering dengar itu. Apa masih jauh dari Balikpapan?" tanya seorang kawan baru dalam perjalanan satu pesawat jenis Boeing 737 dari Bandara Mutiara Palu menuju Jakarta, via Bandara Sepinggan Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Kawan baru itu seorang pengusaha kayu eboni (hitam) yang mengaku pernah singgah beberapa kali di Balikpapan. Ia senang dengan suasana kota minyak itu, yang dia katakan bersih, rapi dan relatif aman. Dia pernah menginap semalam karena tertinggal pesawat terusan ke jakarta. Dia menikmati lesehan di pinggir pantai Klandasan, depan Kodam VI/Tanjungpura. Dia susuri jalan sepanjang pantai dari bandara hingga Pelabuhan Laut Semayang, melewati sejumlah hotel berbintang, pusat perbelanjaan, dan kawasan rumah dinas Pertamina. Sempat belok sebentar menyambangi teman lama di kompleks Balikpapan Baru. Selama ini ia mengira bahwa itulah ibukota Provinsi Kaltim.

Ia terlihat agak kaget saat saya katakan bahwa Balikpapan hanyalah kota kedua di Kaltim. Sedangkan ibukotanya adalah Samarinda. Kawan baru itu lantas berkomentar lagi,"Wah kalau demikian, pastilah Samarinda lebih bagus ya." Saya hanya tersenyum mendengar kesimpulan itu.

Pertanyaan senada seperti terlontar di atas, tidak dilontarkan oleh satu dua orang. Banyak orang yang baru kali pertama menginjakkan kakinya di Balikpapan beranggapan bahwa Balikpapan adalah ibukota Provinsi Kaltim. Terlebih diketahui sejumlah kantor penting seperti Kodam VI/TPR, Kejati Kaltim (sudah sekitar empat tahun lalu pindah ke Samarinda), Bea Cukai Kaltim, Polda Kaltim, dan Divisi Regional VI/Telkom Kalimantan berkantor di sana.

Popo Parulian, mantan Ketua Kadin Kaltim mengatakan, kesan ini muncul selain karena perkembangan Samarinda yang relatif lebih lamban juga karena kecilnya Bandara Temindung Samarinda. Jika saja bandara yang diresmikan Dirjen Perhubungan Udara Kardono 21 Juli 1974 itu merupakan bandara yang mampu memfasilitasi penerbangan langsung keluar Kaltim, tentulah kesan "isolasi" yang selama ini melekat erat pada ibukota dari sebuah provinsi dengan angka PDRB Rp 164,7 triliun (tahun 1996) ini akan bisa terhapuskan.

Jadinya, Samarinda termasuk sedikit ibukota provinsi di Indonesia yang hingga kini belum bisa dijangkau secara langsung oleh penerbangan dari luar Kaltim. Tidak heran kalau banyak kalangan, terutama usahawan, menjuluki kota yang terbelah oleh Sungai Mahakam ini sebagai ibu kota provinsi terpencil.

Untuk mencapai kota berpenduduk 559.330 jiwa ini, lebih dulu harus singgah Bandara Sepinggan Balikpapan. Dari kota minyak ini perjalanan bisa dilanjutkan dengan jalan darat yang berkelok-kelok selama 2-3 jam atau dengan pesawat kecil sejenis Cassa 212 berpenumpang 24 orang atau Dash Seven berpenumpang 36 orang yang dioperatori Kalstar.

Bandara yang ada, dengan panjang run away 900 X 24 meter, belum memungkinkan didarati pesawat bermesin jet. Kini setelah 29 tahun, kondisinya tidak jauh berbeda. Meski sudah pernah direhabilitasi, tapi perubahan itu tidak secepat mobilitas masyarakatnya. Rehabilitasi mendasar hanya mengubah landasan pacu dari steel plat menjadi kontruksi penetrasi dan kemudian beraspal. Padahal kebutuhan akan bandara besar sangat ditunggu. Tapi mau dikembangkan juga tidak mungkin karena berada di tengah padatnya pemukiman penduduk.

Dec 16, 2007

Antre Minyak di Daerah Kaya Minyak

ANTRE BELI BBM - PHOTO BY NEVRI/TRIBUN

"DUA belas ribu?" tanya saya sekali lagi kepada penjual premium eceran di Jalan MT Haryono, Samarinda, sore ini. Saya berharap telinga saya yang salah dengar. Tetapi, bapak penjual bensin eceran yang sebagian rambutnya sudah beruban itu menyebut dengan jelas dan mantap saat mengucapkan lagi angka yang harus saya bayar untuk satu liter premium yang saya beli. "Iya. Rp 12 ribu!"


Sempat terpikir untuk tak jadi membelinya. Tetapi, membayangkan harus berjam-jam duduk di motor mengantre di ruas jalan menuju SPBU, bukanlah pilihan yang enak. Terlebih sisa bensin di tangki motor saya sepertinya tidak akan cukup untuk mencapai SPBU terdekat. Di SPBU Jalan Juanda, berjarak sekitar satu kilometer dari kios eceran itu, panjang antrean motor dan mobil mencapai satu kilometeran.

Antrean sudah terlihat sejak pagi, sebelum SPBU itu dibuka. Sampai sore, antrean tetap terjadi, malah makin panjang. Sekitar pukul 12.00, hujan lebat sempat mengguyur kawasan itu. Namun mereka bergeming. Mereka relakan baju, celana dan tas mereka basah oleh air hujan. Hanya sebagian kecil yang kebetulan membawa mantel hujan, langsung menutupi tubuh mereka dengan mantel. Lima belas menit kemudian hujan reda. Matahari kembali menyengat. Lebih panas. Mereka terpaksa dalam hujan serta panas karena tidak ada pilihan lain.

Membeli di kios-kios eceran belum tentu ada. Sudah banyak kios eceran yang tutup. Kalau pun ada harganya sudah melonjak. Premium yang biasa cuma Rp 5.000, mereka jual Rp 12.000. Di sejumlah kawasan pinggiran seperti Loa Bakung dan Sempaja, bahkan mencapai Rp 15 ribu. Sehari sebelumnya masih Rp 10.000.

Kemarin ketika mengisi solar untuk mobil di SPBU Jalan Kadrie Oening, beruntung saya tidak harus mengantre. Berbeda dengan premium dan pertamax, solar tidak mengalami kekurangan stok. Sehingga saya bisa leluasa menerobos antrean ratusan motor dan mobil lainnya, setelah dipandu petugas Satpam setempat, menuju pompa pengisian.

Namun ketika balik pulang melewat Jalan P Suryanata, saya terjebak dalam kemacetan yang luar biasa panjang. Kali ini bukan untuk antre beli solar lagi, melainkan terjebak dalam antrean ratusan mobil lain di depan SPBU Jalan P Suryanata. Anteran itu mengular sekitar dua kilometer dari arah Samarinda maupun arah Tenggarong. Celakanya, pengantre tidak mau memberikan celah sedikit pun, meski di lintasan pertigaan.

Setengah jam mobil tak juga beranjak dari tempatnya, tepat di depan Perumahan Erlisa, saya akhirnya memutuskan balik haluan begitu ada celah untuk putar. Dalam kondisi antrean yang sangat panjang seperti ini, di mana para pengendara secara fisik dan psikis juga sudah sangat lelah, rasanya sulit berharap mereka mau berbaik hati memberi sedikit celah agar mobil lain yang tak antre bisa melewati pertigaan itu.

Selama dalam perjalanan pulang saya menyaksikan antrean terjadi di mana-mana, di setiap SPBU di ibukota provinsi ini. Beberapa motor tampak didorong. Ada pula sejumlah mobil yang sudah kehabisan bensin sebelum mencapai antrean. Andre, misalnya, pengendara mobil L 300 pick up terpaksa harus mendorong mobilnya mulai dari Jalan Awang Long menuju SPBU Jalan RE Martadinata.

"Apaan seh pemerintah ini. Masak BBM sampai langka begini," sungut Andre yang terengah- engah mendorong mobilnya seorang diri. Ia membuka pintu kemudia, terus mendorongnya dari samping. Hal ini bukan saja melelahkan, tapi juga membuat macet jalan.

Berhenti sejenak mengatur nafas, sopir di sebuah toko bangunan di kawasan Pasar Segiri itu melontarkan sumpah serapah. "Orang bilang Kaltim kaya minyak, tapi kenapa minyak kini susah carinya," ungkapnya. Ia merasa hari ini ketiban apes. Tiga jam lalu bannya meletus dan harus ia ganti di tengah jalan, kini ia harus mendorong mobil seorang diri.

Sumpah serapah juga dilontarkan para pengendara lain. Mereka umumnya merasa aneh saja bahwa antrean panjang semacam ini ternyata bisa terjadi di daerah yang selama ini dikenal kaya minyak. Mereka pernah menyaksikan antrean yang sama di televisi, tetapi terjadi di kota- kota di Jawa, dan belakangan di Kalsel serta Kalteng. Di Samarinda, antrean terjadi biasanya hanya saat isu kenaikan BBM.

"Hal semacam ini jangan dianggap sebagai kewajaran. Kerusakan di dalam sistem produksi memang bisa terjadi, tetapi mestinya bisa dihindari dan harus dihindari, kecuali yang sifatnya force major, mengingat fungsi Pertamina yang sangat strategis," kata Usman Hadi yang mengaku berbisnis distribusi minyak tanah untuk disalurkan ke daerah pesisir Kutai Timur dan Bontang.

"Tak masalah sih Pertamina mau rusak atau apa asal konsumen sudah diberikan alternatif lain berupa SPBU yang dikelola perusahaan lain. Saat ini kan masih Pertamina semua, ya akhirnya kita semua yang ketiban getahnya kalau terjadi kerusakan begini," tambah Usman sambil antre premium untuk Kijang Innova miliknya.

Antrean panjang di depan SPBU memang tidak cuma terjadi Samarinda. Di Balikpapan sendiri, yang merupakan kota tempat Pertamina mengolah BBM-nya, juga mengalami hal yang serupa. Sejumlah SPBU sempat tutup karena kehabisan stok. Sama dengan yang terjadi di Samarinda dan kota lain di Kalimantan, stok habis bukan karena aksi borong melainkan karena Pertamina mengurangi pasokan.

Manajer Hupmas Unit Pengolahan (UP) V Chusnul Busro mengakui memang sedang terjadi proses perbaikan menyusul adanya gangguan di unit produksi premium di kilang Balikpapan, sehingga pasokan ke depo-depo terpaksa dikurangi. Kota Samarinda misalnya, dipasok hanya 400 ton per hari. Saat normal, dipasok hingga 600 ton.

Sebenarnya, jauh sebelum ada perbaikan, Pertamina sudah mencoba mengalokasikan sejumlah premium di kilang guna menekan pengaruh gangguan produksi itu terhadap konsumen. Tapi, cara itu agaknya belum mampu menekan pengaruh dimaksud. Antrean panjang masih terjadi di mana-mana.

"Kami berharap masyarakat tak panik hingga melakukan aksi borong," pinta Busro. Pertamina menjamin pasokan sudah kembali normal pada Selasa (18/12). Di beberapa SPBU, pembelian dibatasi maksimal 10 liter per mobil untuk menghindari aksi borong. Sebagian pengendara tak puas dengan kebijakan ini, terutama mereka yang akan melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, sejauh 107 kilometer. Tapi apa boleh, harus dilakukan, ketimbang nanti terjadi aksi borong yang pada akhirnya dipasok berapa pun akan amblas juga.

Setiba di rumah, sambil nyeruput teh hangat di teras, saya tersenyum geli membaca berita di koran Tribun Kaltim mengenai ulah Hugo Chaves. Presiden Venezuela itu lagi-lagi membuat kejutan. Ia mengirimkan satu truk tangki berisi minyak gratis bagi para penduduk miskin di New York City, AS. Pengiriman ke daerah Bronx itu disebutkan, merupakan kelanjutan dari yang dikirimkannya ke Boston awal minggu ini. Program yang dijalankan oleh Cutgo Petroleum milik pemerintah Venezuela itu sudah menginjak tahun ketiga walaupun ketegangan terus meningkat antara Caracas dan Washington. Ah, ada saja...

Dec 12, 2007

Mas, Bawang Merah Naik

DI KOLAM RENANG

"MASSS...," panggil istriku dari dapur. "Labaik," jawabku pelan. Aku tidak peduli, dia mendengar atau tidak. Headline berita pagi ini berjudul KPK Kerahkan 100 Polisi, untuk amankan sidang pembacaan vonis Syaukani HR, lebih menyedot perhatianku. Lamat-lamat aku masih dengar suara istriku kembali memanggil. Aku tetap bergeming. "Ada apa seh, pakai panggil-panggil segala," batinku sambil meneruskan baca dan nyeruput kopi panas.

"Mas, bawang merah naik," kata istriku. Kali ini tidak dengan suara keras. Ia sudah duduk di kursi teras, sebelah aku. Walah,walah...bolak-balik panggil suami kok ternyata hanya mau bilang bahwa harga bawang merah naik. Kalau itu sih aku juga sudah tahu. "Iya, sayang, lalu kenapa?" kataku, masih dengan mata tertuju pada koran.

"Naiknya tinggi sekali Mas. Tiga hari lalu waktu Atik beli, sudah naik menjadi Rp 19.000, eh tadi kok naik lagi jadi Rp 23.000," terang istriku dengan nada cemas.

Atik adalah hadama di rumah kami. Ia berasal dari sebuah desa di pinggiran kota Palu, Sulawesi Tengah. Ini adalah tahun kedua dia bersama kami. Kami semua sangat terbantu dengan keberadaannya. Meski agak pendiam, Atik sangat rajin, jujur dan tidak suka keluar rumah. Beberapa kali kami pernah ajak jalan-jalan ke mal atau makan malam di luar sekedar mengisi malam Minggu, ia selalu menolaknya. Dia lebih suka di depan TV, bersama ibu aku, nonton sinetron kesukannya. Ia keluar rumah hanya saat membeli sayur pada Bulek sayur keliling yang tiap pagi selalu menyapa para penghuni rumah di komplek Rawa Sari, Air Putih, tempat kami tinggal.

Bagiku, kecemasan ini agak berlebihan. Naik cuma Rp 4.000 saja kok ribut. "Ya, sudah. Biarin saja kalau memang naik," kataku lagi.

"Ini gawat. Mas, kita harus ke pasar sekarang juga," ajak istriku bergegas menggandeng tanganku. Rupanya dia sudah siap dengan helm. Aku pun mengantarnya. Istri aku tidak pernah lagi membawa motor sendiri, setelah pernah jatuh, mesti tidak mengakibatkan lecet, sekitar dua tahun lalu.

Dia memang bisa mendapatkan harga Rp 2.000 lebih murah di Pasar Induk Segiri. Malah dia pun memborong hingga tiga kilogram. Kenapa? "Pedagangnya bilang harganya kembali akan naik hingga Rp 30 ribu pekan depan," jawabnya.

Ia juga membeli ikan kakap merah besar 1 ekor, biji nangka 1 kg, ikan sotong (cumi) 2 kg. Dia tahu, aku paling doyan dengan cumi terutama dimasak dengan tinta. Dia juga tahu aku demen dengan garang asam ikan. Tak lupa beli ikan 2 potong ayam. Ikan dan ayam itu biasanya untuk kebutuhan seminggu. Dan yang tak pernah ketinggalan adalah tempe.

Aku juga sangat doyan dengan tempe dembel (tepung). Meski bukan orang Jawa dan dalam tradisi keluarganya hampir tak pernah makan tempe, istriku akhirnya bisa membuat tempe dembel. Tempe dembel buatannya sangat enak. Biasa, setiap buka puasa, ia membuat tempe dembel sampai satu loyang (berisi sekitar 30 potong tempe) khusus untuk aku. Alhamdulillah, aku selalu bisa habiskan. Hal itu terus sejak hari pertama hingga hari terakhir puasa Ramadhan. Tak lengkap rasanya buka puasa tanpa tempe dembelnya. Karena itu tidak jarang aku tidak menghadiri undangan buka puasa di tempat lain karena alasan yang satu ini.

Pagi itu dia tidak membeli daging rawon. "Sudah ada cumi dan kakap," katanya. Rawon juga termasuk makanan favoritku. Di Samarinda memang banyak warung yang menjual rawon. Tapi umumnya terlalu cair dan rasanya kurang lebih dengan sop, bukan rasa rawon. Lidahku paling cocok dengan rawon buatan istriku. Rasa kluweknya bikin aku benar-benar tak bisa beranjak dari meja makan.

Sungguh, aku sangat respek dengan tekadnya yang kuat untuk belajar masakan-masakan Jawa. Ini pula yang membuat aku makin hari makin sayang dengan dia.

Sesekali ia membuat masakan tradisi leluhurnya, nasi kebuli dicampur dengan kepala kambing, kadang pula dengan ayam kampung. Kadang membikin roti maryam. Tapi yang terakhir itu, membuatnya sangat repot, sehingga jarang dilakukan. Pernah ia coba membuat Sambosa dan roti kebab. Dan kalau akhir pekan, sebulan sekali, ia membeli tulang kaki sapi untuk dibuat Kaledo.

Aku sangat menggemari kaledo. Tak jarang aku begitu rindu dengan Palu hanya agar bisa makan kaledo. Kaledo adalah masakan khas Palu, terbuat dari tulang kaki sapi(lengkap dengan sumsum). Sebagai pelengkap, warga Palu biasa memakannya dengan singkong rebus, pengganti nasi. Tapi aku lebih suka memakannya dengan nasi. Perasaanku, belum benar-benar makan kalau tidak dengan nasi.

Di Palu, kami biasa makan Kaledo di sebuah warung di luar kota, ke arah Donggala. Tempatnya sederhana, tapi rasanya sangat enak. Banyak orang China yang ke sana. Biasanya, di mana ada orang China makan, berarti masakan di warung itu memang enak.

Begitulah, yang rencana ke pasar hanya beli bawang merah, istriku aku jadi memborong barang belanjaan lain. Sekitar Rp 300 ribu lebih kami habiskan untuk membeli keperluan dapur itu. Beruntung istri aku masih ada uang, hasil keuntungan jual HP. Uang gaji aku sendiri sudah lama habis untuk membayar macam-macam, mulai dari keperluan anak-anak sekolah, les privat, les Bahasa Inggris, listrik, air, bayar kreditan, hingga kirim ke orang tua.

Nov 30, 2007

Meniadakan Teve di Rumah

Karo Humas Pemprov Kaltim M Jauhar Effendi bukan tidak punya duit kalau ia tidak kunjung memperbaiki televisi ukuran 29" miliknya yang rusak. Sudah dua tahun televisi itu ia biarkan mangkrak di gudang.  

ACHMAD BINTORO

Ini momentum baginya untuk meniadakan televisi di rumahnya. Derasnya tayangan tidak mendidik yang disiarkan sejumlah stasiun televisi, sudah lama merisaukannya. Ia khawatir keempat anaknya yang masih kecil, dua di antaranya sedang tumbuh remaja akan terkena pengaruh negatip. Keputusan pun diambil: tiada teve di rumah.

Seruan sehari tidak menonton televisi agaknya belum cukup efektif untuk mengerem, apalagi menghentikan, tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik. Dengan alasan mendapat rating tinggi, pengelola televisi tetap mempertahankan, malah menambah, tayangan atau program yang mengeksploitasi kekerasan, kriminal, mengumbar nafsu syahwat, memicu konsumerisme, serta menumpulkan logika anak.

Rating tinggi berarti tayangan itu ditonton oleh banyak pemirsa. Penonton banyak akan dengan sendirinya menarik minat banyak pemasang iklan. Iklan adalah uang. Maka, televisi berlomba- lomba untuk membuat tayangan yang disukai pemirsa guna menyedot pemasang iklan. Tahun 2005 saja, belanja iklan yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan mencapai Rp 26,5 triliun yang sebagian besar masuk ke kantong televisi.

"Ini sangat meresahkan kita semua. Saya kaget mendengar beberapa anak didik saya begitu gampang mengucapkan sumpah serapah yang mereka tiru dari adegan di sinetron. Belum lagi adegan-adegan kekerasan dan hal- hal lain yang tak patut dilihat anak," ungkap Hustaniah, Kepala TK Negeri I Pembina Samarinda dengan rasa cemas.

Kekhawatiran senada dinyatakan ibu-ibu dan pendidik lain seperti Aminah, Syarifah, Umi, Susi Fachrudinata, dan Hasniah Bahagia dalam diskusi pendidikan tentang Pornografi dan Pornoaksi yang digelar Depkominfo, Humas Pemprov, Dharma Wanita Provinsi dan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) di Samarinda, Kamis (29/11). Diskusi kemarin menghadirkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim Haerul Akbar yang juga Redpel Kaltim Post dan saya, dengan moderator Karo Humas Pemprov M Jauhar Effendi.

Dalam diskusi itu, saya mengatakan, dibanding media cetak, televisi memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan jiwa anak. Sebuah survei menunjukkan, masyarakat Indonesia duduk manis di depan televisi rata-rata 10 jam setiap hari. Dan celakanya, tanpa sadar, kita justru acapkali membiarkan anak sendirian ditemani televisi. Saat anak rewel atau sulit makan misalnya, kita lantas menghidupkan televisi agar anak diam kemudian tertidur. Tak jarang pula justru kita yang asyik menikmati sinetron atau program lain meski kita tahu bahwa sejumlah adegan di tayangan itu tidak patut ditonton oleh anak-anak kita.

Tayangan televisi yang meresahkan bukan kali ini saja dikeluhkan. Selama bertahun-tahun, para orang tua dan pendidik sudah memprotesnya. Syarifah mempertanyakan, bagaimana peran KPID dalam memerangi tayangan-tayangan yang tidak sehat itu. Haerul menjawab, keprihatinan ibu-ibu juga menjadi keprihatinan pengurus KPID.

Melalui alat perekam yang canggih, KPI Pusat telah merekam semua tayangan televisi dalam 24 jam sehari. Sehingga kalau ada keberatan dari pemirsa, rekaman itu bisa dibuka oleh KPI dengan menunjuk stasiun penyiaran, program dan hari atau jam tayang. "Tetapi, KPI tidak bisa melarang lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan program-program yang tidak mendidik itu," kata Haerul.

Saya katakan, sambil terus menggalang kekuatan moral dari seluruh unsur masyarakat untuk mendesak lembaga penyiaran tidak membuat tayangan yang tidak mendidik, sebenarnya ada satu langkah kecil yang bisa dilakukan keluarga untuk menangkal pengaruh negatip tayangan televisi. Apa itu? Jangan ada televisi di rumah! Ini memang langkah kecil tetapi barangkali tidak mudah. Diperlukan keberanian besar untuk meniadakan televisi dari rumah kita.

Anak yang tidak memiliki kesempatan untuk menonton televisi, selain terhindar dari pengaruh negatip juga akan memiliki waktu lebih untuk mengerjakan hal-hal lain yang positip. Anak bisa tergerak untuk membaca misalnya, mendengarkan musik, atau berinteraksi dengan para anggota keluarga lainnya. Orang tua tinggal mendorong dan menyediakan bacaan yang baik, musik yang baik, dan kalau perlu berikan mereka komputer dengan program-program yang terkontrol.

Langkah kecil itu ternyata sudah dilakukan oleh keluarga M Jauhar Effendi. Menurut Ny Iftitah Jauhar, sudah dua tahun ini keluarganya tidak memiliki televisi di rumah. Langkah itu diputuskan setelah melihat banyaknya tayangan-tayangan televisi yang tak mendidik. Khawatir anak-anak akan terkena pengaruh negatip, maka sejak teve besar miliknya rusak, saat itu pula menjadi momentum tiada teve di rumah. Televisi besar dibiarkan rusak, tidak diperbaiki.

"Ada teve 14" tapi kondisinya tidak baik, acapkali gambar dan suaranya hilang. Awalnya sih anak-anak ngomel. Dulu, pengin juga pasang TV kabel. Tapi ada HBO, akhirnya tak jadi. Terus terang, saya juga pengin memiliki teve gedhe, tapi bapaknya (M Jauhar) tegas tak mau, bisa-bisa sewot deh," ungkap Ny Jauhar.

Jauhar mengakui, awalnya memang tidak gampang untuk menanamkan pengertian kepada istri maupun anak-anaknya soal tidak perlu ada televisi itu. "Alhamdulilah, melalui dialog yang amat intensif, semua mengerti. Jadi, kami memutuskan untuk tidak memperbaiki atau membeli teve baru guna mencegah pengaruh negatip itu," kata ayah dari empat anak ini.

Langkah ini menurutnya sudah dilakukan adik kandungnya, Ahmad Helmy Nasution, lebih dulu. Adiknya yang pernah menimba ilmu S3 di Inggris dan kini menjadi dosen Teknik Sipil di Unmul Samarinda, malah lebih keras: tidak membolehkan satu pun televisi di rumah, sekecil apa pun teve itu.

Langkah kecil ini cukup efektif dan barangkali bisa ditiru oleh keluarga lain jika benar- benar ingin menangkal pengaruh negatip dari televisi terhadap anak-anaknya. Kalau belum bisa meniadakan televisi di rumah, jangan memiliki lebih dari satu. Itu pun hendaknya dengan kontrol yang ketat mengenai berapa jam atau jam berapa si anak dibolehkan menonton televisi. Jadi, jangan karena ada uang, lantas malah memasang televisi di setiap kamar anak-anak!

Oct 28, 2007

439 Kelokan di Kebun Kopi

SETELAH 10 tahun, akhirnya aku kembali melewati ruas jalan ini. Fauzia Hamde, istriku, sesaat sebelum berangkat, aku lihat mulai hilang rona. Ia mengaku sedikit stres membayangkan jauh dan beratnya perjalanan yang bakal kami tempuh, Palu-Ampana.
Zamrah, tradisi yang masih mengakar
Ijah ziarah di makam jidi di ampana

Palu-Ampana sebenarnya tidak seberapa jauh. Hanya sekitar 320 kilometer atau kurang lebih dengan jarak Tuban-Malang yang pernah kami lalui saat mudik ke kampung aku, setahun lalu.
Yang membedakan, jalan Palu-Ampana tidak selebar dan semulus rute Tuban-Malang. Tapi bukan soal lebar atau mulusnya jalan. Juga bukan soal pemandangan di sepanjang jalan yang relatip monoton dan sepi.


Yang membuat nyali istriku ciut adalah karena harus melewati Kebun Kopi. Kebun Kopi adalah bagian dari jalan panjang Trans Sulawesi, sekitar 50 kilometer dari Palu. Jalannya berkelok amat tajam, sempit dan menanjak dengan jurang dan tebing yang curam.

Ia memang paling gampang mabuk darat, kalau harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Jalan berkelok di kawasan lindung Bukit Soeharto (jalan raya Samarinda-Balikpapan), yang selama ini pun kadang sudah membuatnya mual, belum seberapa dibanding kelokan jalan Kebun Kopi.

Dalam perjalanan balik ke Palu, saya sempat menghitung, jumlah kelokan jalan Kebun Kopi mencapai 439 tikungan. Padahal, panjang ruas jalan di perbukitan Kebun Kopi, dari kelokan pertama di selepas jembatan hingga turunan jalan terakhir di daerah Parigi, hanya sekitar 40 kilometer saja. Hampir semua kelokannya tajam, berbentuk huruf S.

Namun adanya dorongan yang kuat untuk bisa berlebaran di kampung umi dan para leluhurnya, ditambah bayangan sedap bahwa di sana kami akan bisa sepuas mungkin menikmati lezatnya ikan laut segar, membuat istriku mencoba mengalahkan semua kegamangan itu. Kami juga mengabaikan rasa cemas yang sempat timbul kalau harus melewati kota Poso.

"Kenapa harus cemas. Bukankah Poso kini sudah benar-benar aman?" kataku pada keluarga istriku. Tiadanya berita tentang ricuh atau bom dalam setahun terakhir aku jadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa Poso sekarang aman untuk dilewati.

Pudin, suami dari kakak iparku, Farida Hamde, memperkuat kesimpulanku. Ia terakhir kali ke Ampana, kampung kelahirannya, sekitar enam bulan lalu. Pudin biasa bolak-balik Ampana-Palu. Postur tubuhnya tinggi besar, dan berkulit putih. Ia tak pernah mabuk. Sebelum menikahi Farida, ia terbiasa melaut mencari ikan dengan kapal pukat. Kini ia meneruskan usaha mertua aku, Husen Juman Hamde, mengelola penggilingan padi di Desa Pesaku, Palu. Mertua aku meninggal sekitar 10 bulan lalu.

Mertua aku sangat dikenal di kalangan komunitas Arab di Palu. Ia termasuk orang yang disegani. Begitu pula di kalangan petani di kawasan Pesaku. Usaha penggilingannya termasuk yang paling besar. Ia memiliki dua mesin penggilingan, berikut puluhan hektare sawah.

Oct 23, 2007

Kampung Respen itu Ditinggalkan Warga

Oleh Achmad Bintoro

ENTAH sudah yang keberapa kali sang surya kembali memancarkan sinar terangnya dari ufuk timur. Tetapi Desa Maritam yang terletak jauh di pedalaman Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, Kaltim tak juga bangun. Tak terdengar ayam berkokok. Tak tercium aroma sedap masakan untuk sarapan. Tak juga terdengar tangis maupun canda para bocah. Sepi!


BENARKAH ini sebuah pemukiman? Kalau saja pandangan saya tidak tertumbuk pada sebuah papan nama yang telah usang di pinggir sungai Maritam, bertuliskan "Selamat Datang Di Desa Maritam", barangkali keraguan itu akan terus timbul. Lebih lagi melihat kondisi rumah-rumah di perkampungan, luasnya hanya sekitar lima kali luas lapangan sepak bola itu, amat memprihatinkan.

Sekitar 25 rumah panggung yang bertengger di kampung itu kondisinya tak terawat dan terkesan lama ditinggalkan penghuninya. Sebagian tak lagi berpintu. Tidak juga daun jendela. Plafon dan atapnya yang gelap telah menjadi sarang laba-laba.

Di rumah-rumah berdinding papan dan beratap seng itu juga tak terlihat satu pun perabotan rumah tangga. Jangankan meja kursi atau perkakas dapur, sehelai tikar rotan pun tak tampak. Sementara rerumputan liar tumbuh subur di halaman, sebagian sudah merambat ke lantai panggung.

Maritam jadinya tak seperti desa pada umumnya. Sepintas, desa ini tak ubahnya desa-desa di pedalaman Aceh dulu, lengang ditinggalkan penduduk saat masih timbul pertikaian TNI-GAM. Rumah-rumah tidak terurus. Ada berdiri sebuah bangunan SD, tapi kondisinya sama parahnya. Plafon dan dindingnya jebol. Bangku-bangku belajar berantakan, kusam dan terselimuti oleh debu. Sunyi dan mati. Tak nampak aktivitas warga, kecuali satu dua keluarga yang tengah merumput.

Yang memastikan Maritam adalah sebuah desa, barangkali karena memang itulah nama desa yang masih tercatat di Pemkab Bulungan maupun Biro Pemerintahan Pemda Kaltim. Keterangan yang saya peroleh dari Kantor Perwakilan Kecamatan Tanjung Palas di Sekatak Buji, kampung ini dibangun pada tahun 1970 melalui proyek resettlement penduduk (respen). Kini Maritam tak lagi bagian dari Tanjung Palas. Ia menjadi bagian dari Kecamatan Sekatak Buji, bersama 19 desa lainnya.

Ketika itu Pemkab Bulungan, melalui proyek pembangunan desa, membangun sebanyak 30 buah rumah panggung berukuran 5 X 7 meter di pinggir Sungai Maritam, bersebelahan dengan Desa Sekatak Buji. Warganya dihimpun dari orang-orang suku Dayak Brusu yang masih suka hidup berpindah-pindah dan berpencar di dalam hutan serta sekitar hulu Sungai Brusu dan Maritam yang berarus deras.

Tidak kurang dari 135 jiwa atau 30 KK suku Dayak Brusu berhasil dimukimkan dalam sebuah desa baru yang diberi nama Maritam. Proyek ini sebenarnya bertujuan mulia. Yakni berupaya meningkatkan taraf sosial ekonomi mereka. Komintas adat terpencil ini pola hidupnya memang masih terbelakang.

Mereka hidup dengan berburu dan berladang secara berpindah-pindah. Hampir sama dengan komunitas warga Punan di Sungai Lati, Kabupaten Berau maupun daerah-daerah pedalaman lain di Kaltim. Mereka sengaja dikumpulkan dalam suatu kampung seperti itu, agar pembinaan terhadap mereka tentang pengenalan pola hidup yang lebih maju dan harapan kehidupan yang lebih baik, bisa lebih mudah dilakukan.

Oleh sebab itu, tidak hanya rumah, sebuah bangunan SD Inpres pun disediakan. Mereka juga diberikan areal untuk berladang di kawasan hutan di belakang pemukiman. Dan layaknya sebuah desa, fasilitas lain berupa Kantor Desa dan langgar juga tersedia. Semua itu merupakan cara untuk membuat mereka betah di lingkungan yang baru.
***

BAYANGAN yang muncul dalam benak saya selama perjalanan empat jam dengan speedboat berkekuatan 240 PK dari Tanjung Selor, ibukota Kabupaten Bulungan, Maritam tentu akan mengalami perkembangan yang berarti. Puluhan tahun bukanlah waktu yang pendek untuk membuat perubahan dalam sebuah kampung.

Bayangan ini muncul karena tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan secara umum di Kaltim selama ini. Apalagi, ketika masih nge-trend istilah desa tertinggal, data Biro Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tidak memasukkan Maritam sebagai bagian dari 505 desa di Kaltim yang dikelompokkan sebagai tertinggal.

Namun bayangan itu segera saja pudar, begitu tiba di Maritam. Rumah-rumah yang dibangun sekitar tiga dekade lalu dengan balok-balok ulin dan papan-papan meranti itu, tak sedikit pun mengalami perkembangan. Sebaliknya, tak terurus. Kondisi bangunan langgar juga tak lebih baik, debu tebal menyapu lantai dan dinding. Sama parahnya dengan kondisi gedung SD yang memiliki empat ruang kelas dan terletak di belakang pemukiman itu.

Sayang sekali saya tak bisa mendapatkan informasi langsung dari murid maupun guru. Tidak ada satu pun di antara mereka. Masih belum jelas apakah gedung SD itu memang belum sempat dimanfaatkan atau telah ditinggalkan. Yang pasti, tak terlihat bangku-bangku belajar layaknya sebuah ruang kelas.

Kemana perginya warga Maritam? Mengapa mereka meninggalkan desa yang sepintas sudah cukup lengkap fasilitasnya itu? Saat saya berkunjung ke sana, sudah hampir enam bulan warga Maritam meninggalkan desanya. Mereka berladang di sebuah kawasan hutan yang cukup jauh dari desa, di hulu Sungai Maritam.

Mengingat jaraknya yang demikian jauh, berbahaya dan relatif mahal, tidak memungkinkan bagi mereka untuk bolak-balik dari desa ke ladang. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan berapa lama lagi mereka akan kembali ke desanya. Bisa delapan bulan. Bisa setahun atau bahkan lebih. Ketidakpastian kembali ke Maritam itu diungkapkan Hirum dan tiga pemuda Brusu lainnya yang sempat saya temui di Maritam untuk menjual sedikit rotan, sebelum balik lagi ke ladang.

Jika air sungai tidak terlalu pasang, ladang mereka itu bisa ditempuh dalam sembilan jam dengan ketinting (perahu bermesin tempel). Ada jalur setapak menembus rimba belantara, dan melewati beberapa areal HPH seperti milik PT Intracawood Manfacturing, tapi makan waktu jauh lebih lama, sekitar dua hari dua malam. Dengan ketinting pun bukanlah hal mudah dilakukan, sangat diperlukan pemgemudi yang terampil di arus sungai yang deras seperti itu.

Di ladang-ladang itu di pedalaman hutan itulah, antara hulu Sungai Maritam hingga hulu Sungai Brusu, sekitar 20 KK warga Dayak Brusu kini mendirikan pondok-pondok darurat untuk anak istrinya dalam suatu kawasan yang berpencar, sambil menunggu tiba hasil bercocok tanam yang berupa padi gunung dan jenis ubi-ubian.

Pola hidup semacam itu, menurut Hirum, sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun lalu, hanya beberapa bulan setelah warga dihimpun dalam satu kampung respen. Kalau toh ada di antara mereka yang kembali ke desa, itu tidak lama. Hanya sekedar membawa sedikit hasil panenan yang lebih untuk ditukar dengan rokok atau garam di Sekatak Buji seperti yang dilakukan Hirum.

Praktis, rumah dan fasilitas lain yang tersedia di desa tersebut tidak bisa mereka manfaatkan. Sehingga tidak heran kalau banyak rumah, gedung SD, dan Kantor Desa itu jadi terbengkelai. Dana ratusan juta rupiah yang telah dikeluarkan melalui proyek respen itu seperti terbuang percuma.

Warga Dayak Brusu itu kini hidup tak lebih baik dari saat sebelum terjaring dalam program pemukiman kembali. Mereka kembali hidup di kawasan hutan yang jauh terpencil dan sulit dijangkau. Dengan sendirinya peningkatan taraf sosial ekonomi warga, yang antara lain menjadi tujuan proyek tersebut, tidak bisa segera tercapai.

"Kalau kami bertahan di Desa Maritam, bagaimana kami harus menghidupi keluarga kami. Sebab di sana kami tidak punya kebun untuk berladang," kata Hirum dibenarkan warga lain seperti Igon, Ijir dan Yawor.
***

Tak Cukup Hanya Bangun Rumah


LADANG yang ada di belakang pemukiman, ternyata tidaklah seperti yang diharapkan. Lahan itu, merupakan bekas perladangan, mereka anggap kepunyaan warga desa lain yang sudah lebih dulu menetap di sekitar Sekatak Buji. Bagi suku Brusu, lahan demikian, meskipun hanya bekas perladangan, tetap menjadi hak milik orang yang pertama membuka.

Warga Brusu memegang tatanan adat yang kuat yakni tidak boleh sejengkal pun mengolah lahan yang bukan haknya. Sebab, bekas perladangan itu pada akhirnya akan ditanami lagi setelah proses gilir balik (menunggu masa bera) tiba.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemilikan lahan, mereka lantas memutuskan untuk mencari lahan bebas yang terletak jauh di pedalaman hutan, daerah antara hulu Sungai Maritam hingga jauh menuju Sungai Brusu, tempat mereka berasal dulu. Hal itu sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun lampau.

Mulanya mereka masih sempat bolak-balik 2-3 minggu sekali antara Maritam ke ladang. Namun ketika dirasakan perjalanan demikian cukup berbahaya, mahal dan tidak efektif, mereka lantas mulai memindahkan keluarganya ke ladang.

Di dalam gubuk-gubuk kecil di sebuah kawasan hutan di hulu anak Sungai Maritam itulah, Igon, Yamir, Ikipung dan kepala keluarga lainnya menempatkan anak istrinya. Di tempat asal ini mereka mengaku baru bisa menghidupi anak istrinya, meskipun dengan bentuk yang masih sederhana sekali.

Apa boleh buat, rumah semi modern beratap seng dan berjendela kaca yang baru dibangun oleh pemerintah melalui Proyek Respen di Maritam itu terpaksa mereka tinggalkan. Mereka juga terpaksa meninggalkan gedung SD tempat anak-anaknya sempat belajar baca tulis. Sehingga, bukan hanya SD di Maritam saja yang akhirnya tutup karena kekurangan murid. Bocah-bocah suku Brusu itu juga tak sempat tamat mengenyam pendidikan dasar.

Ada yang sempat mengenyam pendidikan sampai kelas IV SD, ada yang hanya duduk di bangku kelas II. Namun lebih banyak lagi yang tidak bersekolah. Mereka, yang merupakan hampir 50 persen dari jumlah jiwa penduduk Maritam, kini tinggal bersama orang tua dan kerabat mereka membantu berladang di hutan.

"Habis bagaimana lagi, kami tidak mungkin meninggalkan anak kami sendirian di Desa Maritam meskipun untuk sekolah. Mau makan apa mereka di sana," jelas Ikipung.

Hasan Abdullah, wakil Camat di Sekatak Buji, kepada saya mengakui bahwa areal untuk ladang di sekitar Desa Maritam umumnya sudah dimiliki warga desa lain. Karena mereka lebih dulu tinggal di Sekatak Buji. Namun ia mengaku tidak tahu menahu soal tidak tersedianya lahan yang cukup bagi warga suku Brusu di Maritam sehingga terpaksa meninggalkan desanya.

"Ketika Desa Maritam dibentuk sekitar tahun 1970 lampau, pembagunan sarana dan prasarana fisik termasuk pembinaannya pada awalnya menjadi tanggung jawab Proyek Respen. Termasuk ketersedian lahan untuk berladang bagi mereka. Tapi proyek itu kan sudah lama dihapuskan," kata Abdullah Hasan.

Agaknya perencanaan dalam pembangunan pemukiman untuk suku terasing di Desa Maritam tidak memperhitungkan sejauh itu. Pembangunan sebuah desa respen cenderung sebagai proyek fisik yang diartikan hanya membangunan rumah-rumah, gedung sekolah dan sarana parasarana fisik lainnya.

Tidak terlintas dalam pikiran apakah dengan fasilitas yang ada itu, komunitas adat terpencil itu akan bisa bertahan atau tidak. Kebijakan itu tak memperhatikan faktor mata pencaharian penduduk sebagai peladang berpindah. Faktor budaya dan geografi suku asal, serta kondisi sosial ekonomi warga setempat mestinya juga turut diperhitungkan agar warga yang dulu lazim disebut sebagai suku terasing itu bisa lebih mandiri dan setara dengan warga lainnya. Pembangunan fisik memang penting, tetapi bukan segalanya dan bukan jaminan mereka akan bertahan menghadapi arus perubahan itu.

Hal-hal demikian seharusnya menjadi bahan kajian yang matang sebelum memutuskan untuk menghimpun suku terasing dalam satu lokasi. Jangan sampai pembangunan desa baru itu justru mematikan mata pencaharian mereka. Jangan pula pembentukan desa itu malah menghilangkan nilai budaya mereka.

Soal rumah misalnya. Kita tahu bahwa rumah adat suku Dayak pada umumnya berbentuk rumah panjang (baloi buat atau lamin). Nah, kenapa tidak dibangun sebuah rumah panjang untuk mereka? Memang tidak perlu harus me-lamin-kan semua rumah yang ada, dengan alasan rumah model demikian kurang baik bagi kesehatan penghuninya. Tapi cukup misalnya dengan mem bangun sebuah balai pertemuan desa berbentuk lamin, tempat mereka berembug dan melaksanakan berbagai macam upacara adat tradisional itu sudah cukup berarti.
Karena tidak ada lamin, beberapa warga Desa Maritam tampak sempat mengubah rumah beratap seng tersebut menjadi bentuk lamin. Itu adalah contoh kecil yang menunjukkan pentingnya perhatian terhadap faktor budaya untuk menunjang keberhasilan proyek respen.

Perlu pula dipertanyakan, kenapa dalam waktu tiga-empat dasarwarsa itu jumlah penduduk mengalami penurunan? Padahal, secara teoritis, waktu yang cukup lama itu mestinya cukup untuk membuat jumlah penduduk bertambah lebih dari lima kali lipat. Ternyata, itu pulalah yang menjadi faktor dominan penyebab menurunnya jumlah penduduk di Maritam.

Tidak tersedianya lahan yang cukup untuk berladang membuat mereka merasa tidak bisa bertahan hidup lama di Maritam. Oleh sebab itu, secara bertahap mereka pun mulai meninggalkan desa tersebut kembali ke hutan. Termasuk meninggalkan gedung SD, yang dulunya diharapkan bisa mencerdaskan anak keturunan mereka.

Warga suku Brusu sebenarnya bukan tidak ingin hidup dalam suatu perkampungan yang bersih dan relatif dekat dengan tersedianya fasilitas umum atau pusat pemerintahan. Toh mereka dengan tegas mengatakan keinginannya bahwa hidup ini bukan hanya untuk makan, seperti hidup yang selama ini mereka jalani. Mereka pun ingin hidupnya bisa lebih baik. Atas dasar itu pula, mereka waktu itu bersedia dimukimkan dalam suatu perkampungan di hilir Sungai Maritam.

"Namun apalah artinya rumah yang bagus, jika di sana (Desa Maritam) kami tidak memiliki ladang. Kami terpaksa kembali ke hutan, walaupun kami tahu bahwa kehidupan kami akhirnya hanya sekedar untuk makan saja," ungkap Yawor (51), Bapak dari lima orang anak yang kesemuanya tidak bisa mengenyam pendidikan formal.

Pihak kecamatan sendiri, seperti dituturkan Abdullah Hasan maupun Haryono Wartam BA, Camat Tanjung Palas saat itu, tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kepergian warga suku Dayak Brusu tersebut. "Toh mereka sebenarnya tidak selamanya pergi meinggalkan desa. Suatu saat nanti pasti akan kembali ke Maritam, sebab di hutan kan mereka hanya untuk berladang," kata Abdullah.(*)

Sep 13, 2007

Orang "Tidak Miskin" Kini Boleh Sakit


JADI warga Jembrana sekarang ini, kata orang, enak. Sekolah tidak perlu bayar. Mau berobat gratis. Ke dokter praktek pun tidak perlu bawa fulus. Warga juga tidak harus memiliki kartu miskin untuk mendapatkan semua layanan serba bebas biaya itu. Mau melahirkan dapat tunjangan. 
ACHMAD BINTORO

Keluarga meninggal dapat santunan. Dan kini, cukup dengan bayar premi sebesar Rp 60 ribu per tahun, warga bisa mendapat layanan lebih, berupa rawat inap gratis di rumah sakit.
 
Ke depan layanan ini akan ditingkatkan sampai Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) II. Pada tahapan ini, seluruh warga dimungkinkan untuk mendapatkan layanan gratis oleh dokter spesialis. Sehingga kalau ada pasien memerlukan penanganan medis lebih intensif, katakanlah harus menjalani operasi, pasien tidak perlu pusing memikirkan biayanya. Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) yang akan mengurusnya. Lembaga ini berfungsi sebagai penjamin asuransi kesehatan layaknya PT (Persero) Askes di Samarinda.

Pendek kata, cukup dengan menunjukkan kartu JKJ, maka semua akan beres!


Melihat layanan yang serba gratis itu, seketika saya teringat teman saya, Witono (42). Pagi itu, enam bulan lalu, saya melihat wajahnya sangat kusut. Matanya merah. Semalaman ia tidak tidur, menjaga anaknya yang terbaring lemas di sebuah dipan di rumah sewaannya di Sempaja. Tiga jenis obat yang diberikan dokter Puskesmas kemarin siang, sudah habis diminum. Namun demam Masniah, anaknya semata wayang yang berusia enam tahun, belum juga turun. Muntah dan beraknya justru makin menjadi.


Puskesmas memberi rujukan ke rumah sakit. Witono sependapat. Malah sebenarnya dari kemarin ia sudah ingin melarikannya ke rumah sakit terdekat. Tetapi karena tiada uang di kantong, ia mengurungkan niatnya. Uang terakhir sebesar Rp 21.500 hasil menarik ojek selama setengah hari kemarin, sudah ludes malam itu untuk membeli obat penurun panas di toko obat. Bahkan sekedar untuk membeli sebatang rokok, tiada lagi.


Witono memang tidak masuk dalam kelompok warga miskin. Ia tinggal di rumah bangsal sewaan bersama enam keluarga lain yang umumnya pedagang bakso dorong dan ciring. Ia memiliki sebuah sepeda motor bekas yang kreditnya belum lunas. Motor itu menjadi satu-satunya alat baginya untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga. Di ruang tamu yang sekaligus berfungsi ruang keluarga itu juga tersedia televisi tua ukuran 14 Inc yang ia beli saat masih bujangan.
Pendapatannya tidak tentu. Belum pasti setiap hari ia bisa membawa pulang uang dalam jumlah yang cukup untuk mengepulkan asap dapur. Sementara tiada barang berharga yang bisa dijual maupun digadai. Satu-satunya barang berharga hanyalah motor bebek Yamaha Jupiter tahun 2001. Tapi tidak mungkin baginya untuk menjual. Selain karena cicilan belum lunas, motor itu juga alat untuk mengojek. Tabungan? Ah, boro-boro menyisihkan uang di celengan. Bisa mengepulkan asap dapur tiap hari saja sudah untung.

Tapi dengan keadaan itu tidak membuat petugas survei BPS Kaltim menilai Witono layak masuk dalam daftar keluarga miskin. Sehingga ia pun tidak berhak atas Kartu Gakin. Dengan Kartu Gakin, orang miskin kini boleh sakit. Mereka tidak perlu terlalu cemas akan biaya karena pemerintah memberikan garansi biaya pengobatan dan rawat inap di rumah sakit. Tapi bagi orang "tidak miskin" seperti Witono, sakit akan jadi benar-benar suatu petaka.


"Menyedihkan memang, mas jadi orang miskin. Tapi lebih menyedihkan kalau sudah miskin, sakit pula," ungkap Witono kepada saya waktu itu.
***

SEANDAINYA sudah ada layanan gratis sejenis di Jembrana, barangkali ia tidak perlu sedemikian gelisah dan takut membawa anaknya ke rumah sakit hanya karena ketiadaan biaya. Jumlah keluarga "tidak miskin" seperti Witono di Samarinda diperkirakan cukup besar.


Katakanlah dari sekitar 600 ribu jiwa masyarakat Samarinda tercatat 23.456 KK (sekitar 100 ribu jiwa) yang miskin. Dan sebanyak 100 ribu jiwa masuk kelompok mapan, 100 ribu jiwa lainnya keluarga PNS, ABRI/Polisi, dan karyawan perusahaan yang sudah mendapat jaminan asunransi kesehatan, maka masih ada sekitar 300 ribu jiwa lainnya warga "tidak miskin" yang tidak mendapat jaminan apa pun apabila jatuh sakit.


Lantas siapa yang harus memberikan jaminan asuransi kesehatan bagi keluarga-keluarga "tidak miskin" itu? PT Askes? Menurut Kabid Askes Sosial PT Askes Indonesia Regional VIII dr Abdul Haris MM, pihaknya belum bisa menerima jaminan secara perseorangan karena teradang oleh aturan legalitas.Sehingga, mohon maaf saja, seorang tukang ojek seperti Witono tidak akan dapat terakomodir dalam program Askes meski seandainya ia sanggup membayar preminya.


Ada memang program asuransi kesehatan yang ditawarkan swasta seperti dari sejumlah bank, tapi relatif besar premi yang harus dibayar sehingga kecil kemungkinan dapat terjangkau oleh mereka. Kalau begitu, apakah kita harus membiarkan warga "tidak miskin" yang jumlahnya justru paling besar itu menghadapi soal pelik?

Di Jembrana, masalah ini sudah bisa teratasi.
Cukup dengan membayar premi yang besarnya cuma Rp 60 ribu, warga, siapa pun dia, akan mendapatkan jaminan pengobatan hingga rawat inap di rumah sakit. Itu pun warga masih dibolehkan membayar separuh dulu, dan sisanya dicicil per bulan ke JKJ. Sehingga seorang tukang ojek seperti Witono -- kalau saja ia warga Jembrana -- tentu tidak akan takut untuk memasukkan anaknya ke rumah sakit.

"Ini upaya kami untuk menyejahterakan warga. Kami menyadari kesulitan yang dihadapi warga tak mampu. Dan program ini bukan hanya untuk orang tidak mampu, siapa pun yang merasa belum memiliki asuransi kesehatan silakan. Karena itu belakangan orang luar ingin sekali menjadi warga Kabupaten Jembrana," kata dr Putu Swasta dan dr Nyoman Susila dari Dinkes Jembrana.


Dengan premi sebesar itu, warga mendapat pengobatan dan perawatan di rumah sakit di kelas II dan obat-obatan standar. Saat ini telah dibuat SK Bupati Jembrana dan tengah disosialisasikan warga. Menyusul lagi tak lama adalah program PPK II, penanganan oleh dokter spesialis. Berapa besar preminya, masih dibahas lebih mendalam.


Menanggapi program itu, dr Abdul Haris mengatakan, meski dirinya meragukan keberhasil program yang dilakukan Kabupaten Jembrana tapi program itu bermanfaat bagi rakyat. Apa mungkin seluruh rakyat akan mau membayar premi? Bagaimana kalau ternyata hanya sebagian kecil yang membayar premi, apa lantas JKJ akan menjamin resiko itu? Antara lain karena adanya kekhawatiran-kekhawatira seperti itulah, Askes (Persero) selama ini belum mau menyentuh warga yang bergelut di sektor informal seperti Witono.

Menurutnya, akan lebih baik kalau cara pengambilan premi dibebankan melalui pola pajak. Misalnya pada pemegang rekening listrik dan air bersih dibebani premi bulanan seperti mereka membayar retribusi sampah tiap bulan. Dengan cara ini, lembaga asuransi sudah memiliki kepastian berapa premi yang akan diperoleh dan hasilnya bisa menjamin untuk seluruh masyarakat -- tidak hanya pembayar rekening listrik atau air -- yang belum terkaver oleh jaminan asuransi kesehatan.


"Ini menurut kami lebih realistis dan menghindari resiko kerugian bagi lembaga asuransi. Sebab prinsip di dalam asuransi adalah bahwa biaya bagi yang sakit itu ditanggung oleh mereka yang sehat. Nah, kalau yang masuk asuransi itu sebagian besar ternyata merupakan kelompok berpotensi sakit, kan bisa rugi kami. Lain kalau premi itu diwajibkan kepada seluruh warga, tidak mungkin mereka sakit semua," kata Haris.()

Aug 20, 2007

DAU dan Stigma Negatip Itu




PREDIKAT kaya itu kini akhirnya memakan korban. Karena dianggap sebagai daerah kaya, Dana Alokasi Umum (DAU) Kaltim pada 2008 dipangkas hingga 75 persen. Perjuangan panjang yang selama ini dilakukan, agar Kaltim mendapatkan DAU lebih besar atau minimal sama dengan yang diterima tahun ini, tidak direspon oleh pusat. Ini artinya, Kaltim hanya menerima sekitar Rp 725 miliar saja.

Jumlah ini kurang lebih setara dengan kebutuhan alokasi dasar. Atau jangan-jangan malah untuk membayar gaji pegawai pemda saja tidak cukup? Tahun 2007, Kaltim mendapatkan DAU Rp 2,9 triliun.
Kepala Dispenda Kaltim Abd Rachim Asmaran tersentak mendengar kabar yang dilontarkan Presiden SBY di depan Sidang Paripurna DPD RI itu, Kamis (23/8) lalu.

Sebelumnya, ketika menyimak Pidato Kenegaraan Presiden SBY di depan Sidang DPR/MPR RI 16 Agustus 2007, ia sudah menangkap sinyal "belum aman" ini. Presiden menegaskan tidak ada daerah yang tidak menerima DAU, sehingga Kaltim dipastikan tetap akan mendapatkan DAU. Namun saat itu masih belum ada kejelasan berapa besar yang akan diperoleh Kaltim.

Jul 27, 2007

Perjuangan DAU untuk Siapa?

Oleh Achmad Bintoro

PERTANYAAN itu dilontarkan Hendra, mahasiswa Unmul, dalam diskusi bertajuk "Alternatif Perjuangan dari Penghapusan DAU Kaltim" di Guest House Unmul Samarinda, Kamis (26/7). Diskusi yang digagas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim itu menghadirkan empat pembicara yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nusyamsa Hadis, Aji Sofyan Effendi dari Fekon Unmul, Sekretaris Bappeda Kaltim Anwar Djaprie, dan saya sendiri.


Hendra mengaku bukan penikmat DAU. Bapaknya nelayan di Tarakan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Dalam pemahamannya, DAU lebih banyak dinikmati Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lebih banyak untuk kesejahteraan pegawai. Karena itu menurutnya masyarakat Kaltim tidak usah repot mendukung perjuangan DAU. Biarlah ini jadi masa lalu, jadi kenangan, paling tidak Kaltim sudah pernah mendapat DAU.

"Perjuangan DAU ini sebenarnya untuk siapa? Lebih untuk membayar gaji dan kesejahteraan pegawai kan? Jadi, sudahlah, stop, tidak usah lagi kita perjuangkan," tandas Hendra. Ia seperti membuka wacana dikotomi. Aji pun langsung menimpali, memangnya PNS bukan bagian dari warga masyarakat.

Tidak cuma oleh Hendra. Pertanyaan senada dilontarkan oleh banyak warga masyarakat lain sejak perjuangan Kaltim untuk tetap mendapatkan DAU pada 2008 mencuat dalam pemberitaan media massa. Terlebih ketika para eksekutif dan legislatif Kaltim ramai-ramai bertolak ke Jakarta. Tidakkah itu malah menghamburkan uang? Kritisi semacam itu kian sering terdengar dalam berbagai kesempatan obrolan di warung kopi, diskusi kecil kalangan mahasiswa, ormas dan aktivis LSM.

"Kesannya memang menghamburkan uang. Bayangkan, rombongan Kaltim yang berjumlah 100 orang itu gagal mengkomunikasikan kepada Menkeu. Menginap di Hotel Niko, berharap bisa mendebat langsung Menkeu Sri Mulyani. Ternyata Menkeu cuma 15 menit terus meninggalkan mereka," sindir HR Daeng Naja, staf pengajar Fakon Unmul, dalam diskusi kemarin. Pernyataan Daeng yang juga notaris ini mengacu pada keberangkatan rombongan Kaltim ke Jakarta, medio Juli lalu.

Lain lagi pendapat Abdul Rohim. Pengurus KNPI Kaltim ini mempertanyakan, apakah DAU dan peningkatan kesejahteraan rakyat berbanding lurus. Sama sekali tidak ada jaminan apabila DAU diperoleh, lantas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi janganlah membangun persepsi bahwa kalau tidak mendapatkan DAU maka kesejahteraan masyarakat akan terancam. Toh, faktanya, dengan DAU yang sudah tujuh tahu kita terima, masih banyak penduduk yang hidup miskin. Masih banyak layanan publik yang terabaikan, dan infrastruktur masih sangat minim.

Juga Hendri dari BEM Unmul, yang mempertanyakan kenapa kita baru sekarang berteriak keras dan menyebut diri masih miskin ketika pusat akan menerapkan penghitungan DAU secara murni. Itu artinya DAU Kaltim terancam.

Apa yang diungkapkan Hendra, Abdul Rohim, Hendri, juga Nurdin Hamsyah dan sejumlah pendapat lain yang mengemuka pada diskusi, boleh dikata cerminan suara masyarakat Kaltim lebih luas. Suara masyarakat yang skeptis.


Namun memang ini tidak lantas jadi pembenaran bahwa Kaltim tidak perlu mendapatkan DAU. Kaltim tetap harus memperjuangkannya, kata Daeng. Hanya saja, Kaltim hendaknya tidak cuma pandai menuntut dari sisi penerimaan saja. Aji Sofyan dan Nusyamsa sependapat. Saya katakan, momen ini mestinya sekaligus bisa menjadi bahan introspeksi dan evaluasi diri, agar ke depan Kaltim bisa membuat perencanaan yang matang, bagaimana membelanjakan uang dengan benar untuk kesejahteraan rakyat.
***
KENYATAAN bahwa kapasitas fiskal Kaltim memang lebih tinggi dibanding kebutuhan fiskal. Itu artinya Kaltim dianggap mampu sehingga oleh pusat dikelompokkan sebagai daerah yang tidak perlu lagi mendapat DAU mulai TA 2008. Peta kapasitas fiskal yang diterbitkan Depkeu menyebut, hanya dua dari 30 provinsi yang terkaver, yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi. Yakni DKI Jakarta dengan indeks 11,7261 dan Kaltim (3,2818).

Tiga daerah lain, Riau, Bali, dan Bangka Belitung dikategori tinggi. Sedang provinsi lain di luar empat provinsi itu, memiliki indeks bervariasi di rentang sedang hingga rendah. Mendengar vonis demikian, pejabat Kaltim biasanya merespon, Kaltim memang kaya, tapi infrastruktur kan masih minim, masih banyak penduduk miskin. Dengan kata lain, Kaltim masih perlu uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya.

Tetapi, kalau memang masih perlu uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenapa yang dibangun selama tujuh tahun terakhir setelah otonomi daerah justru proyek-proyek yang sifatnya sekunder bahkan tersier, bukan primer. Kalau saya menjadi orang pusat, barangkali saya juga akan beranggapan Kaltim memang kaya, bahkan kelebihan duit. Kenapa? Karena saya melihat alokasi-alokasi dana yang tertuang dalam APBD memang banyak digunakan untuk pembangunan proyek-proyek sekunder malah tersier.

Saya melihat misalnya, ada alokasi dana Rp 16,6 miliar di APBD Kaltim 2007 hanya untuk membangun lapangan tenis dan kolam renang di Kompleks DPRD Kaltim di kawasan Karang Paci, Samarinda. Biasanya, kita baru berpikir membangun lapangan tenis, kolam renang, atau jalan-jalan ke mancanegara dan hal sekunder lainnya ketika semua kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi.

Atau barangkali pejabat Kaltim memang benar-benar bingung untuk menghabiskan uang APBD yang besar itu sehingga muncul alokasi dana semacam itu. APBD Provinsi Kaltim tahun 2007 sebesar Rp 4,2 triliun, belum termasuk APBD Perubahan. Memangnya ada berapa dari 45 orang anggota dewan itu yang hobi main tenis dan renang?

Kalau pun semua memiliki hobi itu, bukankah fasilitas tenis dan renang sudah bertebaran di mana-mana di kota ini? Mereka bisa main di mana saja. Terlebih di Samarinda juga sedang dibangun Stadion Utama di Palaran -- tempat pembukaan dan penutupan PON XVII-2008 -- yang di dalamnya juga dibangun lapangan tenis berstandar internasional. Apakah fasilitas yang bertebar dan mudah dijangkau itu masih kurang?

Sebenarnya, masyarakat tidak melarang dana APBD digunakan untuk membangun lapangan tenis, kolam renang, atau kantor bupati yang megah sekalipun. Sepanjang kebutuhan dasar rakyat sudah benar-benar terpenuhi. Paling tidak berjalan seiring.

Tapi kalau hingga kini sekedar untuk ke Sangatta saja jalan-jalan masih berdebu dan berkubang, terlebih ke Talisayan atau ke perbatasan di wilayah Utara dan Poros Tengah, juga layanan publik yang masih banyak terabaikan, wajar kalau publik dan pusat bertanya-tanya diapakan saja uang puluhan triliun rupiah sejak otonomi daerah.

Jika rata-rata per tahun Kaltim mendapat dana perimbangan Rp 15 triliun, seperti dikatakan Sekretaris Bappeda Anwar Djaprie, maka sudah sekitar Rp 90 triliun uang yang mengucur ke Kaltim selama tujuh tahun terakhir otonomi daerah. Adakah itu mewujud pada pembenahan infrastruktur dan layanan publik secara mendasar?

Sayang sekali, Anwar Djaprie yang mewakili Kepala Bappeda Kaltim Sulaiman Gafur sama sekali tidak merespon pertanyaan-pertanyaan itu. Ia juga tak menjawab ketika dikatakan kelemahan mendasar Kaltim adalah di bidang perencanaan, sehingga acapkali kebingungan memanfaatkan (menghabiskan) uang APBD.

Sedang Aji Sofyan tidak menampik main set berpikir orang pusat yang demikian itu terkait dengan DAU Kaltim yang akan dihapuskan. "Sudah begitu, mereka (pusat) juga melihat banyaknya pejabat Kaltim yang kini jadi tersangka. Wah, daripada dikorupsi mendingan uang DAU tidak usah dikasih lagi ke Kaltim, kasihkan saja ke daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan, yang kapasitas fiskalnya rendah," kata Aji.

"Tetapi itu main set berpikir yang keliru. Ini bukan soal kita dapat atau tidak dapat DAU yang nilainya tahun lalu Rp 2,9 triliun. Kita menuntut ini karena apa yang diberlakukan oleh pusat lewat UU No 33/2004 merupakan cerminan pencitraan konsep ketidakadilan. Dan kita tahu, rasa keadilan itu tidak bisa dibeli dengan hanya Rp 2,9 triliun," tambah Aji yang tampak demikian getol memperjuangkan DAU Kaltim.

Ia lantas menyodorkan data-data bagaimana dan betapa selama puluhan tahun telah menghisap kekayaan sumberdaya alam Kaltim. Kaltim memberikan kontribusi sangat besar kepada pusat, tapi pusat sedikit sekali memberi perhatian kepada Kaltim.

Berapa persen dari PDRB Kaltim yang Rp 164,7 triliun (2006) itu yang dinikmati masyarakat Kaltim? Sangat kecil! Derajat penghisapan pusat mencapai 89% tahun 1996, dan naik menjadi 90% tahun 2000. Yang dinikmati masyarakat setempat hanya 10%. Nasib Kaltim bahkan lebih jelek dibanding Riau, yang sama-sama sebagai daerah kaya sumberdaya alam yang dihisap pusat, meski hanya 76%.

Wow!!!! Dalam hati saya berkata, tega sekali ya pemerintah pusat... keterlaluan kalau DAU pun akhirnya dihisap juga. Diganti dengan DAK (Dana Alokasi Khusus)? Lho, memangnya sepadan? DAK kan cuma beberapa puluh miliar saja, paling banter Rp 200 miliar. Bandingkan dengan DAU yang mencapai Rp 2,9 triliun. Lagi pula DAK tidak bisa diotak-atik, karena sifatnya yang khusus dan merupakan proyek pusat.

Beberapa hari lalu, saya membaca berita di Harian Berita Sore, 24 Juli 2007. Dikabarkan bahwa Depkeu tidak bergeming dan tetap maju dengan rencana menerapkan penghitungan DAU secara murni. "Ini amanat UU sehingga kita tetap akan melaksanakannya," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo. Dia menjelaskan, selama ini ada kesalahpahaman bahwa gaji PNS harus ditanggung DAU, padahal tidak seperti itu.

"Kalau kapasitas fiskalnya sudah mampu, kan bisa digunakan untuk membayar gaji PNS," ujarnya.

Menurutnya, penghapusan prinsip "hold harmless" akan memberikan keluasaan anggaran bagi daerah miskin untuk melakukan pembangunan. Keputusan itu didukung oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menganggap tujuan penghapusan prinsip "hold harmless" dalam penghitungan DAU adlah untuk mengurangi disparitas kapasitas fiskal antarwilayah.

"Nah, kalau kita tetap pertahankan hold harmless yang merupakan hasil kesepakatan politik di dewan, maka upaya kiya untuk kurangi kesenjangan itu tidak akan berhasil. Itu sebabnya kita sepenuhnya mendukung amanat UU 33/2004 yang tujuan aslinya mengurangi ketimpangan antarwilayah," kata Deputi Bappenas.

Menyimak pernyataan pejabat pusat itu, berarti tanggung jawab penggajian diserahkan pada daerah. Lho, kalau begitu kan sama saja dengan sistem pemerintahan Negara Federal. Hal lain yang mengganjal saya, bukankah dalam UU sebelumnya dinyatakan bahwa gaji dan tunjangan PNSD dibebankan kepada APBD yang bersumber dari alokasi dasar DAU? (lihat pasal 134 UU No 32/2004).

Juga pasal 129 UU No 32/2004 yang menyebutkan (1) pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional. (2) Manajemen PNS (sebagamana ayat 1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan...dst.

Menurut HR Daeng Naja, bila UU No 33/20045 bertentangan UUD 45 berlaku asas: hukum yang lebih tinggi diutamakan daripada hukum yang lebih rendah. Dan bila UU 33/2004 bertentangan dengan UU 32/2004, berlaku asas: hukum yang lebih dahulu dibentuk diutamakan daripada hukum yang baru. "Artinya, ketentuan UU No 33/2004 sepanjang mengenai formula DAU bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945 dan ketentuan UU No 32/2004.

Ah, gimana sih pemerintah pusat ini? Silakan saja bikin aturan, tapi yang adil, masuk akal, dan jangan bertentangan begitu dong...malu ah!

Jul 10, 2007

Ketika Aparat Berdalih Amankan Walet


EMPAT orang tewas dan empat lainnya mengalami luka bacok dan tembak, termasuk seorang anggota Kodim 0902 Berau, menyusul baku tembak antara anggota kodim yang menjaga goa sarang walet dengan kawanan perampok di goa sarang burung walet Aput 7. Goa ini berada di kawasan goa Aling Bapampang, Desa Birang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau.

ACHMAD BINTORO

Demikian kabar terakhir yang mengemuka dari pedalaman Kaltim, dampak dari konflik menahun soal liur walet (Collocalia). Walaupun dibantah oleh Komandan Kodim (Dandim) 0902/Berau, Letkol Amin E Mas'ud tetapi banyak yang menduga bahwa kejadian itu merupakan aksi balas dendam atas konflik serupa yang mengakibatkan tewasnya dua orang warga yang terkena tembakan petugas Kodim, 25 Nopember 2000 silam.

Tetapi, bermotifkan balas dendam atau bukan, fakta ini telah memperpanjang daftar korban jiwa terkait masalah walet. Kasus ini juga semakin memperkuat dugaan terhadap keterlibatan aparat keamanan dalam sengketa gua-gua walet di Kaltim.

Jun 27, 2007

Predikat Kaya Itu Kini Merugikan


TAK selamanya julukan kaya membanggakan. Gara-gara anggapan itu, Pemerintah Pusat bakal menghapus DAU daerah kaya, terutama DKI Jakarta dan Kaltim yang memiliki kapasitas fiskal lebih besar. Pejabat dan wakil rakyat meradang. Rame-rame mereka bersuara di Jakarta. Disebut "miskin" pun rela, asal DAU Kaltim yang totalnya Rp 2,9 triliun itu tidak dihapuskan.

SAYA mungkin orang Kaltim yang udik. Tetapi, gedung-gedung yang berderet megah dan jangkung menjulang ke langit itu memang memukau saya. Dari dalam bus yang membawa kami keluar dari Gedung DPR RI Senayan, usai menyampaikan penolakan atas rencana penghapusan Dana Alokasi Umum (DAU), menuju Hotel Red Top di Pacenongan, Jakarta, pertengahan bulan lalu, mata saya nyaris tak berkedip menyaksikan pemandangan itu.

Saya tidak menemukan kemegahan yang sama di kota-kota di Kaltim, sebuah provinsi "kaya" dengan PDRB Rp 164,7 triliun (2006). Sebuah provinsi yang disejajarkan dengan DKI Jakarta secara finansial sehingga dinilai mampu mengeluarkan obligasi daerah. Di Samarinda, gedung tinggi bisa dihitung jari. Ada Gedung BPD Kaltim di Jalan Sudirman, Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, dan Swiss Belhotel Borneo di Jalan Mulawarman. Hotel berlantai delapan itu merupakan gedung tertinggi saat ini.

Jun 8, 2007

Wafer dan Tiket Murah


"KOK cuma wafer. Mana makannya, mbak?" tanya seorang lelaki paruh baya berbaju koko yang duduk di kursi sebelah saya kepada seorang pramugari Batavia Air dalam penerbangan dari Surabaya tujuan Balikpapan, Selasa kemarin


ACHMAD BINTORO
 
PEREMPUAN berparas ayu dengan baju seragam warna krem itu tidak menjawab. Ia hanya memperlihatkan senyumnya yang manis sambil terus mendorong kereta makanan dan membagikannya kepada sekitar 120 penumpang yang siang itu memenuhi pesawat Boeing 737-200.

Setiap penumpang mendapatkan sebungkus kue sejenis wafer dan air mineral ukuran gelas. Sebagian penumpang menatap dengan tanda tanya sebungkus kecil kue tersebut. Di bolak-balik dengan tangannya seperti mengamati sesuatu. Tapi tidak kunjung dibuka. Sebentar kemudian, mereka memasukkan kue itu ke dalam saku.

Hal yang sama saya lakukan. Kue tersebut seketika mengingatkan kepada anak saya yang masih duduk di bangku kelas satu SD. Saya tahu anak saya paling doyan dengan kue buatan Malaysia itu. Tak jarang ia ngambek kalau belum ada wafer tersebut di tasnya. Saya selalu rutin membelinya di mal atau sebuah swalayan di Jalan Diponegoro Samarinda. Karena itu saya merasa seneng-seneng saja mendapatkan kue tersebut, setidaknya ada oleh-oleh untuk anak di rumah.

Tapi teman di sebelah saya agaknya belum puas. "Wah, bisa-bisa nanti bukan lagi wafer, tapi bombon doang," ujarnya tersenyum getir. Dengan masih cuma membalik-balik kue tersebut dengan dua telapak tangannya, lelaki bersandal jepit itu berkisah bahwa sebetulnya ia berkeinginan naik pesawat Star Air. Menurut seorang temannya, ongkosnya lebih murah, hanya Rp 210 ribu.

Sayang, ia tidak mendapat seat. Sebuah agen travel di Terminal Bungurasih Surabaya menyatakan seatsudah penuh. Ia pun memilih Batavia Air yang menyediakan banyak seat bertarif murah, Rp 260 ribu. "Tapi kalau dengan ongkos Rp 260 ribu saja kita cuma dikasih wafer, bagaimana dengan yang bertarif cuma Rp 210 ribu. Jangan-jangan beneran, cuma bombon," kata teman itu lagi.

"Tiket murah, berharap dapat makan, tak mungkinlah itu," timpal saya mencoba untuk memahami dan menduga-duga kenapa tak ada lagi layanan makan siang seperti dulu ketika belum ada perang tarif, meski siang itu perut terasa perih menahan lapar. Dulu, tiket dengan rute yang sama bisa mencapai Rp 600 ribu lebih. Sehingga tidak jarang para perantau yang berpenghasilan pas-pasan lebih memilih kapal laut dengan lama perjalanan dua hari.

Bagi sebagian penumpang yang mengaku baru kali itu naik pesawat, soal makan bukanlah yang utama. Bisa bepergian dengan pesawat saja, bagi mereka sudah cukup. Enaknya naik pesawat yang dulu hanya mereka dengar dari orang-orang dan tetangga kiri kanan, kini sudah mereka rasakan sendiri.

Ternyata, tidak harus lebih dulu menjadi kaya untuk bisa menaiki burung besi itu. Ternyata, pramugari itu cantik-cantik dan ramah. Ternyata, pemandangan di atas cuma awan putih doang. Ternyata di dalam pesawat, suara mesin nyaris tak terdengar. Ini berbeda dengan perkiraan mereka masa kecil dulu ketika pesawat-peswat jet melintas di ketinggian di atas rumah-rumah mereka di kampung yang meninggalkan gumpalan asap putih panjang dan suara bergemuruh.

Bagi mereka, perhatian kali itu memang lebih terpusat kepada bagaimana dapat menyesuaikan diri jadi penumpang pesawat yang dulu lebih identik sebagai kendaraan penggedhe dan orang berkelas. Hal- hal kecil yang sudah lewat dari perhatian banyak orang seperti bagaimana memasang dan membuka sabuk pengaman atau cara penyelamatan yang diperagakan pramugari, justu lebih menyita perhatian mereka ketimbang layanan makan. Apalagi ada yang membawa nasi bungkus.

"Kalau di kapal kami memang biasa membawa bekal makanan. Siapa tahu harga makanan di kapal terbang mahal, jadi kami bawa dari rumah," kata seorang ibu berpakaian jarik dan kemben dengan malu-malu saat saya tanya. Ia membawa bekal itu dari rumahnya di Dlanggu, Pacet, Mojokerto.[]